DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Manajemen Kinerja Pegawaian Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
10.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 139);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 940);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial adalah PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan tugas dalam kerangka reformasi birokrasi.
5.Penilaian Kinerja Pegawai adalah evaluasi kinerja pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai yang dilakukan setiap bulan.
6.Kehadiran adalah keberadaan seorang pegawai di kantor pada waktu tertentu sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
7.Daftar Hadir adalah bukti Kehadiran pegawai di kantor melalui perekaman secara elektronik dan/atau bentuk formulir secara manual.
8.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan dikarenakan pejabat definitif berhalangan tetap.
10.Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
11.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial karena melanggar peraturan disiplin pegawai.
12.Hari adalah hari kerja.
13.Jam Kerja adalah periode waktu antara masuk kerja sampai dengan pulang kerja untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dikurangi waktu istirahat.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Sosial diberikan setiap bulan kepada:
1. a.Menteri; dan
2. b.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial.
(2)Tunjangan Kinerja bagi Menteri dibayarkan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Sosial.
(3)Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan.
(4)Tunjangan Kinerja bagi pegawai dengan status sebagai calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Sosial.
(5)Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang merupakan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
(6)Tunjangan Kinerja bagi pegawai dengan status penugasan dari kementerian/lembaga, besaran Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan Kelas Jabatan pada instansi asal dengan nilai jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
(7)Tunjangan Kinerja bagi pejabat fungsional yang berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, besaran Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan dan Kelas Jabatan pada instansi pembina.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang merupakan Staf Khusus Menteri dibayarkan setara dengan Pejabat Eselon Ib.

Pasal 4

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Struktural eselon Ia yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli Menteri tetap diberikan Tunjangan Kinerja setara dengan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural eselon Ia.

Pasal 5

Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
1. a.Penilaian Kinerja Pegawai; dan
2. b.Kehadiran.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 70% (tujuh puluh persen) Penilaian Kinerja Pegawai dan 30% (tiga puluh persen) Kehadiran.
(3)Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan berdasarkan penilaian sasaran kinerja pegawai.
(4)Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai Hari dan Jam Kerja.

Pasal 7

(1)Pejabat struktural yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada Kelas Jabatan 7 (tujuh) setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.
(2)Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada Kelas Jabatan:
1. a.7 (tujuh) untuk kategori keahlian;
2. b.6 (enam) untuk kategori keterampilan jenjang mahir dan penyelia; dan
3. c.5 (lima) untuk kategori keterampilan jenjang pemula dan terampil, setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar tanpa faktor pengurang.
(3)Pelaksana yang melaksanakan tugas belajar menerima Tunjangan Kinerja di Kelas Jabatan semula setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar tanpa faktor pengurang.
(4)Dalam hal pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3)melebihi batas waktu kelulusan yang ditentukan, pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen), sepanjang pegawai masih dalam status tugas belajar dan mendapatkan perpanjangan tugas belajar.

Pasal 8

(1)Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dengan jangka waktu menjabat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender, diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
1. a.pejabat setingkat yang menjabat sebagai Plt. atau Plh. menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkap tanpa faktor pengurang; dan
2. b.pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tunjangan kinerja pada jabatan definitifnya.
(2)Dalam hal pejabat/pegawai ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada lebih dari 1 (satu) jabatan, maka diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar.

Pasal 9

(1)Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2)Hasil selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai faktor pengurang.
(3)Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 10

