DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar, diperlukan pengaturan yang terintegrasi dan terkoordinasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
11.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI ANAK TELANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3.Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
4.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial Anak, keluarga Anak, dan lingkungan sosial Anak.
6.Tim Koordinasi Layanan Kesejahteraan Anak adalah pusat koordinasi Rehabilitasi Sosial atau nama lain yang berada di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
7.Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif adalah penyelenggara Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti sosial yang berada di daerah kabupaten/kota.
8.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10.Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
11.Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap Anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
13.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1)Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar meliputi:
1. a.Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial; dan
2. b.Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial.
(2)Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab bupati/wali kota.
(3)Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab gubernur.
(4)Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik Pemerintah Daerah provinsi maupun masyarakat.

Pasal 3

(1)Layanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar diberikan dalam bentuk:
1. a.motivasi dan diagnosis psikososial;
2. b.perawatan dan pengasuhan;
3. c.bimbingan mental spiritual;
4. d.bimbingan fisik;
5. e.bimbingan sosial dan konseling;
6. f.pelayanan aksesibilitas;
7. g.bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
8. h.rujukan.
(2)Layanan Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial.
(3)Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial dan bekerja sama dengan tenaga profesi lainnya.
(4)Pekerja Sosial dalam memberikan layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
(5)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.pendekatan awal;
2. b.asesmen;
3. c.perencanaan intervensi;
4. d.intervensi; dan
5. e.evaluasi, rujukan, dan terminasi.

Pasal 4

Kriteria Anak Telantar terdiri atas:

a.tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
b.tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
c.rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
d.masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

BAB II

REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI SOSIAL

Pasal 5

Kriteria Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial, terdiri atas:

a.tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
b.masih ada perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 6

(1)Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial di dalam Keluarga dan masyarakat.
(2)Layanan Rehabilitasi Sosial di dalam Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan:
1. a.dukungan pelayanan/pendampingan kepada Anak Telantar dalam Keluarga dan masyarakat; dan
2. b.bimbingan kepada Keluarga dan masyarakat.
(3)Layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
1. a.dinas sosial daerah kabupaten/kota;
2. b.LKSA yang ditetapkan oleh dinas sosial; dan/atau
3. c.pusat kesejahteraan sosial.
(4)LKSA yang ditetapkan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di kecamatan atau daerah kabupaten/kota.
(5)Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di desa atau kelurahan atau nama lain.

Pasal 7

(1)Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial berupa:
1. a.data dan pengaduan;
2. b.kedaruratan; dan
3. c.pemenuhan kebutuhan dasar.
(2)Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.
(3)Dalam melaksanakan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pekerja Sosial dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial dan bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya.
(4)Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan penugasan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Anak Telantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
(2)Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasar Anak Telantar.
(3)Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial.

Pasal 9

(1)Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada Anak Telantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
(2)Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.penjangkauan; dan/atau
2. b.rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Telantar.
(3)Selain layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 10

(1)Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
2. b.sandang;
3. c.alat bantu;
4. d.perbekalan kesehatan;
5. e.bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Anak Telantar;
6. f.bimbingan sosial kepada Keluarga Anak Telantar serta masyarakat;
7. g.fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas anak;
8. h.akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
9. i.penelusuran keluarga;
10. j.reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
11. k.rujukan.
(2)Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar, diperlukan pengaturan yang terintegrasi dan terkoordinasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
11.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI ANAK TELANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3.Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
4.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial Anak, keluarga Anak, dan lingkungan sosial Anak.
6.Tim Koordinasi Layanan Kesejahteraan Anak adalah pusat koordinasi Rehabilitasi Sosial atau nama lain yang berada di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
7.Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif adalah penyelenggara Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti sosial yang berada di daerah kabupaten/kota.
8.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10.Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
11.Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap Anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
13.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1)Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar meliputi:
1. a.Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial; dan
2. b.Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial.
(2)Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab bupati/wali kota.
(3)Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab gubernur.
(4)Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik Pemerintah Daerah provinsi maupun masyarakat.

Pasal 3

(1)Layanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar diberikan dalam bentuk:
1. a.motivasi dan diagnosis psikososial;
2. b.perawatan dan pengasuhan;
3. c.bimbingan mental spiritual;
4. d.bimbingan fisik;
5. e.bimbingan sosial dan konseling;
6. f.pelayanan aksesibilitas;
7. g.bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
8. h.rujukan.
(2)Layanan Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial.
(3)Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial dan bekerja sama dengan tenaga profesi lainnya.
(4)Pekerja Sosial dalam memberikan layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
(5)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.pendekatan awal;
2. b.asesmen;
3. c.perencanaan intervensi;
4. d.intervensi; dan
5. e.evaluasi, rujukan, dan terminasi.

Pasal 4

Kriteria Anak Telantar terdiri atas:

a.tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
b.tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
c.rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
d.masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

BAB II

REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI SOSIAL

Pasal 5

Kriteria Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial, terdiri atas:

a.tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
b.masih ada perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 6

(1)Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial di dalam Keluarga dan masyarakat.
(2)Layanan Rehabilitasi Sosial di dalam Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan:
1. a.dukungan pelayanan/pendampingan kepada Anak Telantar dalam Keluarga dan masyarakat; dan
2. b.bimbingan kepada Keluarga dan masyarakat.
(3)Layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
1. a.dinas sosial daerah kabupaten/kota;
2. b.LKSA yang ditetapkan oleh dinas sosial; dan/atau
3. c.pusat kesejahteraan sosial.
(4)LKSA yang ditetapkan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di kecamatan atau daerah kabupaten/kota.
(5)Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di desa atau kelurahan atau nama lain.

Pasal 7

(1)Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial berupa:
1. a.data dan pengaduan;
2. b.kedaruratan; dan
3. c.pemenuhan kebutuhan dasar.
(2)Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.
(3)Dalam melaksanakan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pekerja Sosial dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial dan bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya.
(4)Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan penugasan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Anak Telantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
(2)Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasar Anak Telantar.
(3)Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial.

Pasal 9

(1)Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada Anak Telantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
(2)Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.penjangkauan; dan/atau
2. b.rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Telantar.
(3)Selain layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 10

(1)Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
2. b.sandang;
3. c.alat bantu;
4. d.perbekalan kesehatan;
5. e.bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Anak Telantar;
6. f.bimbingan sosial kepada Keluarga Anak Telantar serta masyarakat;
7. g.fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas anak;
8. h.akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
9. i.penelusuran keluarga;
10. j.reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
11. k.rujukan.
(2)Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.