DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan ramah lanjut usia, diperlukan adanya pedoman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN RAMAH LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
2.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3.Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lanjut usia.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7.Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan Lanjut Usia agar Lanjut Usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8.Upaya Perlindungan bagi Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberi perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.
9.Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah dokumen perencanaan daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana strategis satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun tentang Kawasan Ramah Lanjut Usia.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia bertujuan untuk:

a.tersedianya wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak Lanjut Usia;
b.terwujudnya peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
c.terwujudnya Lanjut Usia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; dan
d.terwujudnya perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Pasal 4

Sasaran pedoman pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia meliputi:

a.Pemerintah;
b.Pemerintah Daerah provinsi;
c.Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
d.masyarakat; dan
e.dunia usaha.

BAB II

KRITERIA KAWASAN RAMAH LANJUT USIA

Pasal 5

Kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia terdiri atas:

a.memiliki kebijakan kelanjutusiaan;
b.perumahan dan kawasan permukiman;
c.ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia;
d.transportasi yang ramah Lanjut Usia;
e.penghormatan dan inklusi sosial;
f.partisipasi sosial;
g.partisipasi sipil;
h.pekerjaan yang ramah Lanjut Usia;
i.dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
j.pelayanan kesehatan;
k.layanan keagamaan dan mental spiritual;
l.komunikasi dan informasi;
m.advokasi sosial;
n.bantuan hukum; dan/atau
o.perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 6

(1)Kebijakan kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus mencerminkan keberpihakan terhadap Lanjut Usia dan tidak diskriminatif.
(2)Kebijakan kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.peraturan daerah; atau
2. b.peraturan kepala daerah.

Pasal 7

(1)Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia; dan
2. b.sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia.
(2)Tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman.
(3)Sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan aksesibilitas bagi Lanjut Usia di dalam dan di luar rumah.

Pasal 8

Ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara;
b.ruang terbuka hijau;
c.tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
d.toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia;
e.jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia; dan
f.bangunan yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.

Pasal 9

(1)Transportasi yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
1. a.transportasi umum mudah di akses dan aman; dan
2. b.layanan transportasi khusus.
(2)Transportasi umum mudah di akses dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.ketersediaan transportasi;
2. b.sarana dan prasarana pendukung;
3. c.layanan yang ramah dan sopan; dan
4. d.keterjangkauan biaya.
(3)Layanan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan transportasi bagi Lanjut Usia berkebutuhan khusus.

Pasal 10

Penghormatan dan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

a.sikap dan perilaku yang menghormati Lanjut Usia;
b.terdapat interaksi antargenerasi;
c.memasukkan nilai-nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan formal dan informal;
d.memberikan aksesibilitas kepada Lanjut Usia untuk mengikuti pendidikan formal dan informal secara berkelanjutan;
e.memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya;
f.memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan masyarakat; dan
g.memberikan aksesibilitas layanan publik secara inklusif.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan ramah lanjut usia, diperlukan adanya pedoman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN RAMAH LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
2.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3.Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lanjut usia.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7.Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan Lanjut Usia agar Lanjut Usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8.Upaya Perlindungan bagi Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberi perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.
9.Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah dokumen perencanaan daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana strategis satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun tentang Kawasan Ramah Lanjut Usia.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia bertujuan untuk:

a.tersedianya wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak Lanjut Usia;
b.terwujudnya peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
c.terwujudnya Lanjut Usia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; dan
d.terwujudnya perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Pasal 4

Sasaran pedoman pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia meliputi:

a.Pemerintah;
b.Pemerintah Daerah provinsi;
c.Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
d.masyarakat; dan
e.dunia usaha.

BAB II

KRITERIA KAWASAN RAMAH LANJUT USIA

Pasal 5

Kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia terdiri atas:

a.memiliki kebijakan kelanjutusiaan;
b.perumahan dan kawasan permukiman;
c.ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia;
d.transportasi yang ramah Lanjut Usia;
e.penghormatan dan inklusi sosial;
f.partisipasi sosial;
g.partisipasi sipil;
h.pekerjaan yang ramah Lanjut Usia;
i.dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
j.pelayanan kesehatan;
k.layanan keagamaan dan mental spiritual;
l.komunikasi dan informasi;
m.advokasi sosial;
n.bantuan hukum; dan/atau
o.perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 6

(1)Kebijakan kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus mencerminkan keberpihakan terhadap Lanjut Usia dan tidak diskriminatif.
(2)Kebijakan kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.peraturan daerah; atau
2. b.peraturan kepala daerah.

Pasal 7

(1)Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia; dan
2. b.sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia.
(2)Tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman.
(3)Sarana dan prasarana yang mendukung Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan aksesibilitas bagi Lanjut Usia di dalam dan di luar rumah.

Pasal 8

Ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara;
b.ruang terbuka hijau;
c.tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
d.toilet umum yang bersih dan aman bagi Lanjut Usia;
e.jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia; dan
f.bangunan yang aman dan nyaman bagi Lanjut Usia.

Pasal 9

(1)Transportasi yang ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
1. a.transportasi umum mudah di akses dan aman; dan
2. b.layanan transportasi khusus.
(2)Transportasi umum mudah di akses dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.ketersediaan transportasi;
2. b.sarana dan prasarana pendukung;
3. c.layanan yang ramah dan sopan; dan
4. d.keterjangkauan biaya.
(3)Layanan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan transportasi bagi Lanjut Usia berkebutuhan khusus.

Pasal 10

Penghormatan dan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

a.sikap dan perilaku yang menghormati Lanjut Usia;
b.terdapat interaksi antargenerasi;
c.memasukkan nilai-nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan formal dan informal;
d.memberikan aksesibilitas kepada Lanjut Usia untuk mengikuti pendidikan formal dan informal secara berkelanjutan;
e.memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya;
f.memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan masyarakat; dan
g.memberikan aksesibilitas layanan publik secara inklusif.