DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR NASIONAL REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2.Standar Nasional Rehabilitasi Sosial adalah suatu Standar pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar panti sosial.
3.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
4.Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
5.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
6.Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
7.Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah lembaga/unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia yang didirikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
8.Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya di singkat LKSLU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia yang di bentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9.Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
10.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
11.Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
12.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
14.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pembentukan lembaga dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasal 3

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan:

a.menjadi acuan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
b.memberikan perlindungan bagi Lanjut Usia yang memerlukan Rehabilitasi Sosial;
c.meningkatkan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
d.menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pembentukan lembaga dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasal 4

Sasaran Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia meliputi:

a.Pemerintah Pusat;
b.Pemerintah Daerah provinsi;
c.Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
d.LKSLU; dan
e.masyarakat.

BAB II

STANDAR REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia harus memperhatikan prinsip:

a.diutamakan tetap dalam lingkungan keluarga, panti merupakan alternatif terakhir;
b.nondiskriminatif dan imparsial; dan
c.pelayanan yang holistik, komprehensif, dan inklusif.

Pasal 6

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan agar:

a.mampu melaksanakan keberfungsian sosial Lanjut Usia yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
b.terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberfungsian sosial Lanjut Usia.

Pasal 7

Sasaran Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di keluarga, di masyarakat, atau panti sosial meliputi:

a.Lanjut Usia Telantar;
b.keluarga Lanjut Usia miskin;
c.Lanjut Usia yang mengalami gangguan fungsi sosial; dan
d.Lanjut Usia yang mengalami gangguan fisik/bedriden.

Pasal 8

(1)Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
(2)Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pertolongan profesional kepada Lanjut Usia yang ditujukan pada perubahan perilaku untuk mewujudkan keberfungsian sosial.
(3)Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
1. a.keluarga;
2. b.masyarakat; dan
3. c.panti sosial.

Pasal 9

(1)Pendekatan profesi pekerjaan sosial di keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pendekatan pendampingan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar Lanjut Usia.
(2)Pendekatan profesi pekerjaan sosial di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dengan melibatkan sumber daya lokal dan nilai- nilai masyarakat setempat.
(3)Pendekatan profesi pekerjaan sosial di panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pendekatan Rehabilitasi Sosial individu dan kelompok yang melibatkan interdisipliner.

Pasal 10

(1)Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.
(2)Metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR NASIONAL REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2.Standar Nasional Rehabilitasi Sosial adalah suatu Standar pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar panti sosial.
3.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
4.Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
5.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
6.Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
7.Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah lembaga/unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia yang didirikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
8.Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya di singkat LKSLU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lanjut Usia yang di bentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9.Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
10.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
11.Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
12.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
14.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Pasal 3

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan:

a.menjadi acuan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
b.memberikan perlindungan bagi Lanjut Usia yang memerlukan Rehabilitasi Sosial;
c.meningkatkan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
d.menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pembentukan lembaga dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Pasal 4

Sasaran Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia meliputi:

a.Pemerintah Pusat;
b.Pemerintah Daerah provinsi;
c.Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
d.LKSLU; dan
e.masyarakat.

BAB II

STANDAR REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia harus memperhatikan prinsip:

a.diutamakan tetap dalam lingkungan keluarga, panti merupakan alternatif terakhir;
b.nondiskriminatif dan imparsial; dan
c.pelayanan yang holistik, komprehensif, dan inklusif.

Pasal 6

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan agar:

a.mampu melaksanakan keberfungsian sosial Lanjut Usia yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
b.terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberfungsian sosial Lanjut Usia.

Pasal 7

Sasaran Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di keluarga, di masyarakat, atau panti sosial meliputi:

a.Lanjut Usia Telantar;
b.keluarga Lanjut Usia miskin;
c.Lanjut Usia yang mengalami gangguan fungsi sosial; dan
d.Lanjut Usia yang mengalami gangguan fisik/bedriden.

Pasal 8

(1)Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
(2)Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pertolongan profesional kepada Lanjut Usia yang ditujukan pada perubahan perilaku untuk mewujudkan keberfungsian sosial.
(3)Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
1. a.keluarga;
2. b.masyarakat; dan
3. c.panti sosial.

Pasal 9

(1)Pendekatan profesi pekerjaan sosial di keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pendekatan pendampingan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar Lanjut Usia.
(2)Pendekatan profesi pekerjaan sosial di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dengan melibatkan sumber daya lokal dan nilai- nilai masyarakat setempat.
(3)Pendekatan profesi pekerjaan sosial di panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pendekatan Rehabilitasi Sosial individu dan kelompok yang melibatkan interdisipliner.

Pasal 10

(1)Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.
(2)Metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.