DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyempurnaan petunjuk pelaksanaan keuangan negara perlu perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
6.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2076); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2076), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 3
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK berpedoman pada pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3)PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM.
(4)Pejabat/pegawai yang akan diangkat sebagai PPK harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) atau dengan golongan ruang III/a.
(5)Dalam hal tidak ada pejabat/pegawai yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
1. a.PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di Kementerian Sosial; dan/atau
2. b.PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
  1. 2.Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(2)Atas dasar tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

3.Ketentuan Pasal 49 ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(8)Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa atas beban belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4.Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan SPBy yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA.

5.Ketentuan Pasal 91 ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(9)Pembukuan atas bukti pembayaran dan surat setoran pengembalian belanja/surat setoran bukan pajak dilakukan dengan ketentuan:

1.dibukukan sebesar tanda terima/bukti pembayaran di sisi kredit pada BKU, buku pembantu kas, dan buku pembantu LS-bendahara.
2.Surat setoran pengembalian belanja/surat setoran bukan pajak yang dinyatakan sah, dibukukan di sisi kredit pada BKU, buku pembantu kas, dan buku pembantu LS-Bendahara. 4 Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 APRIL 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 600 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 APRIL 2015 MENTERI SOSIAL ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyempurnaan petunjuk pelaksanaan keuangan negara perlu perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
6.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2076); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2076), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 3
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK berpedoman pada pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3)PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM.
(4)Pejabat/pegawai yang akan diangkat sebagai PPK harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) atau dengan golongan ruang III/a.
(5)Dalam hal tidak ada pejabat/pegawai yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
1. a.PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di Kementerian Sosial; dan/atau
2. b.PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
  1. 2.Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(2)Atas dasar tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

3.Ketentuan Pasal 49 ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(8)Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa atas beban belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4.Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan SPBy yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA.

5.Ketentuan Pasal 91 ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(9)Pembukuan atas bukti pembayaran dan surat setoran pengembalian belanja/surat setoran bukan pajak dilakukan dengan ketentuan:

1.dibukukan sebesar tanda terima/bukti pembayaran di sisi kredit pada BKU, buku pembantu kas, dan buku pembantu LS-bendahara.
2.Surat setoran pengembalian belanja/surat setoran bukan pajak yang dinyatakan sah, dibukukan di sisi kredit pada BKU, buku pembantu kas, dan buku pembantu LS-Bendahara. 4 Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 APRIL 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 600 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 APRIL 2015 MENTERI SOSIAL ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA