DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonensia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonensia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonensia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonensia Tahun 2012 Nomor 122);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah proses pengisian dan penyampaian form laporan harta kekayaan aparatur sipil negara secara offline dan online.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN secara offline dan online.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Harta Kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dimiliki oleh ASN sebelum, selama, atau setelah yang bersangkutan memangku jabatannya.
7.Unit Pengelola LHKASN adalah unit yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola LHKASN di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 2

ASN yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya meliputi:

a.jabatan pengawas/eselon IV;
b.jabatan fungsional tertentu selain jabatan fungsional auditor, fungsional perancang peraturan perundang– undangan, pejabat pengadaan barang dan jasa, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, serta bendahara; dan
c.jabatan fungsional umum.

Pasal 3

(1)Kementerian Sosial membentuk Unit Pengelola LHKASN.
(2)Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas koordinator, administrator, dan verifikator.
(3)Tugas Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

BAB II

PELAKSANAAN LHKASN

Pasal 4

Laporan Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada aparat pengawas intern pemerintah, pada saat:

a.1 (satu) bulan setelah pejabat tersebut diangkat dalam jabatannya, mutasi, atau promosi; dan/atau
b.1 (satu) kali dalam setahun untuk jabatan yang sama.

Pasal 5

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan formulir LHKASN sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Formulir LHKASN dapat diunduh dan diisi melalui alamat www.siharka.menpan.go.id.

Pasal 6

(1)Formulir LHKASN yang telah diisi disampaikan langsung kepada aparat pengawas intern pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial secara online melalui website www.siharka.menpan.go.id.
(2)Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

Setiap sekretaris unit eselon I, kepala satuan kerja unit eslon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan LHKASN bagi ASN di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 8

Aparat pengawas intern pemerintah bertugas untuk:

a.memantau kepatuhan penyampaian LHKASN kepada pimpinan oleh wajib lapor;
b.berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Menteri Sosial;
d.melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
e.melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
f.menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Menteri Sosial dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

(1)Pimpinan unit kerja eselon I memberikan peringatan dan sanksi kepada ASN yang lalai dan belum menyampaikan LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Peringatan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peninjauan kembali penundaan atau pembatalan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional; dan
2. b.sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi juga diberikan kepada pejabat di lingkungan aparat pengawas intern pemerintah yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan aparatur sipil negara.
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2016 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 703

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonensia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonensia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonensia Tahun 2012 Nomor 122);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah proses pengisian dan penyampaian form laporan harta kekayaan aparatur sipil negara secara offline dan online.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN secara offline dan online.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Harta Kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dimiliki oleh ASN sebelum, selama, atau setelah yang bersangkutan memangku jabatannya.
7.Unit Pengelola LHKASN adalah unit yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola LHKASN di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 2

ASN yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya meliputi:

a.jabatan pengawas/eselon IV;
b.jabatan fungsional tertentu selain jabatan fungsional auditor, fungsional perancang peraturan perundang– undangan, pejabat pengadaan barang dan jasa, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, serta bendahara; dan
c.jabatan fungsional umum.

Pasal 3

(1)Kementerian Sosial membentuk Unit Pengelola LHKASN.
(2)Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas koordinator, administrator, dan verifikator.
(3)Tugas Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.

BAB II

PELAKSANAAN LHKASN

Pasal 4

Laporan Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada aparat pengawas intern pemerintah, pada saat:

a.1 (satu) bulan setelah pejabat tersebut diangkat dalam jabatannya, mutasi, atau promosi; dan/atau
b.1 (satu) kali dalam setahun untuk jabatan yang sama.

Pasal 5

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan formulir LHKASN sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Formulir LHKASN dapat diunduh dan diisi melalui alamat www.siharka.menpan.go.id.

Pasal 6

(1)Formulir LHKASN yang telah diisi disampaikan langsung kepada aparat pengawas intern pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial secara online melalui website www.siharka.menpan.go.id.
(2)Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

Pasal 8

Aparat pengawas intern pemerintah bertugas untuk:

a.memantau kepatuhan penyampaian LHKASN kepada pimpinan oleh wajib lapor;
b.berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Menteri Sosial;
d.melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
e.melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
f.menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Menteri Sosial dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

(1)Pimpinan unit kerja eselon I memberikan peringatan dan sanksi kepada ASN yang lalai dan belum menyampaikan LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Peringatan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peninjauan kembali penundaan atau pembatalan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional; dan
2. b.sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi juga diberikan kepada pejabat di lingkungan aparat pengawas intern pemerintah yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan aparatur sipil negara.
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.