DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial melalui institusi/lembaga pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, perlu diatur standardisasi pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
b.bahwa dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2004 tentang Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;

1.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 2
6.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
7.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
10.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298); MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperolah manfaat yang sebesar-besarnya.
2.Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak yang terkait.
3.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu. Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDARDISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. 3
4.Standar Diklat adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Diklat dan acuan penilaian kualitas pelayanan Diklat sebagai kewajiban penyelenggara Diklat dalam rangka mendorong dan menciptakan tenaga profesional, inovatif, dan kompetitif dalam penyelenggaraan kediklatan.
5.Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Standardisasi Diklat Kesos adalah proses merumuskan, menetapkan dan menerapkan serta merevisi parameter/standar Diklat Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak yang terkait.
6.Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi lembaga pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian standar manajemen, standar sumber daya manusia, standar program, dan standar sarana dan prasarana.
7.Sertifikasi adalah proses penetapan atas kelayakan seseorang yang ditempuh melalui suatu uji kompetensi sesuai dengan standar setelah mengikuti Diklat dan kelayakannya disahkan dan ditetapkan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan sertifikat sebagai penetapan tertulisnya.
8.Evaluasi adalah suatu usaha untuk melakukan penilaian dengan cara melakukan pengukuran dan hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan tolok ukur atau standar yang sudah ditetapkan.
9.Evaluasi hasil belajar adalah suatu upaya melakukan penilaian yang menekankan pada diperolehnya informasi mengenai seberapa peningkatan kompetensi peserta Diklat dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.
10.Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi mengenai keefektifan pelaksanaan Diklat dalam membantu peserta Diklat mencapai tujuan secara optimal.
11.Kompetensi adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
12.Komite Standar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial adalah institusi/lembaga/unit kerja/tim yang bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial agar dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan sesuai standar yang ditetapkan.
13.Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat dengan PPBK adalah proses pembelajaran yang menekankan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan agar melaksanakan tugasnya secara efisien, efektif, dan produktif.
14.Penilaian adalah proses mengumpulkan keterangan, mengenai kemajuan yang memenuhi kriteria dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang telah ditentukan. 4
15.Asesor adalah orang yang memiliki wewenang untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki seseorang dan/atau kapasitas lembaga.
16.Pelaksana adalah lembaga atau orang yang bertugas untuk membantu atau melaksanakan kegiatan pendaftaran calon peserta, pelaksanaan, evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi Diklat.
17.Fasilitator adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada peserta Diklat di bidang atau kejuruan tertentu.
18.Peserta Diklat adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran melalui jalur pendidikan dan pelatihan.
19.Mentor adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pembimbing untuk memberikan arahan, konseling, dan nasihat kepada peserta Diklat.

Pasal 2

Standardisasi Diklat Kesos dimaksudkan sebagai acuan teknis operasional bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 3

(1)Standardisasi Diklat Kesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri atas:
1. a.Standar Diklat Kesejahteraan Sosial;
2. b.Akreditasi Institusi/Lembaga Diklat Kesejahteraan Sosial;
3. c.Sertifikasi Diklat Kesejahteraan Sosial;
4. d.Evaluasi Diklat Kesejahteraan Sosial; dan
5. e.Komite Diklat Kesejahteraan Sosial.
(2)Standardisasi Diklat Kesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2004 tentang Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 APRIL 2015 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 MEI 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 672

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial melalui institusi/lembaga pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, perlu diatur standardisasi pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
b.bahwa dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2004 tentang Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;

1.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 2
6.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
7.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
10.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298); MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperolah manfaat yang sebesar-besarnya.
2.Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak yang terkait.
3.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu. Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDARDISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. 3
4.Standar Diklat adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Diklat dan acuan penilaian kualitas pelayanan Diklat sebagai kewajiban penyelenggara Diklat dalam rangka mendorong dan menciptakan tenaga profesional, inovatif, dan kompetitif dalam penyelenggaraan kediklatan.
5.Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Standardisasi Diklat Kesos adalah proses merumuskan, menetapkan dan menerapkan serta merevisi parameter/standar Diklat Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak yang terkait.
6.Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi lembaga pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian standar manajemen, standar sumber daya manusia, standar program, dan standar sarana dan prasarana.
7.Sertifikasi adalah proses penetapan atas kelayakan seseorang yang ditempuh melalui suatu uji kompetensi sesuai dengan standar setelah mengikuti Diklat dan kelayakannya disahkan dan ditetapkan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan sertifikat sebagai penetapan tertulisnya.
8.Evaluasi adalah suatu usaha untuk melakukan penilaian dengan cara melakukan pengukuran dan hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan tolok ukur atau standar yang sudah ditetapkan.
9.Evaluasi hasil belajar adalah suatu upaya melakukan penilaian yang menekankan pada diperolehnya informasi mengenai seberapa peningkatan kompetensi peserta Diklat dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.
10.Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi mengenai keefektifan pelaksanaan Diklat dalam membantu peserta Diklat mencapai tujuan secara optimal.
11.Kompetensi adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
12.Komite Standar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial adalah institusi/lembaga/unit kerja/tim yang bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial agar dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan sesuai standar yang ditetapkan.
13.Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat dengan PPBK adalah proses pembelajaran yang menekankan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan agar melaksanakan tugasnya secara efisien, efektif, dan produktif.
14.Penilaian adalah proses mengumpulkan keterangan, mengenai kemajuan yang memenuhi kriteria dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang telah ditentukan. 4
15.Asesor adalah orang yang memiliki wewenang untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki seseorang dan/atau kapasitas lembaga.
16.Pelaksana adalah lembaga atau orang yang bertugas untuk membantu atau melaksanakan kegiatan pendaftaran calon peserta, pelaksanaan, evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi Diklat.
17.Fasilitator adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada peserta Diklat di bidang atau kejuruan tertentu.
18.Peserta Diklat adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran melalui jalur pendidikan dan pelatihan.
19.Mentor adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pembimbing untuk memberikan arahan, konseling, dan nasihat kepada peserta Diklat.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Standardisasi Diklat Kesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri atas:
1. a.Standar Diklat Kesejahteraan Sosial;
2. b.Akreditasi Institusi/Lembaga Diklat Kesejahteraan Sosial;
3. c.Sertifikasi Diklat Kesejahteraan Sosial;
4. d.Evaluasi Diklat Kesejahteraan Sosial; dan
5. e.Komite Diklat Kesejahteraan Sosial.
(2)Standardisasi Diklat Kesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2004 tentang Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5