(1)Penyesuaian penghitungan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pada bulan berikutnya.
(2)Penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi pejabat struktural yang mengalami perubahan Kelas Jabatan, dihitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan.
(3)Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional dihitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.
(4)Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana dihitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan pegawai dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan
4. d.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.
(2)Selain kepada pegawai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang mendapat penugasan pada kementerian/lembaga atau di luar instansi Pemerintah;
2. b.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai bulanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
3. c.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, baik secara kumulatif maupun terus menerus.
(3)Ketentuan penghentian pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mulai berlaku pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS.
(4)Ketentuan pembayaran kembali Tunjangan Kinerja kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan kembali pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS.
(5)Ketentuan penghentian pemberian Tunjangan Kinerja kepada pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku terhitung sejak tanggal penetapan cuti di luar tanggungan negara.
(6)Ketentuan pembayaran kembali Tunjangan Kinerja kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan kembali pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Manajemen Kinerja Pegawaian Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
10.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 139);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 940);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial adalah PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan tugas dalam kerangka reformasi birokrasi.
5.Penilaian Kinerja Pegawai adalah evaluasi kinerja pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai yang dilakukan setiap bulan.
6.Kehadiran adalah keberadaan seorang pegawai di kantor pada waktu tertentu sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
7.Daftar Hadir adalah bukti Kehadiran pegawai di kantor melalui perekaman secara elektronik dan/atau bentuk formulir secara manual.
8.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan dikarenakan pejabat definitif berhalangan tetap.
10.Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
11.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial karena melanggar peraturan disiplin pegawai.
12.Hari adalah hari kerja.
13.Jam Kerja adalah periode waktu antara masuk kerja sampai dengan pulang kerja untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dikurangi waktu istirahat.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Sosial diberikan setiap bulan kepada:
1. a.Menteri; dan
2. b.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial.
(2)Tunjangan Kinerja bagi Menteri dibayarkan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Sosial.
(3)Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan.
(4)Tunjangan Kinerja bagi pegawai dengan status sebagai calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Sosial.
(5)Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang merupakan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
(6)Tunjangan Kinerja bagi pegawai dengan status penugasan dari kementerian/lembaga, besaran Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan Kelas Jabatan pada instansi asal dengan nilai jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
(7)Tunjangan Kinerja bagi pejabat fungsional yang berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, besaran Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan dan Kelas Jabatan pada instansi pembina.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang merupakan Staf Khusus Menteri dibayarkan setara dengan Pejabat Eselon Ib.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

(1)Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
1. a.Penilaian Kinerja Pegawai; dan
2. b.Kehadiran.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 70% (tujuh puluh persen) Penilaian Kinerja Pegawai dan 30% (tiga puluh persen) Kehadiran.
(3)Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan berdasarkan penilaian sasaran kinerja pegawai.
(4)Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai Hari dan Jam Kerja.

Pasal 7

(1)Pejabat struktural yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada Kelas Jabatan 7 (tujuh) setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.
(2)Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada Kelas Jabatan:
1. a.7 (tujuh) untuk kategori keahlian;
2. b.6 (enam) untuk kategori keterampilan jenjang mahir dan penyelia; dan
3. c.5 (lima) untuk kategori keterampilan jenjang pemula dan terampil, setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar tanpa faktor pengurang.
(3)Pelaksana yang melaksanakan tugas belajar menerima Tunjangan Kinerja di Kelas Jabatan semula setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar tanpa faktor pengurang.
(4)Dalam hal pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3)melebihi batas waktu kelulusan yang ditentukan, pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen), sepanjang pegawai masih dalam status tugas belajar dan mendapatkan perpanjangan tugas belajar.

Pasal 8

(1)Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dengan jangka waktu menjabat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender, diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
1. a.pejabat setingkat yang menjabat sebagai Plt. atau Plh. menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkap tanpa faktor pengurang; dan
2. b.pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tunjangan kinerja pada jabatan definitifnya.
(2)Dalam hal pejabat/pegawai ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada lebih dari 1 (satu) jabatan, maka diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar.

Pasal 9

(1)Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2)Hasil selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai faktor pengurang.
(3)Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 10

(1)Penyesuaian penghitungan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pada bulan berikutnya.
(2)Penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi pejabat struktural yang mengalami perubahan Kelas Jabatan, dihitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan.
(3)Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional dihitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.
(4)Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana dihitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan pegawai dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan
4. d.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.
(2)Selain kepada pegawai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang mendapat penugasan pada kementerian/lembaga atau di luar instansi Pemerintah;
2. b.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai bulanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
3. c.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, baik secara kumulatif maupun terus menerus.
(3)Ketentuan penghentian pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mulai berlaku pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS.
(4)Ketentuan pembayaran kembali Tunjangan Kinerja kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan kembali pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS.
(5)Ketentuan penghentian pemberian Tunjangan Kinerja kepada pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku terhitung sejak tanggal penetapan cuti di luar tanggungan negara.
(6)Ketentuan pembayaran kembali Tunjangan Kinerja kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan kembali pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS.