DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan pengisian jabatan tinggi utama dan madya pada kementerian/lembaga agar dilakukan secara terbuka;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86) 2
5.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Sosial adalah badan yang mempunyai tugas antara lain memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial mengenai Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V dan pertimbangan kenaikan pangkat IV/c keatas bagi pejabat struktural eselon I dan eselon II. 3
5.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
6.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
8.Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
9.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN, dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pedoman pengisian jabatan struktural secara terbuka di lingkungan Kementerian Sosial dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang dalam mengisi/mengusulkan calon Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan unit kerjanya.

BAB II

TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA

Pasal 3

(1)Pengisian Jabatan Tinggi di lingkungan Kementerian Sosial dilakukan secara tertib, teratur, transparan dan akuntabel untuk membina karier Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Sosial.
(2)Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Sosial dilaksanakan dengan cara seleksi terbuka. 4

Pasal 4

(1)Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dibantu oleh:
1. a.Sekretariat Panitia Seleksi; dan
2. b.Tim Penilai Kompetensi Independen.
(3)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
1. a.pejabat terkait lingkungan Kementerian Sosial;
2. b.pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
3. c.akademisi/pakar/profesional.
(5)Komposisi antara jumlah anggota panitia seleksi yang berasal dari internal paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dan jumlah anggota panitia seleksi yang berasal dari eksternal paling sedikit 55 % (lima puluh lima persen).
(6)Dalam melaksanakan seleksi, panitia seleksi dapat dibantu tim penilai kompetensi yang independen yang memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 5

(1)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. a.mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi;
2. b.menerima berkas pendaftaran calon pejabat Pimpinan Tinggi;
3. c.melakukan seleksi administrasi;
4. d.mengumumkan daftar nama calon pejabat Pimpinan Tinggi yang lulus seleksi administrasi;
5. e.melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon pejabat Pimpinan Tinggi dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi Independen;
6. f.melakukan uji rekam jejak calon pejabat Pimpinan Tinggi; 5
7. g.merekomendasikan 3 (tiga) orang calon pejabat Pimpinan Tinggi kepada Menteri Sosial dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir; dan
8. h.melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Menteri Sosial.
(2)Dalam hal jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g kurang dari 3 (tiga) orang Panitia Seleksi harus mengumumkan pendaftaran ulang dan melakukan proses selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan administrasi kepada panitia seleksi;
2. b.menyusun jadwal kegiatan panitia seleksi;
3. c.merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
4. d.menyiapkan bahan keperluan rapat;
5. e.menyusun agenda rapat;
6. f.mengadministrasikan surat-surat/dokumen;
7. g.membuat notulen rapat;
8. h.mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi berdasarkan instruksi Panitia Seleksi; dan
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
(4)Tim Penilai Kompetensi Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf b mempunyai tugas melakukan penilaian kompetensi manajerial.

Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan struktural sebagai berikut:

a.berstatus pegawai ASN;
b.paling rendah menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
c.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
d.semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
e.memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
f.sehat jasmani dan rohani. 6

Pasal 7

(1)Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi ditujukan untuk :
1. a.jabatan pimpinan tinggi utama dan madya setara dengan eselon Ia dan eselon Ib; dan
2. b.jabatan tinggi pratama setara dengan eselon IIa dan eselon IIb.
(2)Dalam hal tidak ada sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan dan kompetensi untuk jabatan administrator, pengawas, atau jabatan strategis lainnya dapat dilakukan pengisian jabatan secara terbuka.

Pasal 8

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dilaksanakan dengan tahapan:

a.persiapan; dan
b.pelaksanaan.

Pasal 9

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:

a.pembentukan panitia seleksi; dan
b.penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang dibuka.

Pasal 10

Pembentukan panitia seleksi serta penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian Sosial dengan berkoordinasi dengan KASN. 7

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan pengisian jabatan tinggi utama dan madya pada kementerian/lembaga agar dilakukan secara terbuka;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86) 2
5.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Sosial adalah badan yang mempunyai tugas antara lain memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial mengenai Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V dan pertimbangan kenaikan pangkat IV/c keatas bagi pejabat struktural eselon I dan eselon II. 3
5.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
6.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
8.Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
9.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN, dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

BAB II

TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA

Pasal 3

(1)Pengisian Jabatan Tinggi di lingkungan Kementerian Sosial dilakukan secara tertib, teratur, transparan dan akuntabel untuk membina karier Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Sosial.
(2)Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Sosial dilaksanakan dengan cara seleksi terbuka. 4

Pasal 4

(1)Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dibantu oleh:
1. a.Sekretariat Panitia Seleksi; dan
2. b.Tim Penilai Kompetensi Independen.
(3)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
1. a.pejabat terkait lingkungan Kementerian Sosial;
2. b.pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
3. c.akademisi/pakar/profesional.
(5)Komposisi antara jumlah anggota panitia seleksi yang berasal dari internal paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dan jumlah anggota panitia seleksi yang berasal dari eksternal paling sedikit 55 % (lima puluh lima persen).
(6)Dalam melaksanakan seleksi, panitia seleksi dapat dibantu tim penilai kompetensi yang independen yang memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 5

(1)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. a.mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi;
2. b.menerima berkas pendaftaran calon pejabat Pimpinan Tinggi;
3. c.melakukan seleksi administrasi;
4. d.mengumumkan daftar nama calon pejabat Pimpinan Tinggi yang lulus seleksi administrasi;
5. e.melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon pejabat Pimpinan Tinggi dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi Independen;
6. f.melakukan uji rekam jejak calon pejabat Pimpinan Tinggi; 5
7. g.merekomendasikan 3 (tiga) orang calon pejabat Pimpinan Tinggi kepada Menteri Sosial dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir; dan
8. h.melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Menteri Sosial.
(2)Dalam hal jumlah calon Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g kurang dari 3 (tiga) orang Panitia Seleksi harus mengumumkan pendaftaran ulang dan melakukan proses selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan administrasi kepada panitia seleksi;
2. b.menyusun jadwal kegiatan panitia seleksi;
3. c.merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
4. d.menyiapkan bahan keperluan rapat;
5. e.menyusun agenda rapat;
6. f.mengadministrasikan surat-surat/dokumen;
7. g.membuat notulen rapat;
8. h.mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi berdasarkan instruksi Panitia Seleksi; dan
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
(4)Tim Penilai Kompetensi Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf b mempunyai tugas melakukan penilaian kompetensi manajerial.

Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan struktural sebagai berikut:

a.berstatus pegawai ASN;
b.paling rendah menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
c.memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
d.semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
e.memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
f.sehat jasmani dan rohani. 6

Pasal 7

(1)Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi ditujukan untuk :
1. a.jabatan pimpinan tinggi utama dan madya setara dengan eselon Ia dan eselon Ib; dan
2. b.jabatan tinggi pratama setara dengan eselon IIa dan eselon IIb.
(2)Dalam hal tidak ada sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan dan kompetensi untuk jabatan administrator, pengawas, atau jabatan strategis lainnya dapat dilakukan pengisian jabatan secara terbuka.

Pasal 8

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dilaksanakan dengan tahapan:

a.persiapan; dan
b.pelaksanaan.

Pasal 9

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:

a.pembentukan panitia seleksi; dan
b.penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang dibuka.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014