DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 183 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3371);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5114);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 631);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.02/2012 tentang Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1214);
16.Peraturan Menteri Keuangan 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
17.Peraturan Menteri Keuangan 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1053);
18.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
3.Aplikasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disebut Aplikasi TPNBP adalah aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang digunakan untuk penyusunan rencana PNBP.
4.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
5.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
6.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan.
7.Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
8.Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negara.
9.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN khusus Penerimaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
10.Nomor Transaksi Penerimaan Negara selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem settlement.
11.Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi.
12.Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti pembayaran/penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos sebagai Pos Persepsi.
13.Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
14.Sistem settlement adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN.
15.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk menerima untuk kemudian menyetorkan penerimaan negara menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.
18.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
19.Biller adalah Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberikan tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola kode billing.
20.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak Wajib Bayar/Wajib Setor.
21.Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
22.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
23.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
24.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian yang melaksanakan suatu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
25.Target PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan diterima dalam satu tahun anggaran.
26.Pagu Penggunaan PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

(1)Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
(2)Seluruh PNBP dikelola dalam Sistem APBN.
(3)PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial meliputi:
1. a.PNBP fungsional; dan
2. b.PNBP umum.

BAB II

PNBP FUNGSIONAL

Pasal 3

(1)PNBP fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan PNBP yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi satker dan tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial.
(2)Penetapan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Pasal 4

Jenis akun PNBP fungsional terdiri atas:

a.423116 Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan Film, Survei, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya;
b.423214 Pendapatan Hak dan Perizinan;
c.423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian dan Pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
d.423511 Pendapatan Uang Pendidikan;
e.423512 Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan; dan
f.423519 Pendapatan Pendidikan Lainnya.

Pasal 5

Pengajuan tarif PNBP dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.satker menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada satker masing-masing kepada unit kerja eselon I dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan;
b.usulan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial dibahas dalam panitia antarkementerian;
c.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial hasil pembahasan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan;
d.Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang hasilnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan;
e.Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial kepada Presiden;
f.Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial yang telah dicetak sebagai naskah asli kepada Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator Perekonomian serta menteri terkait untuk diparaf setiap lembarnya;
g.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial yang telah diparaf disampaikan kembali ke Menteri Sekretaris Negara untuk ditetapkan oleh Presiden;
h.Menteri Sekretaris Negara membubuhkan nomor dan tahun pada naskah Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial yang telah ditetapkan Presiden;
i.Menteri Sekretaris Negara menyampaikan naskah Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial yang telah dibubuhi nomor dan tahun kepada Menteri Hukum dan HAM; dan
j.Setelah Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial ditetapkan dan diundangkan, Kementerian Sosial wajib memungut dan menyetorkan PNBP-nya ke Kas Negara sesuai dengan tarif dalam Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial.

Pasal 6

(1)Kementerian Sosial dapat menggunakan sebagian dana PNBP setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.
(2)Pengajuan izin penggunaan sebagian dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.satker menyampaikan usulan penggunaan sebagian dana PNBP yang berlaku pada satker masing-masing ke unit kerja eselon I yang selanjutnya diteruskan ke Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal cq. Biro Keuangan;
2. b.Menteri Sosial menyampaikan usulan izin penggunaan sebagian dana PNBP kepada Menteri Keuangan dengan dilengkapi Proposal Izin Penggunaan;
3. c.Kementerian Keuangan bersama Kementerian Sosial melakukan pembahasan untuk mendapat penjelasan mengenai tujuan penggunaan dana dan kegiatan yang akan dibiayai untuk menilai/mengevaluasi besaran penggunaan PNBP yang layak disetujui, yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;
4. d.Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP dengan besaran persentase penggunaan sesuai dengan hasil penilaian di atas dan merupakan batas pengeluaran PNBP tertinggi; dan
5. e.satker di lingkungan Kementerian Sosial dapat menggunakan PNBP yang telah dialokasikan dalam DIPA masing-masing satker setelah Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan.
(3)Proposal Izin Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang permohonan izin penggunaan PNBP;
2. b.visi dan misi;
3. c.tujuan penggunaan PNBP;
4. d.tugas dan fungsi dari pengguna PNBP;
5. e.jenis PNBP beserta tarif yang berlaku;
6. f.kegiatan yang dianggarkan untuk dibiayai oleh pengguna PNBP disertai dengan rincian anggaran biaya;
7. g.realisasi dan proyeksi PNBP berupa realisasi tahun H-3, perkiraan realisasi tahun H, proyeksi PNBP 3 tahun yang akan datang; dan
8. h.output dan outcome dari penggunaan PNBP bagi pengguna PNBP.

Pasal 7

(1)Rencana PNBP disusun dalam bentuk target dan pagu penggunaan PNBP dengan rincian:
1. a.rencana PNBP tingkat satker;
2. b.rencana PNBP tingkat Unit Kerja Eselon I; dan
3. c.rencana PNBP tingkat Kementerian.
(2)Target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara realistis dan optimal berdasarkan:
1. a.jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP;
2. b.akun pendapatan sesuai Bagan Akun Standar; dan
3. c.perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar penghitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP.
(3)Pagu penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBP.

Pasal 8

(1)Rencana PNBP dalam rangka penyusunan pagu indikatif disusun dengan berpedoman pada rencana PNBP tahun anggaran berjalan, realisasi PNBP tahun anggaran sebelumnya, dan kebijakan Pemerintah.
(2)Satker wajib menyampaikan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja eselon I paling lambat minggu kesatu bulan Januari untuk dilakukan penelahaan dan penggabungan oleh unit kerja eselon I.
(3)Unit kerja eselon I menyampaikan rencana PNBP ke Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
(4)Rencana PNBP disampaikan ke Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran oleh Sekretaris Jenderal paling lambat minggu ketiga bulan Januari.
(5)Dalam mengusulkan rencana PNBP, satker menyampaikan ke unit kerja eselon I yang selanjutnya diteruskan ke Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan dengan surat pengantar dengan melampirkan proposal.
(6)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan outline sebagai berikut:
1. a.pokok-pokok kebijakan PNBP;
2. b.realisasi PNBP 2 (dua) tahun anggaran terakhir;
3. c.perkiraan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan;
4. d.target PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya;
5. e.justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP tahun anggaran yang direncanakan terhadap target PNBP tahun anggaran berjalan;
6. f.arsip data komputer rencana PNBP satker menggunakan Aplikasi TPNBP yang menjadi satu bagian dengan SIMPONI;
7. g.realisasi penggunaan dana PNBP 2 (dua) tahun anggaran terakhir untuk satker yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;
8. h.perkiraan realisasi penggunaan dana PNBP tahun anggaran berjalan untuk satker yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan
9. i.pagu penggunaan PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya untuk satker yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP.

Pasal 9

(1)Apabila satker tidak menyampaikan rencana PNBP dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) unit kerja eselon I dapat melakukan perhitungan rencana PNBP pada satker tersebut.
(2)Apabila unit kerja eselon I tidak menyampaikan rencana PNBP dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan dapat melakukan perhitungan rencana PNBP pada unit kerja eselon I tersebut.

