DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 369);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR NASIONAL REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang memperlemah sistem kekebalan tubuh dan pada akhirnya menyebabkan Acquired Immunodeficiency Syndrome.
4.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kondisi medis yang menunjukan lemahnya kekebalan tubuh seseorang disertai dengan berbagai infeksi oportunistik.
5.Orang dengan HIV-AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV berdasarkan konseling, tes HIV, dan rujukan dokter.
6.Orang dengan AIDS Tanpa Komplikasi adalah seseorang dengan kondisi yang pernah berada dalam fase AIDS dan mengalami perbaikan dengan pengobatan yang benar.
7.Anak dengan HIV-AIDS yang selanjutnya disingkat ADHA adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang telah terinfeksi HIV berdasarkan tes HIV.
8.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
9.Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
10.Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuaan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
11.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
12.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
14.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1)Standar nasional Rehabilitasi Sosial ODHA dimaksudkan agar menjadi acuan dan pedoman penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial.
(2)Standar nasional Rehabilitasi Sosial ODHA bertujuan untuk:
1. a.memberikan perlindungan terhadap ODHA dari malpraktik pelaksanaan Rehabilitasi Sosial;
2. b.meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial ODHA; dan
3. c.memperluas jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial ODHA.

Pasal 3

Sasaran Standar nasional Rehabilitasi Sosial ODHA ditujukan kepada:

a.kementerian/lembaga;
b.Pemerintah Daerah provinsi;
c.Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
d.Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
e.masyarakat.

BAB II

STANDAR REHABILITASI SOSIAL ODHA

Pasal 4

(1)Rehabilitasi Sosial ODHA bertujuan agar:
1. a.ODHA mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
2. b.terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ODHA.
(2)Rehabilitasi Sosial ODHA harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.harkat dan martabat manusia;
2. b.nondiskriminasi;
3. c.empati;
4. d.individualisasi;
5. e.kerahasiaan;
6. f.tanggung jawab sosial; dan
7. g.pemberdayaan.
(3)Harkat dan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksudkan ODHA berhak untuk dihargai harkat dan martabatnya sebagai warga masyarakat.
(4)Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimaksudkan ODHA tidak dibedakan berdasarkan golongan, agama, suku, ras, gender, dan status sosial dalam menerima layanan Rehabilitasi Sosial.
(5)Empati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan agar setiap orang yang terlibat dalam Rehabilitasi Sosial harus memahami dan merasakan keadaan emosional ODHA.
(6)Individualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dimaksudkan agar setiap orang memahami bahwa ODHA sebagai individu yang memiliki keunikan, berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan situasionalnya.
(7)Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dimaksudkan agar setiap orang yang terlibat dalam Rehabilitasi Sosial harus menjaga kerahasiaan informasi untuk kepentingan terbaik ODHA.
(8)Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf f dimaksudkan agar setiap orang yang terlibat dalam Rehabilitasi Sosial mendorong ODHA untuk bertanggung jawab menjaga kesehatan dirinya sendiri dan tidak menularkan HIV pada orang lain.
(9)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dimaksudkan agar setiap orang yang terlibat dalam Rehabilitasi Sosial membantu ODHA untuk memilki daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 5

Sasaran Rehabilitasi Sosial ODHA ditujukan pada:

a.orang dengan HIV;
b.Orang dengan AIDS Tanpa Komplikasi;
c.ADHA; dan
d.orang yang hidup dengan ODHA.

Pasal 6

Rehabilitasi Sosial bagi ODHA dilaksanakan:

a.di dalam panti; dan/atau
b.di luar panti.

Pasal 7

(1)Rehabilitasi Sosial bagi ODHA dilaksanakan dengan pendekatan pekerjaan sosial.
(2)Pendekatan pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pertolongan secara profesional kepada ODHA yang berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai praktik pekerjaan sosial.
(3)Pendekatan profesi pekerjaan sosial dilakukan dengan:
1. a.individu;
2. b.kelompok;
3. c.keluarga; dan
4. d.masyarakat.
(4)Pendekatan pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendekatan individual dengan cara membantu ODHA melalui interaksi interpersonal;
2. b.pendekatan kelompok dengan cara membantu ODHA dengan menggunakan media kelompok;
3. c.pendekatan keluarga dengan cara membantu ODHA melalui keluarga; dan
4. d.pendekatan masyarakat dengan cara membantu ODHA dengan mengikutsertakan dan menggunakan potensi serta sumber yang dimiliki masyarakat.

Pasal 8

Rehabilitasi Sosial ODHA dilaksanakan dalam bentuk:

a.motivasi dan diagnosis psikososial;
b.perawatan dan pengasuhan;
c.pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d.bimbingan mental spiritual;
e.bimbingan fisik;
f.bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g.pelayanan aksesibilitas;
h.bantuan usaha ekonomi produktif;
i.bimbingan resosialisasi;
j.bimbingan lanjut; dan/atau
k.rujukan.

Pasal 9

Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial ODHA dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 10

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 369);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR NASIONAL REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang memperlemah sistem kekebalan tubuh dan pada akhirnya menyebabkan Acquired Immunodeficiency Syndrome.
4.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kondisi medis yang menunjukan lemahnya kekebalan tubuh seseorang disertai dengan berbagai infeksi oportunistik.
5.Orang dengan HIV-AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV berdasarkan konseling, tes HIV, dan rujukan dokter.
6.Orang dengan AIDS Tanpa Komplikasi adalah seseorang dengan kondisi yang pernah berada dalam fase AIDS dan mengalami perbaikan dengan pengobatan yang benar.
7.Anak dengan HIV-AIDS yang selanjutnya disingkat ADHA adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang telah terinfeksi HIV berdasarkan tes HIV.
8.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
9.Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
10.Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuaan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
11.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
12.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
14.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1)Standar nasional Rehabilitasi Sosial ODHA dimaksudkan agar menjadi acuan dan pedoman penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial.
(2)Standar nasional Rehabilitasi Sosial ODHA bertujuan untuk:
1. a.memberikan perlindungan terhadap ODHA dari malpraktik pelaksanaan Rehabilitasi Sosial;
2. b.meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial ODHA; dan
3. c.memperluas jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial ODHA.

Pasal 3

Sasaran Standar nasional Rehabilitasi Sosial ODHA ditujukan kepada:

a.kementerian/lembaga;
b.Pemerintah Daerah provinsi;
c.Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
d.Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
e.masyarakat.

BAB II

STANDAR REHABILITASI SOSIAL ODHA

Pasal 4

(1)Rehabilitasi Sosial ODHA bertujuan agar:
1. a.ODHA mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
2. b.terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ODHA.
(2)Rehabilitasi Sosial ODHA harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.harkat dan martabat manusia;
2. b.nondiskriminasi;
3. c.empati;
4. d.individualisasi;
5. e.kerahasiaan;
6. f.tanggung jawab sosial; dan
7. g.pemberdayaan.
(3)Harkat dan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksudkan ODHA berhak untuk dihargai harkat dan martabatnya sebagai warga masyarakat.
(4)Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimaksudkan ODHA tidak dibedakan berdasarkan golongan, agama, suku, ras, gender, dan status sosial dalam menerima layanan Rehabilitasi Sosial.
(5)Empati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan agar setiap orang yang terlibat dalam Rehabilitasi Sosial harus memahami dan merasakan keadaan emosional ODHA.
(6)Individualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dimaksudkan agar setiap orang memahami bahwa ODHA sebagai individu yang memiliki keunikan, berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan situasionalnya.
(7)Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dimaksudkan agar setiap orang yang terlibat dalam Rehabilitasi Sosial harus menjaga kerahasiaan informasi untuk kepentingan terbaik ODHA.
(8)Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf f dimaksudkan agar setiap orang yang terlibat dalam Rehabilitasi Sosial mendorong ODHA untuk bertanggung jawab menjaga kesehatan dirinya sendiri dan tidak menularkan HIV pada orang lain.
(9)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dimaksudkan agar setiap orang yang terlibat dalam Rehabilitasi Sosial membantu ODHA untuk memilki daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 5

Sasaran Rehabilitasi Sosial ODHA ditujukan pada:

a.orang dengan HIV;
b.Orang dengan AIDS Tanpa Komplikasi;
c.ADHA; dan
d.orang yang hidup dengan ODHA.

Pasal 6

Rehabilitasi Sosial bagi ODHA dilaksanakan:

a.di dalam panti; dan/atau
b.di luar panti.

Pasal 7

(1)Rehabilitasi Sosial bagi ODHA dilaksanakan dengan pendekatan pekerjaan sosial.
(2)Pendekatan pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pertolongan secara profesional kepada ODHA yang berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai praktik pekerjaan sosial.
(3)Pendekatan profesi pekerjaan sosial dilakukan dengan:
1. a.individu;
2. b.kelompok;
3. c.keluarga; dan
4. d.masyarakat.
(4)Pendekatan pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendekatan individual dengan cara membantu ODHA melalui interaksi interpersonal;
2. b.pendekatan kelompok dengan cara membantu ODHA dengan menggunakan media kelompok;
3. c.pendekatan keluarga dengan cara membantu ODHA melalui keluarga; dan
4. d.pendekatan masyarakat dengan cara membantu ODHA dengan mengikutsertakan dan menggunakan potensi serta sumber yang dimiliki masyarakat.

Pasal 8

Rehabilitasi Sosial ODHA dilaksanakan dalam bentuk:

a.motivasi dan diagnosis psikososial;
b.perawatan dan pengasuhan;
c.pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d.bimbingan mental spiritual;
e.bimbingan fisik;
f.bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g.pelayanan aksesibilitas;
h.bantuan usaha ekonomi produktif;
i.bimbingan resosialisasi;
j.bimbingan lanjut; dan/atau
k.rujukan.

Pasal 9

Pasal 10

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

STANDAR REHABILITASI SOSIAL ODHA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

STANDAR REHABILITASI SOSIAL ODHA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2021