DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang terdiri atas a. UGB langsung; dan b. UGB tidak langsung; penyelenggara UGB; Tahapan penyelenggaraan UGB; sanksi; tim pertimbangan dan pengawasan penyelenggaraan UGB; wewenang; dan PPNS

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
5.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain.
2.Penyelenggara UGB adalah organisasi yang mendapatkan izin menyelenggarakan UGB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa.
4.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian
5.Petugas adalah pegawai atau PPNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan dalam penyegelan atau penentuan pemenang penyelenggaraan UGB.
6.Penyegelan adalah pemeriksaan terhadap sarana prasarana yang akan digunakan dalam penentuan pemenang UGB langsung dan UGB tidak langsung.
7.Penyegelan UGB Langsung adalah proses penghitungan, pemeriksaan segala bentuk media yang digunakan, dan jenis hadiah yang diajukan sebelum penyelenggaraan UGB langsung dilaksanakan.
8.Penyegelan UGB Tidak Langsung adalah suatu tindakan menutup periode program dengan menempelkan stiker segel oleh Petugas/saksi pada sarana UGB sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana UGB dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam penentuan pemenang.
9.Penentuan Pemenang adalah proses undi atau dengan cara lainnya untuk menetapkan pemenang.
10.Hadiah Tidak Tertebak yang selanjutnya disingkat HTT adalah hadiah yang disediakan Penyelenggara UGB tetapi tidak tertebak atau tidak ada pemenangnya.
11.Hadiah Tidak Diambil Pemenang yang selanjutnya disingkat HTDP adalah hadiah yang disediakan Penyelenggara UGB dan telah tertebak atau ada pemenangnya tetapi tidak diklaim hadiahnya setelah dalam jangka waktu tertentu dan/atau tidak bisa diklaim hadiahnya karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Setiap penyelenggaraan UGB harus memenuhi unsur:
1. a.penyelenggara;
2. b.produk barang/jasa yang dipromosikan;
3. c.hadiah sudah tersedia yang terbatas dan telah ditetapkan.
4. d.hadiah bukan makhluk hidup, barang bekas, dan barang yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.peserta UGB tidak terbatas;
6. f.jangka waktu terbatas; dan
7. g.bersifat undian dan tidak mengandung unsur perjudian.
(2)Penyelenggaraan UGB yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Menteri.

BAB II

JENIS DAN MEDIA UGB

Pasal 3

Jenis UGB terdiri atas:

a.UGB langsung; dan
b.UGB tidak langsung.

Pasal 4

(1)UGB langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya.
(2)UGB langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.dengan klaim; dan
2. b.tanpa klaim.
(3)UGB langsung dengan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara pemenang UGB melakukan klaim kepada Penyelenggara UGB atas hadiah yang akan diperoleh dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
(4)UGB langsung tanpa klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara pemenang UGB memperoleh langsung hadiah dalam produk tanpa perlu melakukan klaim kepada Penyelenggara UGB.
(5)UGB langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.kupon;
2. b.lintingan;
3. c.gosok/kerik; atau
4. d.UGB langsung bentuk lain.

Pasal 5

(1)UGB tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu yang telah ditentukan.
(2)UGB tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa:
1. a.amplop;
2. b.kupon;
3. c.kode unik;
4. d.nomor undian;
5. e.nomor handphone;
6. f.nomor rekening;
7. g.poin; atau
8. h.UGB tidak langsung bentuk lain.

Pasal 6

Bentuk lain dari UGB langsung dan UGB tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d dan Pasal 5 ayat (2) huruf h ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menangani urusan di bidang penyelenggaraan UGB.

Pasal 7

UGB langsung dan UGB tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan media:

a.konvensional; dan/atau
b.dalam jaringan.

Pasal 8

(1)UGB langsung dengan menggunakan media konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.memasukkan fisik hadiah ke dalam kemasan dan/atau produk;
2. b.memasukkan kupon gosok atau sarana UGB yang tertera jenis hadiahnya ke dalam kemasan produk;
3. c.memasukan lintingan kupon yang tertera jenis hadiahnya ke dalam boks/kotak atau sarana sejenis;
4. d.merangkai huruf atau suatu gambar terpotong sehingga membentuk kata atau gambar dalam batasan jumlah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan; atau
5. e.cara lainnya UGB Langsung menggunakan media konvensional.
(2)Cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menangani urusan di bidang penyelenggaraan UGB dan dapat meminta masukan dari tim pertimbangan dan pengawas penyelenggaraan UGB.

Pasal 9

UGB tidak langsung dengan menggunakan media konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara peserta undian menyampaikan tanda keikutsertaan mengikuti UGB kepada penyelenggara UGB.

Pasal 10

(1)UGB langsung dengan menggunakan media dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa media digital dengan batas klaim.
(2)Media digital dengan batas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan kode unik berhadiah yang diperoleh konsumen pada produk yang dibelinya.
(3)Kode unik berhadiah yang diperoleh konsumen pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diklaim kepada Penyelenggara UGB.
(4)Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
1. a.langsung diajukan kepada Penyelenggara UGB; atau
2. b.mengirimkan kode unik berhadiah melalui media dalam jaringan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…