Pasal 10

(1)Rencana PNBP dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran disusun dengan berpedoman pada rencana PNBP pagu indikatif dan perubahan kebijakan Pemerintah.
(2)Dalam hal perubahan kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan rencana PNBP, satker menyampaikan rencana PNBP kepada unit kerja eselon I untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan paling lambat minggu keempat bulan April.
(3)Rencana PNBP disampaikan ke Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran oleh Sekretaris Jenderal paling lambat minggu kedua bulan Mei.
(4)Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dengan disertai penjelasan atas perubahan kebijakan Pemerintah yang menyebabkan perubahan rencana PNBP.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 183 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3371);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5114);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 631);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.02/2012 tentang Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1214);
16.Peraturan Menteri Keuangan 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
17.Peraturan Menteri Keuangan 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1053);
18.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
3.Aplikasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disebut Aplikasi TPNBP adalah aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang digunakan untuk penyusunan rencana PNBP.
4.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
5.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
6.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan.
7.Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
8.Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negara.
9.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN khusus Penerimaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
10.Nomor Transaksi Penerimaan Negara selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem settlement.
11.Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi.
12.Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti pembayaran/penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos sebagai Pos Persepsi.
13.Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
14.Sistem settlement adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN.
15.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk menerima untuk kemudian menyetorkan penerimaan negara menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.
18.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
19.Biller adalah Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberikan tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola kode billing.
20.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak Wajib Bayar/Wajib Setor.
21.Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
22.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
23.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
24.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian yang melaksanakan suatu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
25.Target PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan diterima dalam satu tahun anggaran.
26.Pagu Penggunaan PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

(1)Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
(2)Seluruh PNBP dikelola dalam Sistem APBN.
(3)PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial meliputi:
1. a.PNBP fungsional; dan
2. b.PNBP umum.

BAB II

PNBP FUNGSIONAL

Pasal 3

(1)PNBP fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan PNBP yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi satker dan tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial.
(2)Penetapan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Pasal 4

Jenis akun PNBP fungsional terdiri atas:

a.423116 Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan Film, Survei, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya;
b.423214 Pendapatan Hak dan Perizinan;
c.423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian dan Pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
d.423511 Pendapatan Uang Pendidikan;
e.423512 Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan; dan
f.423519 Pendapatan Pendidikan Lainnya.

Pasal 5

Pengajuan tarif PNBP dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.satker menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada satker masing-masing kepada unit kerja eselon I dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan;
b.usulan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial dibahas dalam panitia antarkementerian;
c.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial hasil pembahasan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan;
d.Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang hasilnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan;
e.Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial kepada Presiden;
f.Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial yang telah dicetak sebagai naskah asli kepada Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator Perekonomian serta menteri terkait untuk diparaf setiap lembarnya;
g.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial yang telah diparaf disampaikan kembali ke Menteri Sekretaris Negara untuk ditetapkan oleh Presiden;
h.Menteri Sekretaris Negara membubuhkan nomor dan tahun pada naskah Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial yang telah ditetapkan Presiden;
i.Menteri Sekretaris Negara menyampaikan naskah Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial yang telah dibubuhi nomor dan tahun kepada Menteri Hukum dan HAM; dan
j.Setelah Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial ditetapkan dan diundangkan, Kementerian Sosial wajib memungut dan menyetorkan PNBP-nya ke Kas Negara sesuai dengan tarif dalam Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial.

Pasal 6

(1)Kementerian Sosial dapat menggunakan sebagian dana PNBP setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.
(2)Pengajuan izin penggunaan sebagian dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.satker menyampaikan usulan penggunaan sebagian dana PNBP yang berlaku pada satker masing-masing ke unit kerja eselon I yang selanjutnya diteruskan ke Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal cq. Biro Keuangan;
2. b.Menteri Sosial menyampaikan usulan izin penggunaan sebagian dana PNBP kepada Menteri Keuangan dengan dilengkapi Proposal Izin Penggunaan;
3. c.Kementerian Keuangan bersama Kementerian Sosial melakukan pembahasan untuk mendapat penjelasan mengenai tujuan penggunaan dana dan kegiatan yang akan dibiayai untuk menilai/mengevaluasi besaran penggunaan PNBP yang layak disetujui, yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;
4. d.Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP dengan besaran persentase penggunaan sesuai dengan hasil penilaian di atas dan merupakan batas pengeluaran PNBP tertinggi; dan
5. e.satker di lingkungan Kementerian Sosial dapat menggunakan PNBP yang telah dialokasikan dalam DIPA masing-masing satker setelah Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan.
(3)Proposal Izin Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang permohonan izin penggunaan PNBP;
2. b.visi dan misi;
3. c.tujuan penggunaan PNBP;
4. d.tugas dan fungsi dari pengguna PNBP;
5. e.jenis PNBP beserta tarif yang berlaku;
6. f.kegiatan yang dianggarkan untuk dibiayai oleh pengguna PNBP disertai dengan rincian anggaran biaya;
7. g.realisasi dan proyeksi PNBP berupa realisasi tahun H-3, perkiraan realisasi tahun H, proyeksi PNBP 3 tahun yang akan datang; dan
8. h.output dan outcome dari penggunaan PNBP bagi pengguna PNBP.

