DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman umum penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digunakan di lingkungan Kementerian Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2022, No.564 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. 2022, No.564
4.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
6.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
8.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
10.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
11.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
12.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
13.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, 2022, No.564 isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
14.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
15.Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

(1)Menteri menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
(2)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
(3)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.rencana strategis SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.rencana dan anggaran SPBE;
5. e.Proses Bisnis;
6. f.Data dan Informasi;
7. g.Infrastruktur SPBE; 2022, No.564
8. h.Aplikasi SPBE;
9. i.Keamanan SPBE; dan
10. j.Layanan SPBE.

Pasal 4

(1)Rencana strategis SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di lingkungan Kementerian Sosial.
(2)Rencana strategis SPBE paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2. b.arah kebijakan SPBE;
3. c.strategi SPBE; dan
4. d.peta rencana strategis SPBE.
(3)Rencana strategis SPBE disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang dan grand design reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial.
(4)Penyusunan rencana strategis SPBE dikoordinasikan oleh satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi di bidang perencanaan.
(5)Rencana strategis SPBE dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis SPBE; dan/atau
2. b.perubahan kebijakan strategis nasional.

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur. 2022, No.564
(3)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(4)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.Proses Bisnis;
2. b.Data dan Informasi;
3. c.Infrastruktur SPBE;
4. d.Aplikasi SPBE;
5. e.Keamanan SPBE; dan
6. f.Layanan SPBE.
(5)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Kementerian Sosial.
(6)Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan sumber daya manusia.
(7)Dalam menyusun Arsitektur SPBE dapat dilakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE nasional.
(8)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan sumber daya manusia. 2022, No.564
(4)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
3. c.perubahan pada unsur SPBE di Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf j;
4. d.perubahan pada domain Arsitektur SPBE; dan/atau
5. e.perubahan rencana strategis Kementerian Sosial.
(5)Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 7

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Kementerian Sosial.
(2)Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan program dan anggaran dan satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan sumber daya manusia.
(3)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE dapat dilakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
(4)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di lingkungan Kementerian Sosial.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan. 2022, No.564
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.Peta Rencana SPBE nasional;
2. b.perubahan Arsitektur SPBE;
3. c.perubahan rencana kerja; dan/atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
(4)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan program dan anggaran dan satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan sumber daya manusia.
(5)Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 9

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
(2)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
(3)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap 1 (satu) tahun sekali.
(4)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan program dan anggaran.

Pasal 10

(1)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf e memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. 2022, No.564
(2)Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(3)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi dan sumber daya manusia.
(4)Dalam menyusun Proses Bisnis dapat dilakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman umum penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digunakan di lingkungan Kementerian Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2022, No.564 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. 2022, No.564
4.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
6.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
8.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
10.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
11.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
12.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
13.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, 2022, No.564 isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
14.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
15.Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

(1)Menteri menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
(2)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
(3)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.rencana strategis SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.rencana dan anggaran SPBE;
5. e.Proses Bisnis;
6. f.Data dan Informasi;
7. g.Infrastruktur SPBE; 2022, No.564
8. h.Aplikasi SPBE;
9. i.Keamanan SPBE; dan
10. j.Layanan SPBE.

Pasal 4

(1)Rencana strategis SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di lingkungan Kementerian Sosial.
(2)Rencana strategis SPBE paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2. b.arah kebijakan SPBE;
3. c.strategi SPBE; dan
4. d.peta rencana strategis SPBE.
(3)Rencana strategis SPBE disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang dan grand design reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial.
(4)Penyusunan rencana strategis SPBE dikoordinasikan oleh satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi di bidang perencanaan.
(5)Rencana strategis SPBE dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis SPBE; dan/atau
2. b.perubahan kebijakan strategis nasional.

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur. 2022, No.564
(3)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(4)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.Proses Bisnis;
2. b.Data dan Informasi;
3. c.Infrastruktur SPBE;
4. d.Aplikasi SPBE;
5. e.Keamanan SPBE; dan
6. f.Layanan SPBE.
(5)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Kementerian Sosial.
(6)Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan sumber daya manusia.
(7)Dalam menyusun Arsitektur SPBE dapat dilakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE nasional.
(8)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan sumber daya manusia. 2022, No.564
(4)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
3. c.perubahan pada unsur SPBE di Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf j;
4. d.perubahan pada domain Arsitektur SPBE; dan/atau
5. e.perubahan rencana strategis Kementerian Sosial.
(5)Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 7

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Kementerian Sosial.
(2)Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan program dan anggaran dan satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan sumber daya manusia.
(3)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE dapat dilakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
(4)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di lingkungan Kementerian Sosial.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan. 2022, No.564
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.Peta Rencana SPBE nasional;
2. b.perubahan Arsitektur SPBE;
3. c.perubahan rencana kerja; dan/atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
(4)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan program dan anggaran dan satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan sumber daya manusia.
(5)Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 9

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
(2)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
(3)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap 1 (satu) tahun sekali.
(4)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan program dan anggaran.

Pasal 10

(1)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf e memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. 2022, No.564
(2)Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(3)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Sekretaris Jenderal melalui satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi dan sumber daya manusia.
(4)Dalam menyusun Proses Bisnis dapat dilakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.