DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tim Pertimbangan Penunjukan Wali; syarat dan tata cara pengajuan permohonan penunjukan wali

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
4.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN WALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
2.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
3.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
5.Keluarga Anak adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga.
6.Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak.
7.Tim Pertimbangan Penunjukan Wali adalah suatu wadah pertemuan koordinasi lintas instansi guna memberikan pertimbangan kepada kepala daerah kabupaten/kota untuk penerbitan rekomendasi penunjukan Wali yang diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu.
8.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
9.Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan fungsi pengasuhan Anak baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun milik masyarakat.
10.Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya.
11.Dinas Sosial adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 3

Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari Dinas Sosial daerah kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan.

Pasal 4

(1)Rekomendasi dari Dinas Sosial daerah kabupaten/kota daerah kabupaten/kota setempat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Wali atau pencabutan kuasa asuh.
(2)Dinas Sosial daerah kabupaten/kota dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.menugaskan Pekerja Sosial untuk melakukan asesmen kepada orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali; dan
2. b.dibantu oleh Tim Pertimbangan Penunjukan Wali.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan diajukan dan dinyatakan lengkap oleh Dinas Sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

Rekomendasi penunjukan wali Anak untuk daerah khusus ibu kota Jakarta diajukan kepada Dinas Sosial daerah provinsi.

BAB II

TIM PERTIMBANGAN PENUNJUKAN WALI

Pasal 6

(1)Dalam proses penunjukan Wali, bupati/wali kota membentuk Tim Pertimbangan Penunjukan Wali.
(2)Tim Pertimbangan Penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di daerah kabupaten/kota.
(3)Tim Pertimbangan Penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas selama 1 (satu) tahun.
(4)Tim Pertimbangan Penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(5)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh kepala Dinas Sosial.
(6)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dijabat oleh sekretaris Dinas Sosial.
(7)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.Dinas Sosial daerah kabupaten/kota;
2. b.dinas yang menyelenggarakan urusan pemerihntahan di bidang kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten/kota;
3. c.dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan daerah kabupaten/kota;
4. d.dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan daerah kabupaten/kota;
5. e.dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah kabupaten/kota;
6. f.kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
7. g.instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat;
8. h.kepolisian resor kabupaten/kota; dan
9. i.Pekerja Sosial.

Pasal 7

(1)Tim Pertimbangan Penunjukan Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:
1. a.memberikan pertimbangan atas permohonan penunjukan Wali kepada kepala Dinas Sosial daerah kabupaten/kota;
2. b.memberikan saran atas permohonan penunjukan Wali yang telah memenuhi persyaratan; dan
3. c.melakukan peninjauan kembali apabila diduga adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap proses penunjukan Wali.
(2)Tim Pertimbangan Penunjukan Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berfungsi:
1. a.meneliti, mencermati, dan memeriksa serta memberikan pertimbangan atas permohonan penunjukan Wali;
2. b.memberikan saran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota;
3. c.menyampaikan berita acara hasil pelaksanaan rapat Tim Pertimbangan Penunjukan Wali kepada kepala Dinas Sosial;
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian sesuai dengan bidang tugasnya; dan
5. e.melakukan pembahasan kasus terkait penunjukan Wali dan kasus perwalian.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tim Pertimbangan Penunjukkan Wali dapat melibatkan profesi atau instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

(1)Ketua Tim Pertimbangan Penunjukan Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a bertugas:
1. a.memimpin rapat Tim Pertimbangan Penunjukkan Wali; dan
2. b.menetapkan berita acara rapat Tim Pertimbangan Penunjukan Wali.
(2)Sekretaris Tim Pertimbangan Penunjukan Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b bertugas:
1. a.menyiapkan pelaksanaan rapat Tim Pertimbangan Penunjukan Wali;
2. b.melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Tim Pertimbangan Penunjukan Wali; dan
3. c.menyiapkan berita acara hasil pelaksanaan rapat Tim Pertimbangan Penunjukan Wali.
(3)Anggota yang berasal dari unsur Dinas Sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a bertugas:
1. a.meneliti, mencermati, dan memeriksa keabsahan kelayakan calon Wali berdasarkan laporan sosial yang dibuat oleh Pekerja Sosial; dan
2. b.meneliti, mencermati, dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi penunjukan Wali yang diajukan oleh calon Wali.
(4)Anggota yang berasal dari unsur dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf b bertugas:
1. a.meneliti, mencermati, dan memeriksa keabsahan dokumen calon Wali meliputi:
  1. 1.kartu keluarga;
  2. 2.kartu tanda penduduk;
  3. 3.surat keterangan domisili bagi calon Wali dengan alamat berbeda dalam kartu tanda penduduk; dan
  4. 4.akta kelahiran;
2. b.memberikan saran dan masukan terkait dokumen rapat Tim Pertimbangan Penunjukan Wali; dan
3. c.meneliti, mencermati, dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi penunjukan Wali yang diajukan oleh calon Wali.
(5)Anggota yang berasal dari unsur dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf c bertugas:
1. a.meneliti, mencermati, dan memeriksa dokumen calon Wali meliputi:
  1. 1.surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
  2. 2.surat keterangan kesehatan jiwa dari rumah sakit pemerintah; dan
  3. 3.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah; dan
2. b.memberikan saran dan masukan terkait dokumen rapat Tim Pertimbangan Penunjukan Wali.
(6)Anggota yang berasal dari unsur dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf d bertugas memberikan saran dan masukan terkait dokumen rapat Tim Pertimbangan Penunjukan Wali.
(7)Anggota yang berasal dari unsur dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf e bertugas memberikan saran dan masukan terkait dokumen rapat Tim Pertimbangan Penunjukan Wali.
(8)Anggota yang berasal dari unsur kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf f bertugas:
1. a.meneliti, mencermati, dan memeriksa keabsahan dokumen calon Wali meliputi:
  1. 1.surat nikah atau akta nikah;
  2. 2.surat pernyataan tidak akan menikahi Anak yang akan diwalikan; dan
  3. 3.kesamaan agama antara calon Wali dengan Anak yang akan diwalikan; dan
2. b.memberikan saran dan masukan terkait dokumen rapat Tim Pertimbangan Penunjukan Wali.
(9)Anggota yang berasal dari unsur instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf g bertugas memberikan saran dan masukan terkait dokumen rapat Tim Pertimbangan Penunjukan Wali.
(10)Anggota yang berasal dari unsur Kepolisian resor kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf h bertugas:
1. a.meneliti, mencermati, dan memeriksa keabsahan dokumen calon Wali berupa surat keterangan catatan kepolisian; dan
2. b.memberikan saran dan masukan terkait dokumen rapat tim pertimbangan penunjukan Wali.
(11)Anggota yang berasal dari unsur Pekerja Sosial dalam Pasal 6 ayat (7) huruf i bertugas:
1. a.melakukan asesmen kepada orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali;
2. b.melakukan kunjungan rumah dan observasi terhadap tempat tinggal dan lingkungan calon Wali untuk verifikasi dan asesmen pada calon Wali dan calon Anak; dan
3. c.membuat dan menyampaikan laporan sosial.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNJUKAN WALI

Pasal 9

(1)Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
1. a.Keluarga Anak;
2. b.Saudara;
3. c.orang lain; atau
4. d.badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
(2)Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
(3)Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
(4)Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Pasal 10

(1)Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat:
1. a.warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. b.berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. c.sehat fisik dan mental;
4. d.berkelakuan baik;
5. e.mampu secara ekonomi;
6. f.beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
7. g.mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
8. h.bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. i.membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  1. 1.kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
  2. 2.penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
10. j.mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
11. k.mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika:
  1. 1.masih ada;
  2. 2.diketahui keberadaannya; dan
  3. 3.cakap melakukan perbuatan hukum.
(2)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk;
2. b.fotokopi akta kelahiran;
3. c.fotokopi kartu keluarga;
4. d.surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
5. e.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
6. f.surat keterangan kesehatan jiwa dari rumah sakit pemerintah;
7. g.surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian resor setempat;
8. h.surat keterangan gaji dari tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan;
9. i.fotokopi buku nikah/akta perkawinan/akta perceraian jika sudah menikah;
10. j.surat persetujuan tertulis dari suami/istri terkait penunjukan menjadi Wali atau surat persetujuan Orang Tua/Saudara Wali;
11. k.surat pernyataan kesediaan menjadi Wali terhadap Anak dibuat di atas kertas dan bermeterai cukup;
12. l.surat pernyataan tidak akan pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak di atas kertas dan bermeterai cukup;
13. m.surat pernyataan tidak akan melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak di atas kertas dan bermeterai cukup;
14. n.surat persetujuan tertulis dari Orang Tua/Keluarga Anak yang diwalikan terkait penunjukan Wali di atas kertas dan bermeterai cukup dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi; dan
15. o.surat pernyataan seluruh dokumen yang diajukan sah dan sesuai fakta yang sebenarnya di atas kertas dan bermeterai cukup.
(3)Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Pasal 11

(1)Saudara yang ditunjuk sebagai Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat:
1. a.warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. b.berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. c.sehat fisik dan mental;
4. d.berkelakuan baik;
5. e.mampu secara ekonomi;
6. f.beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
7. g.mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
8. h.bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. i.membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  1. 1.kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
  2. 2.penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
10. j.mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
  1. 1.masih ada;
  2. 2.diketahui keberadaannya; dan
  3. 3.cakap melakukan perbuatan hukum.
(2)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk;
2. b.fotokopi akta kelahiran;
3. c.fotokopi kartu keluarga;
4. d.surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
5. e.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
6. f.surat keterangan kesehatan jiwa dari rumah sakit pemerintah;
7. g.surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian resor setempat;
8. h.surat keterangan gaji dari tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan;
9. i.fotokopi buku nikah/akta perkawinan/akta perceraian calon Wali jika sudah menikah;
10. j.surat persetujuan tertulis dari suami/istri terkait penunjukan menjadi Wali atau surat persetujuan Orang Tua/Saudara Wali;
11. k.surat pernyataan kesediaan menjadi Wali terhadap Anak dibuat di atas kertas dan bermeterai cukup;
12. l.surat pernyataan tidak akan pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak di atas kertas dan bermeterai cukup;
13. m.surat persetujuan tertulis dari Orang Tua/Keluarga Anak yang diwalikan terkait penunjukan Wali di atas kertas dan bermeterai cukup dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi; dan
14. n.surat pernyataan seluruh dokumen yang diajukan sah dan sesuai fakta yang sebenarnya di atas kertas dan bermeterai cukup.
(3)Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:
1. a.diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
2. b.mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
3. c.dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…