Pasal 7

(1)Rencana PNBP disusun dalam bentuk target dan pagu penggunaan PNBP dengan rincian:
1. a.rencana PNBP tingkat satker;
2. b.rencana PNBP tingkat Unit Kerja Eselon I; dan
3. c.rencana PNBP tingkat Kementerian.
(2)Target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara realistis dan optimal berdasarkan:
1. a.jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP;
2. b.akun pendapatan sesuai Bagan Akun Standar; dan
3. c.perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar penghitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP.
(3)Pagu penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBP.

Pasal 8

(1)Rencana PNBP dalam rangka penyusunan pagu indikatif disusun dengan berpedoman pada rencana PNBP tahun anggaran berjalan, realisasi PNBP tahun anggaran sebelumnya, dan kebijakan Pemerintah.
(2)Satker wajib menyampaikan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja eselon I paling lambat minggu kesatu bulan Januari untuk dilakukan penelahaan dan penggabungan oleh unit kerja eselon I.
(3)Unit kerja eselon I menyampaikan rencana PNBP ke Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
(4)Rencana PNBP disampaikan ke Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran oleh Sekretaris Jenderal paling lambat minggu ketiga bulan Januari.
(5)Dalam mengusulkan rencana PNBP, satker menyampaikan ke unit kerja eselon I yang selanjutnya diteruskan ke Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan dengan surat pengantar dengan melampirkan proposal.
(6)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan outline sebagai berikut:
1. a.pokok-pokok kebijakan PNBP;
2. b.realisasi PNBP 2 (dua) tahun anggaran terakhir;
3. c.perkiraan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan;
4. d.target PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya;
5. e.justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP tahun anggaran yang direncanakan terhadap target PNBP tahun anggaran berjalan;
6. f.arsip data komputer rencana PNBP satker menggunakan Aplikasi TPNBP yang menjadi satu bagian dengan SIMPONI;
7. g.realisasi penggunaan dana PNBP 2 (dua) tahun anggaran terakhir untuk satker yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;
8. h.perkiraan realisasi penggunaan dana PNBP tahun anggaran berjalan untuk satker yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan
9. i.pagu penggunaan PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya untuk satker yang telah memiliki persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP.

Pasal 9

(1)Apabila satker tidak menyampaikan rencana PNBP dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) unit kerja eselon I dapat melakukan perhitungan rencana PNBP pada satker tersebut.
(2)Apabila unit kerja eselon I tidak menyampaikan rencana PNBP dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan dapat melakukan perhitungan rencana PNBP pada unit kerja eselon I tersebut.

Pasal 10

(1)Rencana PNBP dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran disusun dengan berpedoman pada rencana PNBP pagu indikatif dan perubahan kebijakan Pemerintah.
(2)Dalam hal perubahan kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan rencana PNBP, satker menyampaikan rencana PNBP kepada unit kerja eselon I untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan paling lambat minggu keempat bulan April.
(3)Rencana PNBP disampaikan ke Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran oleh Sekretaris Jenderal paling lambat minggu kedua bulan Mei.
(4)Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dengan disertai penjelasan atas perubahan kebijakan Pemerintah yang menyebabkan perubahan rencana PNBP.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PNBP FUNGSIONAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.05/2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PNBP FUNGSIONAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.05/2011