DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan dan jenis sekolah rakyat; tugas, fungsi, dan susunan organisasi; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; jabatan; nomenklatur; dan penataan organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja sekolah rakyat;
c.bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja sekolah rakyat telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan.
2.Kepala Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola Sekolah Rakyat.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5.Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan sekolah rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN DAN JENIS SEKOLAH RAKYAT

Pasal 2

(1)Sekolah Rakyat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.
(2)Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(3)Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah.

Pasal 3

Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.Sekolah Rakyat Menengah Pertama;
b.Sekolah Rakyat Menengah Atas; dan
c.Sekolah Rakyat Terintegrasi.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekolah Rakyat Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal berbentuk sekolah menengah pertama bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekolah Rakyat Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan karakter berbasis asrama;
c.pelaksanaan bimbingan dan konseling serta pengembangan ekstrakurikuler;
d.pengelolaan sarana, prasarana, serta unit penunjang pengajaran;
e.pelaksanaan administrasi akademik dan kesiswaan;
f.pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendidikan;
g.pelaksanaan kerja sama;
h.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
i.pelaksanaan administrasi umum.

Pasal 6

Susunan organisasi Sekolah Rakyat Menengah Pertama terdiri atas:

a.Kepala Sekolah;
b.wakil Kepala Sekolah; dan
c.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 7

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 8

(1)Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki tugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, administrasi, keasramaan, dan sarana prasarana.
(2)Jumlah wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan beban kerja dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 9

(1)Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Dalam hal Sekolah Rakyat memiliki 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) rombongan belajar maka wakil Kepala Sekolah berjumlah 1 (satu) orang dan membidangi urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana prasarana, keasramaan, dan administrasi.
(3)Dalam hal Sekolah Rakyat memiliki 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) rombongan belajar maka wakil Kepala Sekolah berjumlah 2 (dua) orang dan membidangi:
1. a.urusan akademik, kesiswaan, dan hubungan masyarakat; dan
2. b.urusan administrasi, keasramaan, dan sarana prasarana.
(4)Dalam hal Sekolah Rakyat memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar maka wakil Kepala Sekolah berjumlah 3 (tiga) orang dan membidangi:
1. a.urusan akademik dan kesiswaan;
2. b.urusan hubungan masyarakat dan administrasi; dan
3. c.urusan keasramaan dan sarana prasarana.

Pasal 10

Sekolah Rakyat Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal berbentuk sekolah menengah atas bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…