DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR REHABILITASI SOSIAL DENGAN PENDEKATAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3.Profesi Pekerjaan Sosial adalah aktivitas secara profesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dengan menggunakan teori tingkah laku manusia dan sistem sosial.
4.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
6.Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas- tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
7.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
8.Asisten Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I, Diploma II, dan Diploma III Pekerjaan Sosial serta memiliki kualifikasi melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan menggunakan metode, teknik, aturan, dan proses dalam praktik pekerjaan sosial di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab Pekerja Sosial.
9.Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuannya agar berfungsi secara sosial dalam masyarakat.
10.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial bertujuan:

a.menjadi acuan dan pedoman bagi praktik Pekerjaan Sosial dalam pelayanan baik yang bersifat persuasif, motivatif, dan koersif agar terpenuhinya penyembuhan dan pemulihan keberfungsian individu, keluarga, dan masyarakat;
b.memberikan pelindungan terhadap penerima pelayanan dari kesalahan praktik pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial;
c.meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
d.memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 3

Sasaran Standar Rehabilitasi Sosial ini ditujukan kepada:

a.perseorangan;
b.keluarga;
c.masyarakat;
d.panti sosial Pemerintah/pemerintah daerah; dan
e.Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

(1)Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan di dalam lembaga dan/atau di luar lembaga.
(2)Rehabilitasi Sosial dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di panti sosial Pemerintah, pemerintah daerah, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
(3)Rehabilitasi Sosial di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keluarga dan masyarakat.

BAB II

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 5

(1)Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.
(2)Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyandang disabilitas fisik;
2. b.penyandang disabilitas mental;
3. c.penyandang disabilitas sensorik;
4. d.penyandang disabilitas intelektual;
5. e.tuna susila;
6. f.gelandangan;
7. g.pengemis;
8. h.bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
9. i.korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
10. j.pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
11. k.orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome;
12. l.korban tindak kekerasan;
13. m.korban bencana;
14. n.korban perdagangan orang;
15. o.anak terlantar;
16. p.anak minoritas dan terisolasi;
17. q.anak dengan kebutuhan khusus;
18. r.anak yang berhadapan dengan hukum;
19. s.lanjut usia miskin dan terlantar; dan
20. t.kelompok minoritas.
(3)Pelaksanaan terhadap Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 6

(1)Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:
1. a.motivasi dan diagnosis psikososial;
2. b.perawatan dan pengasuhan;
3. c.pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. d.bimbingan mental spiritual;
5. e.bimbingan fisik;
6. f.bimbingan sosial dan konseling psikososial;
7. g.pelayanan aksesibilitas;
8. h.bantuan dan asistensi sosial;
9. i.bimbingan resosialisasi;
10. j.bimbingan lanjut; dan/atau
11. k.rujukan.
(2)Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendekatannya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 7

Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 8

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial.

Pasal 9

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Pasal 10

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR REHABILITASI SOSIAL DENGAN PENDEKATAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3.Profesi Pekerjaan Sosial adalah aktivitas secara profesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dengan menggunakan teori tingkah laku manusia dan sistem sosial.
4.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
6.Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas- tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
7.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
8.Asisten Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I, Diploma II, dan Diploma III Pekerjaan Sosial serta memiliki kualifikasi melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan menggunakan metode, teknik, aturan, dan proses dalam praktik pekerjaan sosial di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab Pekerja Sosial.
9.Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuannya agar berfungsi secara sosial dalam masyarakat.
10.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial bertujuan:

a.menjadi acuan dan pedoman bagi praktik Pekerjaan Sosial dalam pelayanan baik yang bersifat persuasif, motivatif, dan koersif agar terpenuhinya penyembuhan dan pemulihan keberfungsian individu, keluarga, dan masyarakat;
b.memberikan pelindungan terhadap penerima pelayanan dari kesalahan praktik pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial;
c.meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
d.memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 3

Sasaran Standar Rehabilitasi Sosial ini ditujukan kepada:

a.perseorangan;
b.keluarga;
c.masyarakat;
d.panti sosial Pemerintah/pemerintah daerah; dan
e.Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

(1)Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan di dalam lembaga dan/atau di luar lembaga.
(2)Rehabilitasi Sosial dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di panti sosial Pemerintah, pemerintah daerah, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
(3)Rehabilitasi Sosial di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keluarga dan masyarakat.

BAB II

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 5

(1)Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.
(2)Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyandang disabilitas fisik;
2. b.penyandang disabilitas mental;
3. c.penyandang disabilitas sensorik;
4. d.penyandang disabilitas intelektual;
5. e.tuna susila;
6. f.gelandangan;
7. g.pengemis;
8. h.bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
9. i.korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
10. j.pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
11. k.orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome;
12. l.korban tindak kekerasan;
13. m.korban bencana;
14. n.korban perdagangan orang;
15. o.anak terlantar;
16. p.anak minoritas dan terisolasi;
17. q.anak dengan kebutuhan khusus;
18. r.anak yang berhadapan dengan hukum;
19. s.lanjut usia miskin dan terlantar; dan
20. t.kelompok minoritas.
(3)Pelaksanaan terhadap Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 6

(1)Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:
1. a.motivasi dan diagnosis psikososial;
2. b.perawatan dan pengasuhan;
3. c.pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. d.bimbingan mental spiritual;
5. e.bimbingan fisik;
6. f.bimbingan sosial dan konseling psikososial;
7. g.pelayanan aksesibilitas;
8. h.bantuan dan asistensi sosial;
9. i.bimbingan resosialisasi;
10. j.bimbingan lanjut; dan/atau
11. k.rujukan.
(2)Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendekatannya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 7

Pasal 8

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial.