DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2021, No.957

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
8.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 2021, No.957 Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489), diubah sebagai berikut: 2021, No.957
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:
1. a.Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
2. b.belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
3. c.memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
4. d.memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
(2)Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu diutamakan kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
(2)Calon penerima Bantuan Sosial Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
(3)Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh lurah/kepala desa/nama lain atau kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. 2021, No.957
(4)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
(5)Dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah/perbaikan Sarling.
(6)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk kepengurusan yang terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.bendahara.
(7)Dalam hal calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan, Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diberikan secara perseorangan.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan direhabilitasi/dibangun;
2. b.mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/pembangunan;
3. c.mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah dan/atau Sarling secara gotong royong;
4. d.menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan
5. e.menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling baik yang diajukan 2021, No.957 oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan pihak yang mengusulkan untuk disampaikan kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.
(2)Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian rumah yang akan direhabilitasi/dibangun;
2. b.mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/pembangunan;
3. c.mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah secara gotong royong dengan masyarakat sekitar;
4. d.menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan
5. e.menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu baik yang diajukan oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan pihak yang mengusulkan untuk disampaikan kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan kepala dinas sosial daerah provinsi.
  1. 4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial 2021, No.957 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:
1. a.mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;
2. b.lurah/kepala desa/nama lain melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial;
3. c.berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada huruf b, lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
4. d.berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;
5. e.permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat diajukan melalui dalam jaringan;
6. f.permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa/nama lain dengan meterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
7. g.berdasarkan usulan proposal lurah/kepala desa/nama lain sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial 2021, No.957 Rutilahu;
8. h.Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota;
9. i.berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui direktur yang menangani Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sesuai dengan wilayah kerja menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan
10. j.hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
(2)Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, lurah/kepala desa/nama lain harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas verifikasi/penjajakan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dengan meterai cukup.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 2021, No.957

Pasal 13

Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan mekanisme:

a.mengajukan permohonan Bantuan Sosial Sarling kepada lurah/kepala desa/nama lain;
b.lurah/kepala desa/nama lain melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;
c.berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf b, lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
d.berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;
e.permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat diajukan melalui dalam jaringan;
f.permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa/nama lain dengan meterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria calon lokasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Sarling;
g.berdasarkan hasil permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling; 2021, No.957
h.Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota;
i.berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui direktur yang menangani Bantuan Sosial Sarling sesuai dengan wilayah kerja menetapkan lokasi penerima Bantuan Sosial Sarling; dan
j.hasil penetapan lokasi Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
1. 6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh kelompok dilakukan setelah kelompok membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris dengan disetujui oleh pihak yang mengusulkan baik oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
(2)Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh perseorangan dilakukan setelah penerima bantuan sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial dengan disetujui pihak yang mengusulkan baik oleh lurah/kepala desa/nama 2021, No.957 lain maupun oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
(3)Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.
(4)Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai penggunaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah dibuat.
(5)Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial atau rekening perseorangan penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dilaksanakan oleh kelompok penerima Bantuan Sosial dengan mekanisme:
1. a.melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah atau sarana lingkungan yang akan diperbaiki;
2. b.menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya; 2021, No.957
3. c.menetapkan prioritas Sarling yang akan diperbaiki/dibangun;
4. d.membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan dan besarnya biaya;
5. e.melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;
6. f.Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening penerima kelompok;
7. g.pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Bantuan Sosial dicairkan; dan
8. h.mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.
(2)Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan oleh penerima Bantuan Sosial perseorangan dengan mekanisme:
1. a.melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki;
2. b.menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya;
3. c.membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan dan besarnya biaya;
4. d.melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;
5. e.Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening penerima perseorangan; 2021, No.957
6. f.pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Bantuan Sosial dicairkan; dan
7. g.mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.
  1. 8.Di antara Pasal 18 dengan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)Selain Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penerima Bantuan Sosial baik kelompok maupun perseorangan dapat diberikan bantuan sosial lainnya.
(2)Bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kelompok penerima Bantuan Sosial dan penerima Bantuan Sosial perseorangan melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong royong dan tidak bisa dipihakketigakan.

10.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling bertanggung jawab atas 2021, No.957 dana yang diterima sesuai dengan jumlah Bantuan Sosial yang masuk dalam rekening kelompok atau rekening perseorangan.
(2)Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan dengan bermeterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/menyewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun.

11.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
8.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 2021, No.957 Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489), diubah sebagai berikut: 2021, No.957
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:
1. a.Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
2. b.belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
3. c.memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
4. d.memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
(2)Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu diutamakan kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
(2)Calon penerima Bantuan Sosial Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
(3)Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh lurah/kepala desa/nama lain atau kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. 2021, No.957
(4)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
(5)Dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah/perbaikan Sarling.
(6)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk kepengurusan yang terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.bendahara.
(7)Dalam hal calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan, Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diberikan secara perseorangan.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan direhabilitasi/dibangun;
2. b.mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/pembangunan;
3. c.mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah dan/atau Sarling secara gotong royong;
4. d.menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan
5. e.menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling baik yang diajukan 2021, No.957 oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan pihak yang mengusulkan untuk disampaikan kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi.
(2)Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu secara perseorangan mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian rumah yang akan direhabilitasi/dibangun;
2. b.mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/pembangunan;
3. c.mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah secara gotong royong dengan masyarakat sekitar;
4. d.menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan
5. e.menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu baik yang diajukan oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan pihak yang mengusulkan untuk disampaikan kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dan kepala dinas sosial daerah provinsi.
  1. 4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial 2021, No.957 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:
1. a.mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;
2. b.lurah/kepala desa/nama lain melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial;
3. c.berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada huruf b, lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
4. d.berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;
5. e.permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat diajukan melalui dalam jaringan;
6. f.permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa/nama lain dengan meterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
7. g.berdasarkan usulan proposal lurah/kepala desa/nama lain sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial 2021, No.957 Rutilahu;
8. h.Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota;
9. i.berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui direktur yang menangani Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sesuai dengan wilayah kerja menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan
10. j.hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
(2)Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, lurah/kepala desa/nama lain harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas verifikasi/penjajakan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dengan meterai cukup.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 2021, No.957

Pasal 13

Permohonan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan mekanisme:

a.mengajukan permohonan Bantuan Sosial Sarling kepada lurah/kepala desa/nama lain;
b.lurah/kepala desa/nama lain melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling;
c.berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf b, lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
d.berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;
e.permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat diajukan melalui dalam jaringan;
f.permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa/nama lain dengan meterai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria calon lokasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Sarling;
g.berdasarkan hasil permohonan dalam bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling; 2021, No.957
h.Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam melakukan verifikasi dan validasi calon lokasi Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota;
i.berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon lokasi kegiatan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui direktur yang menangani Bantuan Sosial Sarling sesuai dengan wilayah kerja menetapkan lokasi penerima Bantuan Sosial Sarling; dan
j.hasil penetapan lokasi Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan kepada lurah/kepala desa/nama lain dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
1. 6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh kelompok dilakukan setelah kelompok membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris dengan disetujui oleh pihak yang mengusulkan baik oleh lurah/kepala desa/nama lain maupun oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
(2)Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh perseorangan dilakukan setelah penerima bantuan sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial dengan disetujui pihak yang mengusulkan baik oleh lurah/kepala desa/nama 2021, No.957 lain maupun oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
(3)Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling yang diajukan oleh kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.
(4)Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai penggunaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah dibuat.
(5)Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial atau rekening perseorangan penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dilaksanakan oleh kelompok penerima Bantuan Sosial dengan mekanisme:
1. a.melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah atau sarana lingkungan yang akan diperbaiki;
2. b.menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya; 2021, No.957
3. c.menetapkan prioritas Sarling yang akan diperbaiki/dibangun;
4. d.membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan dan besarnya biaya;
5. e.melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;
6. f.Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening penerima kelompok;
7. g.pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Bantuan Sosial dicairkan; dan
8. h.mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.
(2)Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan oleh penerima Bantuan Sosial perseorangan dengan mekanisme:
1. a.melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki;
2. b.menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya;
3. c.membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan dan besarnya biaya;
4. d.melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;
5. e.Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening penerima perseorangan; 2021, No.957
6. f.pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Bantuan Sosial dicairkan; dan
7. g.mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.
  1. 8.Di antara Pasal 18 dengan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)Selain Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penerima Bantuan Sosial baik kelompok maupun perseorangan dapat diberikan bantuan sosial lainnya.
(2)Bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

10.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling bertanggung jawab atas 2021, No.957 dana yang diterima sesuai dengan jumlah Bantuan Sosial yang masuk dalam rekening kelompok atau rekening perseorangan.
(2)Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani surat pernyataan dengan bermeterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/menyewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun.

11.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: