DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan penerima jaminan hidup;

d.bantuan jaminan hidup dilakukan dengan cash transfer melalui bank yang ditunjuk sebagai bank penampung dana bantuan sosial ke rekening bank penampung dana bantuan sosial dinas/instansi sosial provinsi;
e.penyaluran bantuan jaminan hidup diberikan secara tunai dan langsung kepada korban bencana melalui kepala keluarga atau individu; dan
f.penerima bantuan menandatangani berita acara penerimaan bantuan jaminan hidup.

Pasal 15

Kriteria penerima bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

a.seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami bencana; 10
b.diberikan setelah masa transisi tanggap darurat berakhir;
c.korban masih tinggal di hunian sementara/setelah menempati hunian tetap; dan
d.diberikan kepada kepala keluarga.

Pasal 16

(1)Besarnya nilai bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap kartu keluarga.
(2)Bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap berupa kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari selama penerima bantuan berada atau tinggal di hunian sementara.
(3)Bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan di luar barang persediaan yang telah diberikan kepada korban bencana pada saat tanggap darurat oleh Kementerian Sosial.

Pasal 17

(1)Permohonan bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai :
1. a.memiliki identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
2. b.proposal diserta dengan data nama dan alamat yang lengkap korban bencana yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap.

Pasal 18

Prosedur permohonan bantuan isi hunian sementara atau isi hunian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

a.bupati/walikota mengusulkan permohonan bantuan isi hunian sementera atau isi hunian tetap kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan daftar nama dan alamat kepala keluarga korban bencana sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili dan mendapat rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi;
b.Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan verifikasi proposal yang diterima dan menetapkan surat keputusan nominatif penerima bantuan isi hunian sementera atau isi hunian tetap;
c.penyaluran bantuan isi hunian sementara atau isi hunian tetap; 11
d.penerima bantuan ditetapkan melalui surat keputusan bupati/walikota setempat yang dilampirkan daftar data nama dan alamat yang lengkap;
e.berdasarkan surat keputusan bupati/walikota, pejabat pembuat komitmen menetapkan surat keputusan nominatif penerima bantuan disertai besaran bantuan dari masing-masing penerima untuk disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
f.penyaluran bantuan dilakukan dengan cash transfer melalui bank yang ditunjuk sebagai bank penampung dana bantuan sosial Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam ke rekening bank penampung dana bantuan sosial dinas/instansi sosial provinsi;
g.bantuan diberikan secara tunai dan langsung kepada kepala keluarga; dan
h.penerima bantuan menandatangani berita acara penerimaan bantuan.

Pasal 19

Kriteria penerima bantuan santunan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.santunan diberikan kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal akibat bencana; dan
b.korban meninggal dunia akibat bencana dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

Pasal 20

(1)Besarnya nilai bantuan santunan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per jiwa.
(2)Bantuan santunan bagi korban luka berat diberikan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per jiwa.
(3)Bantuan santunan diberikan kepada ahli waris dengan cash transfer melalui rekening bank ahli waris.

Pasal 21

(1)Permohonan bantuan santunan ahli waris diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai :
1. a.memiliki identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat;
2. b.surat keterangan kematian akibat bencana dari pejabat yang berwenang; 12
3. c.surat keterangan ahli waris dari instansi/pejabat yang berwenang; dan
4. d.rekening bank ahli waris.

Pasal 22

Prosedur permohonan bantuan santunan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

a.bupati/walikota mengusulkan permohonan bantuan santunan ahli waris kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan daftar nama, alamat korban, dan ahli waris sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili dan mendapat rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi;
b.Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan verifikasi proposal yang diterima dan menetapkan surat keputusan nominatif penerima bantuan santunan ahli waris;
c.penyaluran bantuan santunan ahli waris;
d.penerima bantuan ditetapkan melalui surat kepala dinas/instansi sosial setempat yang dilampirkan daftar data nama dan alamat yang lengkap;
e.berdasarkan surat kepala dinas/instansi sosial setempat, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan surat keputusan nominatif penerima bantuan disertai besaran bantuan dari masing-masing Penerima untuk disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran; dan
f.penyaluran bantuan santunan ahli waris dilakukan melalui cash transfer ke rekening bank ahli waris.

Pasal 23

Kriteria penerima bantuan penguatan ekonomi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

a.keluarga yang menjadi korban bencana dan usaha kecilnya ikut menjadi korban; dan
b.korban atau keluarga berasal dari kondisi kehidupan sosial ekonomi tidak mampu atau kurang mampu.

Pasal 24

(1)Indeks bantuan penguatan ekonomi korban paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kartu keluarga.
(2)Jenis bantuan penguatan ekonomi korban tergantung dari kebutuhan usaha keluarga korban bencana.
(3)Bantuan berupa uang tunai disalurkan langsung kepada keluarga oleh Kementerian Sosial melalui rekening keluarga korban bencana. 13
(4)Jika bantuan dilakukan melalui bantuan tunai melalui cash transfer, pengadaan bantuan dilakukan sendiri oleh keluarga sesuai kebutuhan jenis usaha.
(5)Pemanfaatan dan penggunaan bantuan harus diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar dan kebutuhan lainnya yang dapat memberikan jaminan kehidupan secara layak.

Pasal 25

(1)Permohonan bantuan penguatan ekonomi korban diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai:
1. a.identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
2. b.proposal disertai dengan data nama dan alamat yang lengkap korban bencana yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan penguatan ekonomi korban.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan penerima jaminan hidup;

d.bantuan jaminan hidup dilakukan dengan cash transfer melalui bank yang ditunjuk sebagai bank penampung dana bantuan sosial ke rekening bank penampung dana bantuan sosial dinas/instansi sosial provinsi;
e.penyaluran bantuan jaminan hidup diberikan secara tunai dan langsung kepada korban bencana melalui kepala keluarga atau individu; dan
f.penerima bantuan menandatangani berita acara penerimaan bantuan jaminan hidup.

Pasal 15

Kriteria penerima bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

a.seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami bencana; 10
b.diberikan setelah masa transisi tanggap darurat berakhir;
c.korban masih tinggal di hunian sementara/setelah menempati hunian tetap; dan
d.diberikan kepada kepala keluarga.

Pasal 16

(1)Besarnya nilai bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap kartu keluarga.
(2)Bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap berupa kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari selama penerima bantuan berada atau tinggal di hunian sementara.
(3)Bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan di luar barang persediaan yang telah diberikan kepada korban bencana pada saat tanggap darurat oleh Kementerian Sosial.

Pasal 17

(1)Permohonan bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai :
1. a.memiliki identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
2. b.proposal diserta dengan data nama dan alamat yang lengkap korban bencana yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap.

Pasal 18

Prosedur permohonan bantuan isi hunian sementara atau isi hunian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

a.bupati/walikota mengusulkan permohonan bantuan isi hunian sementera atau isi hunian tetap kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan daftar nama dan alamat kepala keluarga korban bencana sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili dan mendapat rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi;
b.Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan verifikasi proposal yang diterima dan menetapkan surat keputusan nominatif penerima bantuan isi hunian sementera atau isi hunian tetap;
c.penyaluran bantuan isi hunian sementara atau isi hunian tetap; 11
d.penerima bantuan ditetapkan melalui surat keputusan bupati/walikota setempat yang dilampirkan daftar data nama dan alamat yang lengkap;
e.berdasarkan surat keputusan bupati/walikota, pejabat pembuat komitmen menetapkan surat keputusan nominatif penerima bantuan disertai besaran bantuan dari masing-masing penerima untuk disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
f.penyaluran bantuan dilakukan dengan cash transfer melalui bank yang ditunjuk sebagai bank penampung dana bantuan sosial Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam ke rekening bank penampung dana bantuan sosial dinas/instansi sosial provinsi;
g.bantuan diberikan secara tunai dan langsung kepada kepala keluarga; dan
h.penerima bantuan menandatangani berita acara penerimaan bantuan.

Pasal 19

Kriteria penerima bantuan santunan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.santunan diberikan kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal akibat bencana; dan
b.korban meninggal dunia akibat bencana dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

Pasal 20

(1)Besarnya nilai bantuan santunan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per jiwa.
(2)Bantuan santunan bagi korban luka berat diberikan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per jiwa.
(3)Bantuan santunan diberikan kepada ahli waris dengan cash transfer melalui rekening bank ahli waris.

Pasal 21

(1)Permohonan bantuan santunan ahli waris diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai :
1. a.memiliki identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat;
2. b.surat keterangan kematian akibat bencana dari pejabat yang berwenang; 12
3. c.surat keterangan ahli waris dari instansi/pejabat yang berwenang; dan
4. d.rekening bank ahli waris.

Pasal 22

Prosedur permohonan bantuan santunan ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

a.bupati/walikota mengusulkan permohonan bantuan santunan ahli waris kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan daftar nama, alamat korban, dan ahli waris sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili dan mendapat rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi;
b.Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan verifikasi proposal yang diterima dan menetapkan surat keputusan nominatif penerima bantuan santunan ahli waris;
c.penyaluran bantuan santunan ahli waris;
d.penerima bantuan ditetapkan melalui surat kepala dinas/instansi sosial setempat yang dilampirkan daftar data nama dan alamat yang lengkap;
e.berdasarkan surat kepala dinas/instansi sosial setempat, Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan surat keputusan nominatif penerima bantuan disertai besaran bantuan dari masing-masing Penerima untuk disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran; dan
f.penyaluran bantuan santunan ahli waris dilakukan melalui cash transfer ke rekening bank ahli waris.

Pasal 23

Kriteria penerima bantuan penguatan ekonomi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

a.keluarga yang menjadi korban bencana dan usaha kecilnya ikut menjadi korban; dan
b.korban atau keluarga berasal dari kondisi kehidupan sosial ekonomi tidak mampu atau kurang mampu.

Pasal 24

(1)Indeks bantuan penguatan ekonomi korban paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kartu keluarga.
(2)Jenis bantuan penguatan ekonomi korban tergantung dari kebutuhan usaha keluarga korban bencana.
(3)Bantuan berupa uang tunai disalurkan langsung kepada keluarga oleh Kementerian Sosial melalui rekening keluarga korban bencana. 13
(4)Jika bantuan dilakukan melalui bantuan tunai melalui cash transfer, pengadaan bantuan dilakukan sendiri oleh keluarga sesuai kebutuhan jenis usaha.
(5)Pemanfaatan dan penggunaan bantuan harus diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar dan kebutuhan lainnya yang dapat memberikan jaminan kehidupan secara layak.

Pasal 25

(1)Permohonan bantuan penguatan ekonomi korban diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai:
1. a.identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
2. b.proposal disertai dengan data nama dan alamat yang lengkap korban bencana yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan penguatan ekonomi korban.