DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan tertib administrasi penerimaan negara bukan pajak umum, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan penerimaan negara bukan pajak umum atas sewa tanah, gedung, dan bangunan di lingkungan Kementerian Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Umum atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UMUM ATAS SEWA TANAH, GEDUNG, DAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3.Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Umum yang selanjutnya disebut Pengelola PNBP Umum adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh kuasa pengguna barang sebagai pengelola tanah, gedung, dan bangunan yang dimanfaatkan.
4.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan tanah, gedung, dan bangunan.
5.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan tanah, gedung, dan bangunan.
6.Pemanfaatan adalah pendayagunaan tanah, gedung, dan bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan/atau optimalisasi tanah, gedung, dan bangunan dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7.Sewa adalah Pemanfaatan tanah, gedung, dan bangunan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
8.Penyewa adalah orang atau badan usaha yang menyewa tanah, gedung, dan bangunan.
9.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
10.Aplikator Target PNBP yang selanjutnya disebut Aplikator TPNBP adalah petugas aplikasi yang bertanggung jawab untuk merekam data target PNBP di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang atau kuasa Pengguna Barang dalam penyewaan tanah, gedung, dan bangunan; dan
b.terselenggaranya penyewaan tanah, gedung, dan bangunan yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan tanah, gedung, dan bangunan yang efisien, efektif, dan optimal.

BAB II

JENIS BMN YANG DISEWAKAN

Pasal 3

(1)Jenis BMN yang disewakan di lingkungan Sekretariat Jenderal meliputi:
1. a.gedung serba guna, terdiri atas: 1) gedung aneka bhakti I; 2) gedung aneka bhakti II; dan 3) gedung aneka bhakti III.
2. b.aula, terdiri atas: 1) wisma tanah air cawang, yaitu aula pancasila; 2) wisma pandawa ciloto, yaitu aula amarta; dan 3) wisma pandawa ciumbuleuit, yaitu aula raflesia dan aula seruni.
3. c.villa/kamar, terdiri atas: 1) wisma tanah air cawang a) kamar VIP, yaitu kamar cut nyak dien; dan b) kamar standar, yaitu kamar cut meutia. 2) wisma pandawa ciloto a) kamar deluxe, yaitu kamar arjuna dan yudhistira; dan b) kamar standar, yaitu kamar nakula dan sadewa. 3) wisma pandawa ciumbuleuit a) vila bougenville; b) vila nusa indah; c) vila kenanga; d) vila cempaka; e) vila anggrek; f) vila dahlia; g) vila flamboyan; h) vila melati; i) vila mawar; dan j) vila seroja. 4) wisma sonoreno a) vila sonoreno I; dan b) vila sonoreno II.
4. d.bangunan, terdiri atas: 1) kantor koperasi; 2) tempat fotokopi; 3) toserba; 4) bank; dan 5) kantin.

Pasal 4

Jenis BMN yang disewakan di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial meliputi:

a.aula Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Wyata Guna di Bandung;
b.aula Balai Literasi Braille Indonesia Abiyoso di Bandung;
c.aula Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung;
d.aula atau penginapan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Prof.Dr.Soeharso di Surakarta;
e.aula Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar;
f.ruang aula/serbaguna/ruang kelas;
g.gelanggang olah raga;
h.gedung koperasi;
i.kamar/mes/wisma/guest house/penginapan;
j.bangunan bengkel/hanggar seni; dan
k.rumah negara/dinas.

Pasal 5

Jenis BMN yang disewakan di lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial meliputi:

a.ruang aula;
b.gedung pertemuan;
c.ruang rapat;
d.kamar asrama;
e.bengkel/hanggar permanen; dan
f.bangunan.

BAB III

PENGELOLAAN PNBP

Pasal 6

(1)Pengelolaan PNBP dilakukan oleh Pengelola PNBP Umum.
(2)Pengelola PNBP Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.penanggung jawab Pengelola PNBP yaitu kepala satuan kerja selaku kuasa Pengguna Barang;
2. b.pengadministrasi Pengelola PNBP yaitu kepala bagian tata usaha, kepala bagian umum, kepala subbagian tata usaha, kepala subbagian umum, atau kepala subbagian rumah tangga selaku penanggung jawab penatausahaan BMN;
3. c.Bendahara Penerimaan;
4. d.Aplikator TPNBP; dan
5. e.pelaksana atau petugas.
(3)Pengelola PNBP Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pertanggungjawaban; dan
4. d.pengawasan.

Pasal 7

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berkedudukan di unit yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan atau unit teknis yang memiliki fungsi penerimaan negara pada satuan kerja.

Pasal 8

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas, terdiri atas:

a.menerima uang pendapatan negara;
b.menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan Kementerian Sosial atau satuan kerja;
d.menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan Kementerian Sosial atau satuan kerja; dan
e.menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 9

(1)Calon Penyewa mengajukan permohonan Sewa kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang dengan disertai:
1. a.data permohonan Sewa, terdiri atas: 1) latar belakang permohonan; 2) jangka waktu penyewaan dan periodesitas Sewa; 3) peruntukan Sewa; dan 4) pernyataan tidak akan menyewakan kembali kepada pihak ketiga.
2. b.data calon Penyewa, terdiri atas: 1) nama; 2) alamat; 3) nomor pokok wajib pajak; 4) surat permohonan Sewa dari calon Penyewa; dan 5) bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi surat izin usaha/tanda izin usaha atau yang sejenis, untuk calon Penyewa yang berbentuk badan hukum/badan usaha.
3. c.surat pernyataan/persetujuan, terdiri atas: 1) pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus, dalam hal calon Penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha; dan 2) pernyataan kesediaan dari calon Penyewa untuk menjaga dan memelihara tanah, gedung, dan bangunan serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa.
(2)Dalam hal yang akan disewakan berupa ruang di atas/di bawah permukaan tanah, gedung, dan bangunan, selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan juga data berupa:
1. a.gambar rancangan bangunan/jaringan yang akan dibangun; dan
2. b.kajian pendukung penyewaan ruang di atas/di bawah lokasi tanah, gedung, dan bangunan.

Pasal 10

Penyewaan tanah, gedung, dan bangunan oleh Pengelola Barang melalui Pengguna Barang dilakukan dengan pertimbangan:

a.kemungkinan penyewaan tanah, gedung, dan bangunan yang berada dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang melalui Pengguna Barang untuk melakukan penyewaan tanah, gedung, dan bangunan tersebut; dan
b.kemungkinan penyewaan tanah, gedung, dan bangunan berdasarkan permohonan pihak lain yang akan menyewa tanah, gedung, dan bangunan tersebut.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan tertib administrasi penerimaan negara bukan pajak umum, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan penerimaan negara bukan pajak umum atas sewa tanah, gedung, dan bangunan di lingkungan Kementerian Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UMUM ATAS SEWA TANAH, GEDUNG, DAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3.Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Umum yang selanjutnya disebut Pengelola PNBP Umum adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh kuasa pengguna barang sebagai pengelola tanah, gedung, dan bangunan yang dimanfaatkan.
4.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan tanah, gedung, dan bangunan.
5.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan tanah, gedung, dan bangunan.
6.Pemanfaatan adalah pendayagunaan tanah, gedung, dan bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan/atau optimalisasi tanah, gedung, dan bangunan dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7.Sewa adalah Pemanfaatan tanah, gedung, dan bangunan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
8.Penyewa adalah orang atau badan usaha yang menyewa tanah, gedung, dan bangunan.
9.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
10.Aplikator Target PNBP yang selanjutnya disebut Aplikator TPNBP adalah petugas aplikasi yang bertanggung jawab untuk merekam data target PNBP di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang atau kuasa Pengguna Barang dalam penyewaan tanah, gedung, dan bangunan; dan
b.terselenggaranya penyewaan tanah, gedung, dan bangunan yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan tanah, gedung, dan bangunan yang efisien, efektif, dan optimal.

BAB II

JENIS BMN YANG DISEWAKAN

Pasal 3

(1)Jenis BMN yang disewakan di lingkungan Sekretariat Jenderal meliputi:
1. a.gedung serba guna, terdiri atas: 1) gedung aneka bhakti I; 2) gedung aneka bhakti II; dan 3) gedung aneka bhakti III.
2. b.aula, terdiri atas: 1) wisma tanah air cawang, yaitu aula pancasila; 2) wisma pandawa ciloto, yaitu aula amarta; dan 3) wisma pandawa ciumbuleuit, yaitu aula raflesia dan aula seruni.
3. c.villa/kamar, terdiri atas: 1) wisma tanah air cawang a) kamar VIP, yaitu kamar cut nyak dien; dan b) kamar standar, yaitu kamar cut meutia. 2) wisma pandawa ciloto a) kamar deluxe, yaitu kamar arjuna dan yudhistira; dan b) kamar standar, yaitu kamar nakula dan sadewa. 3) wisma pandawa ciumbuleuit a) vila bougenville; b) vila nusa indah; c) vila kenanga; d) vila cempaka; e) vila anggrek; f) vila dahlia; g) vila flamboyan; h) vila melati; i) vila mawar; dan j) vila seroja. 4) wisma sonoreno a) vila sonoreno I; dan b) vila sonoreno II.
4. d.bangunan, terdiri atas: 1) kantor koperasi; 2) tempat fotokopi; 3) toserba; 4) bank; dan 5) kantin.

Pasal 4

Jenis BMN yang disewakan di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial meliputi:

a.aula Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Wyata Guna di Bandung;
b.aula Balai Literasi Braille Indonesia Abiyoso di Bandung;
c.aula Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung;
d.aula atau penginapan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Prof.Dr.Soeharso di Surakarta;
e.aula Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar;
f.ruang aula/serbaguna/ruang kelas;
g.gelanggang olah raga;
h.gedung koperasi;
i.kamar/mes/wisma/guest house/penginapan;
j.bangunan bengkel/hanggar seni; dan
k.rumah negara/dinas.

Pasal 5

Jenis BMN yang disewakan di lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial meliputi:

a.ruang aula;
b.gedung pertemuan;
c.ruang rapat;
d.kamar asrama;
e.bengkel/hanggar permanen; dan
f.bangunan.

BAB III

PENGELOLAAN PNBP

Pasal 6

(1)Pengelolaan PNBP dilakukan oleh Pengelola PNBP Umum.
(2)Pengelola PNBP Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.penanggung jawab Pengelola PNBP yaitu kepala satuan kerja selaku kuasa Pengguna Barang;
2. b.pengadministrasi Pengelola PNBP yaitu kepala bagian tata usaha, kepala bagian umum, kepala subbagian tata usaha, kepala subbagian umum, atau kepala subbagian rumah tangga selaku penanggung jawab penatausahaan BMN;
3. c.Bendahara Penerimaan;
4. d.Aplikator TPNBP; dan
5. e.pelaksana atau petugas.
(3)Pengelola PNBP Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pertanggungjawaban; dan
4. d.pengawasan.

Pasal 7

Pasal 8

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas, terdiri atas:

a.menerima uang pendapatan negara;
b.menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan Kementerian Sosial atau satuan kerja;
d.menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan Kementerian Sosial atau satuan kerja; dan
e.menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 9

(1)Calon Penyewa mengajukan permohonan Sewa kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang dengan disertai:
1. a.data permohonan Sewa, terdiri atas: 1) latar belakang permohonan; 2) jangka waktu penyewaan dan periodesitas Sewa; 3) peruntukan Sewa; dan 4) pernyataan tidak akan menyewakan kembali kepada pihak ketiga.
2. b.data calon Penyewa, terdiri atas: 1) nama; 2) alamat; 3) nomor pokok wajib pajak; 4) surat permohonan Sewa dari calon Penyewa; dan 5) bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi surat izin usaha/tanda izin usaha atau yang sejenis, untuk calon Penyewa yang berbentuk badan hukum/badan usaha.
3. c.surat pernyataan/persetujuan, terdiri atas: 1) pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus, dalam hal calon Penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha; dan 2) pernyataan kesediaan dari calon Penyewa untuk menjaga dan memelihara tanah, gedung, dan bangunan serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa.
(2)Dalam hal yang akan disewakan berupa ruang di atas/di bawah permukaan tanah, gedung, dan bangunan, selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan juga data berupa:
1. a.gambar rancangan bangunan/jaringan yang akan dibangun; dan
2. b.kajian pendukung penyewaan ruang di atas/di bawah lokasi tanah, gedung, dan bangunan.

Pasal 10

Penyewaan tanah, gedung, dan bangunan oleh Pengelola Barang melalui Pengguna Barang dilakukan dengan pertimbangan:

a.kemungkinan penyewaan tanah, gedung, dan bangunan yang berada dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang melalui Pengguna Barang untuk melakukan penyewaan tanah, gedung, dan bangunan tersebut; dan
b.kemungkinan penyewaan tanah, gedung, dan bangunan berdasarkan permohonan pihak lain yang akan menyewa tanah, gedung, dan bangunan tersebut.