DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; serta pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
2.Pemutakhiran Data adalah proses memperbaharui dan/atau melengkapi data mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sudah ada dan/atau pengusulan data untuk mewujudkan data yang akurat, terkini dan terintegrasi.
3.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
4.Proses Usulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan, dan perbaikan data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video yang dilakukan dengan metode pencatatan, perekaman, atau melalui sistem elektronik.
5.Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
6.Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
7.Peringkat Kesejahteraan Keluarga adalah urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
8.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
9.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pemutakhiran DTSEN untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

Pasal 2

(1)Menteri melakukan pemutakhiran DTSEN.
(2)Untuk mendukung pemutakhiran DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memperoleh DTSEN dari lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
(3)Pemutakhiran DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui sinkronisasi DTSEN.

Pasal 3

(1)Sinkronisasi DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan terhadap data yang diajukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
2. b.Kementerian Sosial; atau
3. c.masyarakat.
(2)Sinkronisasi DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan tahapan:
1. a.Proses Usulan Data; dan
2. b.Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data.
(3)Sinkronisasi DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi data individu dan keluarga yang memiliki Peringkat Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 4

(1)Proses Usulan Data oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berasal dari:
1. a.desa/kelurahan/nama lain; dan/atau
2. b.instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2)Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan dan/atau perubahan data individu dan keluarga.
(3)Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan bagi individu dan/atau keluarga yang layak menerima bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Pasal 5

(1)Pengajuan Proses Usulan Data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berasal dari desa/kelurahan/nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
1. a.ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga;
2. b.kepala dusun;
3. c.kepala desa/lurah/nama lain;
4. d.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau
5. e.masyarakat kepada perangkat desa/kelurahan/ nama lain.
(2)Pengajuan Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan/nama lain dan disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat.
(3)Bupati/wali kota wajib melakukan Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Proses Usulan Data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berasal dari usulan instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disampaikan kepada bupati/wali kota.
(2)Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data.

Pasal 7

(1)Hasil Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk bupati/wali kota kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.
(2)Penyampaian hasil Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi SIKS-NG.

Pasal 8

(1)Hasil Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data yang telah diterima oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data oleh satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial.
(2)Kriteria Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.data perorangan bersifat individual dan tunggal;
2. b.data perorangan mempunyai nomor induk kependudukan, nama, dan alamat yang sesuai dengan data kependudukan yang dikelola oleh direktorat jenderal yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
3. c.data keluarga, kelompok, dan masyarakat merupakan himpunan data perorangan;
4. d.anggota keluarga tidak terdata ganda dengan anggota keluarga lain; dan
5. e.kelengkapan atribut DTSEN yang digunakan untuk pemeringkatan kesejahteraan.
(3)Dalam hal Proses Usulan Data dinilai tidak memenuhi kriteria Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial mengembalikan usulan data kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dilakukan perbaikan data.

Pasal 9

(1)Proses Usulan Data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diajukan oleh unit kerja dan/atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial kepada satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial.
(2)Unit kerja dan/atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data sebelum diajukan kepada satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial.
(3)Dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja dan/atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial dapat dibantu oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
(4)Hasil Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data oleh satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial.
(5)Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai tidak memenuhi kriteria Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial menginformasikan data kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk diperbaiki.

Pasal 10

(1)Proses Usulan Data oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diajukan kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan apikasi yang dikelola oleh satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial.
(2)Pengajuan Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data oleh:
1. a.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
2. b.Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan/atau
3. c.masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan/ nama lain.
(3)Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak memenuhi kriteria Verifikasi dan Validasi Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), satuan kerja pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial menginformasikan data kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk diperbaiki.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…