DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Sosial sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Sosial sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian Sosial adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Sosial.
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
3.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai Dokumen Hukum.
4.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
5.Pusat JDIH Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIH Kementerian Sosial.
6.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

JDIH Kementerian Sosial bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi antara Pusat JDIH dan sesama anggota JDIH Kementerian Sosial;
b.menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif dalam penyelenggaraan JDIH Kementerian Sosial antara Pusat JDIH dengan anggota JDIH Kementerian Sosial; dan
d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum di bidang kesejahteraan sosial pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN SOSIAL

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH Kementerian Sosial terdiri atas:
1. a.Pusat JDIH; dan
2. b.anggota JDIH Kementerian Sosial.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum yang melaksanakan koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Sosial.
(3)Anggota JDIH Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. b.Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. c.Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
4. d.Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
5. e.Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; dan
6. f.Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 4

Pusat JDIH dan anggota JDIH Kementerian Sosial melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran.

Pasal 5

Untuk menunjang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pusat JDIH dan/atau anggota JDIH Kementerian Sosial dapat melaksanakan kegiatan dengan melibatkan unit pelaksana teknis.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT JDIH DAN ANGGOTA JDIH KEMENTERIAN SOSIAL

Pasal 6

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a berfungsi sebagai:
1. a.perumus norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH Kementerian Sosial;
2. b.pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum bidang kesejahteraan sosial; dan
3. c.pelaksana pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH Kementerian Sosial.
(2)Pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.organisasi;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.koleksi Dokumen Hukum;
4. d.teknis pengelolaan;
5. e.sarana prasarana; dan
6. f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusat JDIH bertugas:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kementerian Sosial;
2. b.penyusunan dan/atau penyempurnaan petunjuk teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bidang kesejahteraan sosial;
3. c.memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Kementerian Sosial;
4. d.melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum bidang kesejahteraan sosial kepada anggota JDIH Kementerian Sosial;
5. e.mengoordinasikan setiap usaha pelayanan Informasi Hukum bidang kesejahteraan sosial dengan anggota JDIH Kementerian Sosial;
6. f.melakukan pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian Sosial berupa pemberian bimbingan teknis pengelolaan JDIH Kementerian Sosial;
7. g.penyelenggaraan hubungan kerja sama dengan Pusat JDIH dan anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum nasional;
8. h.melakukan pengelolaan JDIH Kementerian Sosial berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
10. j.menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kementerian Sosial.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan pusat jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum nasional.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada tahun anggaran.

Pasal 7

(1)Anggota JDIH Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berfungsi sebagai pengelola Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja eselon I terkait.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota JDIH Kementerian Sosial bertugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan unit kerja eselon I terkait;
2. b.menyediakan sumber daya manusia dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. c.pemanfaatan sistem Informasi Hukum Kementerian Sosial yang terpusat pada Pusat JDIH;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan unit kerja eselon I terkait; dan
5. e.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Pusat JDIH dan pimpinan unit kerja eselon I terkait.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap tahun pada minggu keempat bulan November.

Pasal 8

(1)Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pusat JDIH dapat membentuk tim teknis JDIH Kementerian Sosial.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berasal dari unsur:
1. a.Pusat JDIH;
2. b.Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial; dan
3. c.bagian hukum unit kerja eselon I.
(3)Keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB IV

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN SOSIAL

Pasal 9

Pengelolaan JDIH Kementerian Sosial dilaksanakan oleh:

a.Pusat JDIH; dan
b.anggota JDIH Kementerian Sosial.

Pasal 10

(1)Pengelolaan JDIH Kementerian Sosial yang dilakukan oleh Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang bersumber dari anggota JDIH Kementerian Sosial atau sumber lain.
(2)Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs laman JDIH Kementerian Sosial.
(3)Dokumen dan Informasi Hukum yang disebarluaskan melalui situs laman JDIH Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi oleh Pusat JDIH.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Sosial sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Sosial sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian Sosial adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Sosial.
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
3.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai Dokumen Hukum.
4.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
5.Pusat JDIH Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIH Kementerian Sosial.
6.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

JDIH Kementerian Sosial bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi antara Pusat JDIH dan sesama anggota JDIH Kementerian Sosial;
b.menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif dalam penyelenggaraan JDIH Kementerian Sosial antara Pusat JDIH dengan anggota JDIH Kementerian Sosial; dan
d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum di bidang kesejahteraan sosial pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN SOSIAL

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH Kementerian Sosial terdiri atas:
1. a.Pusat JDIH; dan
2. b.anggota JDIH Kementerian Sosial.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum yang melaksanakan koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Sosial.
(3)Anggota JDIH Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. b.Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. c.Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
4. d.Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
5. e.Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; dan
6. f.Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.

Pasal 4

Pusat JDIH dan anggota JDIH Kementerian Sosial melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran.

Pasal 5

Untuk menunjang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pusat JDIH dan/atau anggota JDIH Kementerian Sosial dapat melaksanakan kegiatan dengan melibatkan unit pelaksana teknis.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT JDIH DAN ANGGOTA JDIH KEMENTERIAN SOSIAL

Pasal 6

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a berfungsi sebagai:
1. a.perumus norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH Kementerian Sosial;
2. b.pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum bidang kesejahteraan sosial; dan
3. c.pelaksana pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH Kementerian Sosial.
(2)Pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.organisasi;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.koleksi Dokumen Hukum;
4. d.teknis pengelolaan;
5. e.sarana prasarana; dan
6. f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusat JDIH bertugas:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kementerian Sosial;
2. b.penyusunan dan/atau penyempurnaan petunjuk teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bidang kesejahteraan sosial;
3. c.memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Kementerian Sosial;
4. d.melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum bidang kesejahteraan sosial kepada anggota JDIH Kementerian Sosial;
5. e.mengoordinasikan setiap usaha pelayanan Informasi Hukum bidang kesejahteraan sosial dengan anggota JDIH Kementerian Sosial;
6. f.melakukan pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian Sosial berupa pemberian bimbingan teknis pengelolaan JDIH Kementerian Sosial;
7. g.penyelenggaraan hubungan kerja sama dengan Pusat JDIH dan anggota jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum nasional;
8. h.melakukan pengelolaan JDIH Kementerian Sosial berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
10. j.menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kementerian Sosial.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan pusat jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum nasional.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada tahun anggaran.

Pasal 7

(1)Anggota JDIH Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berfungsi sebagai pengelola Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja eselon I terkait.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota JDIH Kementerian Sosial bertugas:
1. a.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan unit kerja eselon I terkait;
2. b.menyediakan sumber daya manusia dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. c.pemanfaatan sistem Informasi Hukum Kementerian Sosial yang terpusat pada Pusat JDIH;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan unit kerja eselon I terkait; dan
5. e.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Pusat JDIH dan pimpinan unit kerja eselon I terkait.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap tahun pada minggu keempat bulan November.

Pasal 8

(1)Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pusat JDIH dapat membentuk tim teknis JDIH Kementerian Sosial.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berasal dari unsur:
1. a.Pusat JDIH;
2. b.Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial; dan
3. c.bagian hukum unit kerja eselon I.
(3)Keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

BAB IV

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN SOSIAL

Pasal 9

Pengelolaan JDIH Kementerian Sosial dilaksanakan oleh:

a.Pusat JDIH; dan
b.anggota JDIH Kementerian Sosial.

Pasal 10

(1)Pengelolaan JDIH Kementerian Sosial yang dilakukan oleh Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang bersumber dari anggota JDIH Kementerian Sosial atau sumber lain.
(2)Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs laman JDIH Kementerian Sosial.
(3)Dokumen dan Informasi Hukum yang disebarluaskan melalui situs laman JDIH Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi oleh Pusat JDIH.