DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Juni 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa transformasi kelembagaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan rekomendasi perubahan bentuk dari Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 180/M/IX/2018 tanggal 4 September 2018 perihal Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, serta persetujuan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi melalui Nomor B/276/M.KT.01/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
10.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut Poltekesos Bandung adalah perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.
2.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
3.Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5.Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial yang selanjutnya disebut Badiklitpensos adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Poltekesos Bandung merupakan unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
(2)Pembinaan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri melalui Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
(3)Poltekesos Bandung dipimpin oleh direktur.

Pasal 3

Poltekesos Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kesejahteraan sosial dan jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Poltekesos Bandung menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi bidang kesejahteraan sosial;
c.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan pembinaan civitas akademika;
f.pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
g.pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
h.pengelolaan sistem, data, dan informasi Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
i.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
j.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan Vokasi dan/atau profesi kesejahteraan sosial;
k.pelaksanaan pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan; dan
l.pelaksanaan pelayanan umum.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Poltekesos Bandung terdiri atas:

a.Dewan Pembina;
b.Senat;
c.Direktur; dan
d.Satuan Pengawas Internal.

Pasal 6

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ nonstruktural yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltekesos Bandung.

Pasal 7

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organ nonstruktural penyusun kebijakan Poltekesos Bandung yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 8

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekesos Bandung.

Pasal 9

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

a.Direktur dan Wakil Direktur;
b.Bagian;
c.Progam Studi;
d.Pusat; dan
e.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 10

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa transformasi kelembagaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan rekomendasi perubahan bentuk dari Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 180/M/IX/2018 tanggal 4 September 2018 perihal Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, serta persetujuan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi melalui Nomor B/276/M.KT.01/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
10.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut Poltekesos Bandung adalah perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.
2.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
3.Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5.Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial yang selanjutnya disebut Badiklitpensos adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Poltekesos Bandung merupakan unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
(2)Pembinaan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri melalui Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
(3)Poltekesos Bandung dipimpin oleh direktur.

Pasal 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Poltekesos Bandung menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi bidang kesejahteraan sosial;
c.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan pembinaan civitas akademika;
f.pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
g.pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
h.pengelolaan sistem, data, dan informasi Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
i.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
j.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan Vokasi dan/atau profesi kesejahteraan sosial;
k.pelaksanaan pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan; dan
l.pelaksanaan pelayanan umum.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Poltekesos Bandung terdiri atas:

a.Dewan Pembina;
b.Senat;
c.Direktur; dan
d.Satuan Pengawas Internal.

Pasal 6

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ nonstruktural yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltekesos Bandung.

Pasal 7

Pasal 8

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekesos Bandung.

Pasal 9

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

a.Direktur dan Wakil Direktur;
b.Bagian;
c.Progam Studi;
d.Pusat; dan
e.Unit Pelaksana Teknis.