DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Walidata dan Produsen Data Bidang Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG WALIDATA DAN PRODUSEN DATA BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Walidata adalah unit pada instansi pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
2.Produsen Data adalah unit pada instansi yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
4.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
5.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
6.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
7.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
8.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
9.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
10.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
11.Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
12.Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
14.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Data bidang kesejahteraan sosial;
b.mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarpemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
c.mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial yang berbasis pada Data; dan
d.mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

WALIDATA

Pasal 3

Walidata bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh unit kerja di Kementerian Sosial yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Walidata bidang kesejahteraan sosial mempunyai tugas:

a.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b.menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
c.membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Pasal 5

(1)Dalam menjalankan tugas, Walidata bidang kesejahteraan sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Data di bidang kesejahteraan sosial.
(2)Data di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Data terpadu kesejahteraan sosial;
2. b.Data nasional penyandang disabilitas; dan
3. c.Data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar data terpadu kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Walidata bidang kesejahteraan sosial dapat mengajukan pembatasan akses Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRODUSEN DATA

Pasal 7

Produsen Data mempunyai tugas:

a.memberikan masukan kepada pembina Data dan Menteri atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
b.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
c.menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

Pasal 8

(1)Produsen Data merupakan seluruh unit kerja di Kementerian Sosial.
(2)Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Data di bidang kesejahteraan sosial dan menyampaikan Data kepada Walidata.

Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data, dilengkapi dengan Metadata dan memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi atau Data Induk.

BAB IV

PENYELENGGARAAN WALIDATA BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KEMENTERIAN SOSIAL

Pasal 10

Penyelenggaraan Walidata bidang kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial terdiri atas:

a.perencanaan Data;
b.pengumpulan Data;
c.pemeriksaan Data; dan
d.penyebarluasan Data.

Pasal 11

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

a.penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
b.penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
c.penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Walidata dan Produsen Data Bidang Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG WALIDATA DAN PRODUSEN DATA BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Walidata adalah unit pada instansi pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
2.Produsen Data adalah unit pada instansi yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
4.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
5.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
6.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
7.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
8.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
9.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
10.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
11.Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
12.Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
14.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Data bidang kesejahteraan sosial;
b.mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarpemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
c.mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial yang berbasis pada Data; dan
d.mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

WALIDATA

Pasal 3

Walidata bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh unit kerja di Kementerian Sosial yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Walidata bidang kesejahteraan sosial mempunyai tugas:

a.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b.menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
c.membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Pasal 5

(1)Dalam menjalankan tugas, Walidata bidang kesejahteraan sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Data di bidang kesejahteraan sosial.
(2)Data di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Data terpadu kesejahteraan sosial;
2. b.Data nasional penyandang disabilitas; dan
3. c.Data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar data terpadu kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Walidata bidang kesejahteraan sosial dapat mengajukan pembatasan akses Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRODUSEN DATA

Pasal 7

Produsen Data mempunyai tugas:

a.memberikan masukan kepada pembina Data dan Menteri atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
b.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
c.menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

Pasal 8

(1)Produsen Data merupakan seluruh unit kerja di Kementerian Sosial.
(2)Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Data di bidang kesejahteraan sosial dan menyampaikan Data kepada Walidata.

Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data, dilengkapi dengan Metadata dan memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi atau Data Induk.

BAB IV

PENYELENGGARAAN WALIDATA BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KEMENTERIAN SOSIAL

Pasal 10

Penyelenggaraan Walidata bidang kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial terdiri atas:

a.perencanaan Data;
b.pengumpulan Data;
c.pemeriksaan Data; dan
d.penyebarluasan Data.

Pasal 11

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

a.penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
b.penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
c.penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia.