DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjamin pengamanan keuangan negara serta disiplin dan tanggung jawab pegawai di lingkungan Kementerian Sosial akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, baik sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian negara, diperlukan adanya pedoman penyelesaian secara komprehensif berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nonmor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135);
7.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 14);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3.Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial, serta instansi sosial yang mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
4.Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/ daerah menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah. SALINAN 3
5.Lalai adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak didasari oleh suatu motif tertentu untuk merugikan negara, namun kerugian negara terjadi karena tidak dilakukannya langkah-langkah pengamanan universal atas barang/uang/surat berharga milik negara.
6.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN adalah Tim yang diangkat oleh Menteri untuk menangani penyelesaian kerugian negara akibat tindakan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.
7.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara.
8.Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
9.Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
10.Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap bendahara.
11.Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
12.Surat Keputusan Pembebasan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13.Perhitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara Ex Officio apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. SALINAN 4
14.Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan kerugian negara yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja dan dibawah pengendalian TPKN.
15.Keadaan kahar adalah keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian negara setelah dibuktikan, dinyatakan oleh instansi berwenang sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan Kementerian Sosial.
(2)Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara ini bertujuan untuk :
1. a.mengembalikan kerugian negara yang dikarenakan kelalaian;
2. b.menciptakan tertib administrasi keuangan negara;dan
3. c.menciptakan disiplin dan tanggung jawab bendahara dalam mengelola keuangan negara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penyelesaian kerugian negara yang dilakukan bendahara.

Pasal 4

Informasi mengenai kerugian negara dapat diketahui berdasarkan :

a.pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala satuan kerja;
b.pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
c.pemeriksaan external oleh Badan Pemeriksa Keuangan;dan
d.perhitungan Ex Officio.

BAB II

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

(1)Menteri membentuk TPKN untuk menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Sosial. SALINAN 5
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 6

(1)Susunan keanggotaan TPKN terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat TPKN.

Pasal 7

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan.
(4)Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas :
1. a.Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
2. b.Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
3. c.Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. d.Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
5. e.Sekretaris Inspektorat Jenderal;
6. f.Inspektur Bidang Penunjang;
7. g.Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial;
8. h.Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
9. i.Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
10. j.Kepala Biro Umum;
11. k.Kepala Biro Perencanaan;
12. l.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
13. m.Kepala Pusat Kajian Hukum; dan
14. n.Auditor Inspektorat Jenderal. SALINAN 6

Pasal 8

Sekretariat TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

a.ketua;
b.wakil ketua; dan
c.anggota.

Pasal 9

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Bagian Analisis, Pemantauan, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal.
(3)Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
1. a.Kepala Bagian Keuangan Inspektorat Jenderal;
2. b.Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
4. d.Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. e.Kepala Bagian Keuangan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
6. f.Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum;
7. g.Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
8. h.Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
9. i.Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial;
10. j.Kepala Bagian Umum Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
11. k.Kepala Bagian Umum Inspektorat Jenderal;
12. l.Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal; dan
13. m.Kepala Sub Bagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Biro Keuangan.

Pasal 10

(1)TPKN bertugas membantu Menteri dalam menyelesaikan kerugian Negara terhadap bendahara yang pembebanannya ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. SALINAN 7
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN juga menindaklanjuti laporan adanya indikasi kerugian negara oleh bendahara berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta laporan dari Kepala Satuan Kerja dan Tim Ad Hoc.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjamin pengamanan keuangan negara serta disiplin dan tanggung jawab pegawai di lingkungan Kementerian Sosial akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, baik sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian negara, diperlukan adanya pedoman penyelesaian secara komprehensif berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nonmor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135);
7.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 14);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3.Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial, serta instansi sosial yang mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
4.Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/ daerah menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah. SALINAN 3
5.Lalai adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak didasari oleh suatu motif tertentu untuk merugikan negara, namun kerugian negara terjadi karena tidak dilakukannya langkah-langkah pengamanan universal atas barang/uang/surat berharga milik negara.
6.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN adalah Tim yang diangkat oleh Menteri untuk menangani penyelesaian kerugian negara akibat tindakan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.
7.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara.
8.Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
9.Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
10.Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap bendahara.
11.Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
12.Surat Keputusan Pembebasan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13.Perhitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara Ex Officio apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. SALINAN 4
14.Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan kerugian negara yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja dan dibawah pengendalian TPKN.
15.Keadaan kahar adalah keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian negara setelah dibuktikan, dinyatakan oleh instansi berwenang sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan Kementerian Sosial.
(2)Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara ini bertujuan untuk :
1. a.mengembalikan kerugian negara yang dikarenakan kelalaian;
2. b.menciptakan tertib administrasi keuangan negara;dan
3. c.menciptakan disiplin dan tanggung jawab bendahara dalam mengelola keuangan negara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penyelesaian kerugian negara yang dilakukan bendahara.

Pasal 4

Informasi mengenai kerugian negara dapat diketahui berdasarkan :

a.pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala satuan kerja;
b.pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
c.pemeriksaan external oleh Badan Pemeriksa Keuangan;dan
d.perhitungan Ex Officio.

BAB II

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

(1)Menteri membentuk TPKN untuk menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Sosial. SALINAN 5
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 6

(1)Susunan keanggotaan TPKN terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat TPKN.

Pasal 7

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan.
(4)Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas :
1. a.Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
2. b.Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
3. c.Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. d.Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
5. e.Sekretaris Inspektorat Jenderal;
6. f.Inspektur Bidang Penunjang;
7. g.Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial;
8. h.Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
9. i.Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
10. j.Kepala Biro Umum;
11. k.Kepala Biro Perencanaan;
12. l.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
13. m.Kepala Pusat Kajian Hukum; dan
14. n.Auditor Inspektorat Jenderal. SALINAN 6

Pasal 8

Sekretariat TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

a.ketua;
b.wakil ketua; dan
c.anggota.

Pasal 9

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Bagian Analisis, Pemantauan, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal.
(3)Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
1. a.Kepala Bagian Keuangan Inspektorat Jenderal;
2. b.Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. c.Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
4. d.Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. e.Kepala Bagian Keuangan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
6. f.Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum;
7. g.Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
8. h.Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
9. i.Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial;
10. j.Kepala Bagian Umum Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
11. k.Kepala Bagian Umum Inspektorat Jenderal;
12. l.Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal; dan
13. m.Kepala Sub Bagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Biro Keuangan.

Pasal 10

(1)TPKN bertugas membantu Menteri dalam menyelesaikan kerugian Negara terhadap bendahara yang pembebanannya ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. SALINAN 7
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN juga menindaklanjuti laporan adanya indikasi kerugian negara oleh bendahara berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta laporan dari Kepala Satuan Kerja dan Tim Ad Hoc.