DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 April 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari investasi sosial badan usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 2273);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2.Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba.
3.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
4.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5.Investasi Sosial adalah biaya sosial yang harus disediakan oleh Badan usaha untuk membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sosial sebagai upaya memelihara kelangsungan usaha jangka panjang.
6.Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, Badan Usaha, dan/atau perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai upaya Badan Usaha untuk melaksanakan Investasi Sosial dalam jangka panjang.
(2)Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
1. a.tertanganinya berbagai permasalahan sosial;
2. b.terentaskannya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. c.terwujudnya peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat; dan
4. d.terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 3

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan prinsip:

a.akuntabilitas;
b.transparansi;
c.etika bisnis;
d.saling menguntungkan;
e.keberlanjutan;
f.pemenuhan hak dasar; dan
g.asas manfaat.

Pasal 4

Sasaran Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah:

a.kemiskinan;
b.ketelantaran;
c.kecacatan;
d.keterpencilan;
e.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
f.korban bencana; dan/atau
g.korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB II

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pasal 5

(1)Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
1. a.tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha;
2. b.tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha.
(2)Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di dalam lingkungan perusahaan.
(3)Tanggung Jawab Sosial di luar lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di luar lingkungan perusahaan yang meliputi lingkungan sekitar perusahaan dan lingkungan lainnya.
(4)Lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lingkungan di luar kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 6

Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan komitmen untuk:

a.memberikan kesempatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rekruitmen perusahaan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, garis keturunan, dan golongan;
b.memperlakukan karyawan dan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan kesetaraan tanpa diskriminasi;
c.meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan Badan Usaha;
d.melaksanakan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan; dan
e.menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarganya.

Pasal 7

Tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan komitmen untuk:

a.memberikan prioritas kesempatan kerja kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di sekitar perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
b.memberikan dukungan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial;
c.mendukung pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan;
d.mengutamakan sumber daya lokal di lingkungannya; dan
e.melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Pasal 8

(1)Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dilaksanakan secara perseorangan, kelompok, organisasi, asosiasi, atau mitra usaha.
(2)Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui pemberdayaan sosial.

BAB III

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA

Pasal 9

(1)Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu dibentuk Forum.
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 10

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dibentuk untuk:

a.membantu Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
b.membantu dan memfasilitasi, pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bidang Kesejehteraan Sosial;
c.mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari investasi sosial badan usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha adalah komitmen dan upaya badan usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2.Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba.
3.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
4.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5.Investasi Sosial adalah biaya sosial yang harus disediakan oleh Badan usaha untuk membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sosial sebagai upaya memelihara kelangsungan usaha jangka panjang.
6.Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, Badan Usaha, dan/atau perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai upaya Badan Usaha untuk melaksanakan Investasi Sosial dalam jangka panjang.
(2)Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
1. a.tertanganinya berbagai permasalahan sosial;
2. b.terentaskannya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. c.terwujudnya peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat; dan
4. d.terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 3

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan prinsip:

a.akuntabilitas;
b.transparansi;
c.etika bisnis;
d.saling menguntungkan;
e.keberlanjutan;
f.pemenuhan hak dasar; dan
g.asas manfaat.

Pasal 4

Sasaran Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah:

a.kemiskinan;
b.ketelantaran;
c.kecacatan;
d.keterpencilan;
e.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
f.korban bencana; dan/atau
g.korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB II

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pasal 5

(1)Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
1. a.tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha;
2. b.tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha.
(2)Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di dalam lingkungan perusahaan.
(3)Tanggung Jawab Sosial di luar lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di luar lingkungan perusahaan yang meliputi lingkungan sekitar perusahaan dan lingkungan lainnya.
(4)Lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lingkungan di luar kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 6

Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan komitmen untuk:

a.memberikan kesempatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rekruitmen perusahaan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, garis keturunan, dan golongan;
b.memperlakukan karyawan dan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan kesetaraan tanpa diskriminasi;
c.meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan Badan Usaha;
d.melaksanakan sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan; dan
e.menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarganya.

Pasal 7

Tanggung jawab sosial di luar lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan komitmen untuk:

a.memberikan prioritas kesempatan kerja kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di sekitar perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
b.memberikan dukungan dalam penyediaan berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial;
c.mendukung pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan;
d.mengutamakan sumber daya lokal di lingkungannya; dan
e.melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Pasal 8

(1)Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dilaksanakan secara perseorangan, kelompok, organisasi, asosiasi, atau mitra usaha.
(2)Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui pemberdayaan sosial.

BAB III

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA

Pasal 9

(1)Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu dibentuk Forum.
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 10

Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dibentuk untuk:

a.membantu Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
b.membantu dan memfasilitasi, pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bidang Kesejehteraan Sosial;
c.mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.