DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/83/M.KT.01/2022 tanggal 24 Januari 2022;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); jdih.kemensos.go.id
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 270); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut Poltekesos Bandung adalah perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.
2.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
3.Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5.Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi adalah unsur pendukung yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. jdih.kemensos.go.id

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Poltekesos Bandung merupakan unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.
(2)Pembinaan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.
(3)Poltekesos Bandung dipimpin oleh Direktur.

Pasal 3

Poltekesos Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kesejahteraan sosial dan jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, Poltekesos Bandung menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi bidang kesejahteraan sosial;
c.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan pembinaan civitas akademika;
f.pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
g.pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
h.pengelolaan sistem, data, dan informasi Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
i.pelaksanaan urusan hubungan alumni;
j.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
k.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
l.pelaksanaan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan; dan
m.pelaksanaan pelayanan umum. jdih.kemensos.go.id

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Poltekesos Bandung terdiri atas:

a.Dewan Pembina;
b.Senat;
c.Direktur; dan
d.Satuan Pengawas Internal.

Pasal 6

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ nonstruktural yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltekesos Bandung.

Pasal 7

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organ nonstruktural penyusun kebijakan Poltekesos Bandung yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 8

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan nonakademik serta pengelolaan Poltekesos Bandung.

Pasal 9

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

a.Direktur dan Wakil Direktur;
b.Bagian;
c.Program Studi;
d.Pusat; dan
e.Unit Pelaksana Teknis. jdih.kemensos.go.id

Pasal 10

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, hubungan alumni, dan hubungan dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/83/M.KT.01/2022 tanggal 24 Januari 2022;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); jdih.kemensos.go.id
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 270); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut Poltekesos Bandung adalah perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.
2.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
3.Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5.Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi adalah unsur pendukung yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. jdih.kemensos.go.id

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Poltekesos Bandung merupakan unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.
(2)Pembinaan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.
(3)Poltekesos Bandung dipimpin oleh Direktur.

Pasal 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, Poltekesos Bandung menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi bidang kesejahteraan sosial;
c.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan pembinaan civitas akademika;
f.pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan/atau profesi di bidang kesejahteraan sosial;
g.pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
h.pengelolaan sistem, data, dan informasi Pendidikan Vokasi dan/atau profesi;
i.pelaksanaan urusan hubungan alumni;
j.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
k.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
l.pelaksanaan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan; dan
m.pelaksanaan pelayanan umum. jdih.kemensos.go.id

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Poltekesos Bandung terdiri atas:

a.Dewan Pembina;
b.Senat;
c.Direktur; dan
d.Satuan Pengawas Internal.

Pasal 6

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ nonstruktural yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltekesos Bandung.

Pasal 7

Pasal 8

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan nonakademik serta pengelolaan Poltekesos Bandung.

Pasal 9

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

a.Direktur dan Wakil Direktur;
b.Bagian;
c.Program Studi;
d.Pusat; dan
e.Unit Pelaksana Teknis. jdih.kemensos.go.id