DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Perizinan operasional lembaga kesejahteraan sosial asing; standar kelembagaan dan layanan; pembinaan dan pengawasan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; penghargaan; dan pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2.LKS Berbadan Hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
3.LKS Tidak Berbadan Hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dinyatakan terdaftar di administrasi pemerintahan dan memiliki surat keterangan terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
4.LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.
5.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, LKS mempunyai peran:

a.mencegah dan menangani terjadinya masalah sosial;
b.memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
c.melakukan mitigasi risiko masalah sosial.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

a.pendaftaran LKS dan perizinan operasional LKS Asing;
b.standar kelembagaan dan layanan;
c.kewenangan;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
f.penghargaan; dan
g.pendanaan.

BAB II

PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PERIZINAN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ASING

Pasal 4

LKS terdiri atas:

a.LKS Berbadan Hukum; dan
b.LKS Tidak Berbadan Hukum.

Pasal 5

(1)LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendaftar kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, instansi di bidang sosial, atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai dengan wilayah kewenangannya.
(2)Dalam hal pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, penerbitan tanda pendaftaran harus mendapatkan rekomendasi dari instansi di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Pasal 6

(1)Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada:
1. a.Menteri melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi LKS untuk LKS yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;
2. b.gubernur melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan untuk LKS yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; dan
3. c.bupati/wali kota melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan untuk LKS yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten/kota.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pasal 7

(1)Persyaratan pendaftaran bagi LKS Berbadan Hukum meliputi:
1. a.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. b.akta pendirian;
3. c.surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau nama lain; dan
4. d.nomor pokok wajib pajak badan hukum LKS.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKS Berbadan Hukum harus menyampaikan dokumen:
1. a.pengesahan pendirian badan hukum oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. b.struktur organisasi LKS;
3. c.alamat, nomor telepon, website, dan media sosial LKS;
4. d.kartu tanda penduduk dan nomor telepon pengurus LKS;
5. e.surat keterangan bebas dari narkoba bagi pengurus LKS;
6. f.surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
7. g.surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
8. h.surat pernyataan bahwa sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum;
9. i.surat pernyataan persetujuan tetangga; dan
10. j.proposal.
(3)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berisi:
1. a.program dan kegiatan LKS;
2. b.modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
3. c.nomor rekening LKS;
4. d.sumber daya manusia; dan
5. e.kelengkapan sarana dan prasarana.
(4)Dalam hal pendaftaran bagi LKS Berbadan Hukum diajukan untuk lingkup wilayah kewenangan Kementerian Sosial harus melampirkan tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh paling sedikit 2 (dua) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dari daerah provinsi yang berbeda.
(5)Dalam hal pendaftaran bagi LKS Berbadan Hukum diajukan untuk lingkup wilayah kewenangan provinsi harus melampirkan tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh paling sedikit 2 (dua) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dari daerah kabupaten/kota yang berbeda.

Pasal 8

(1)Persyaratan pendaftaran bagi LKS Tidak Berbadan Hukum meliputi:
1. a.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
2. b.akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris;
3. c.surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau nama lain;
4. d.nomor pokok wajib pajak LKS;
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKS Tidak Berbadan Hukum harus menyampaikan dokumen:
1. a.surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
2. b.struktur organisasi LKS;
3. c.alamat, nomor telepon, dan media sosial LKS;
4. d.kartu tanda penduduk dan nomor telepon pengurus LKS;
5. e.surat keterangan bebas dari narkoba bagi pengurus LKS;
6. f.surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
7. g.surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
8. h.surat pernyataan bahwa sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum;
9. i.surat pernyataan persetujuan tetangga; dan
10. j.proposal.
(3)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berisi:
1. a.program dan kegiatan LKS;
2. b.modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
3. c.nomor rekening LKS;
4. d.sumber daya manusia; dan
5. e.kelengkapan sarana dan prasarana.
(4)LKS Tidak Berbadan Hukum hanya dapat mengajukan pendaftaran untuk 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 9

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)huruf f sampai dengan huruf i dan Pasal 8 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki fungsi untuk perencanaan program, pembinaan dan pengawasan, serta pemberian rekomendasi bagi LKS.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…