DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dan pekerja migran Indonesia bermasalah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana jdih.kemensos.go.id telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
8.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
2.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
3.Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah, baik dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, pengusiran, keterlantaran, disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. jdih.kemensos.go.id
4.Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
5.Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Korban TPPO adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana Perdagangan Orang.
6.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
9.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dimaksudkan untuk:
1. a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; dan
3. c.meningkatkan ketahanan sosial Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.
(2)Penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan pekerjaan sosial.
(3)Selain Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanganan dilakukan terhadap Keluarga dan/atau keluarga pengganti.

Pasal 3

(1)Pendekatan pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan proses pertolongan profesional kepada Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah untuk mewujudkan keberfungsian sosial. jdih.kemensos.go.id
(2)Pekerja sosial dalam melakukan penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan profesi terkait lainnya.

BAB II

PENANGANAN

Pasal 4

Penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan asesmen oleh pekerja sosial.

Pasal 5

(1)Penanganan dilakukan bagi Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang terindikasi atau telah tereksploitasi di dalam maupun luar negeri.
(2)Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.pelacuran;
2. b.kerja atau pelayanan paksa;
3. c.perbudakan atau praktik serupa perbudakan;
4. d.penindasan;
5. e.pemerasan;
6. f.terpapar paham radikalisme atau terorisme;
7. g.pemanfaatan fisik, seksual, dan organ reproduksi termasuk eksploitasi seksual yang dilakukan secara langsung maupun dalam jaringan;
8. h.secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;
9. i.memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
10. j.penelantaran;
11. k.deportasi;
12. l.ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
13. m.mengalami Perdagangan Orang.

Pasal 6

(1)Penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dilakukan melalui:
1. a.Rehabilitasi Sosial;
2. b.Jaminan Sosial;
3. c.Pemberdayaan Sosial; dan/atau
4. d.Perlindungan Sosial.
(2)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui asistensi rehabilitasi sosial.
(3)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan sosial kesehatan. jdih.kemensos.go.id
(4)Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c diberikan dalam bentuk peningkatan ekonomi.
(5)Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk layanan dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.
(6)Pemberian Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat
(5)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Menteri dapat melakukan pemulangan bagi Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang akan atau telah mendapatkan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke daerah asal.
(2)Dalam melakukan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial merupakan tindak lanjut dari rujukan kementerian/lembaga, laporan dari masyarakat, dan/atau penjangkauan kasus.
(2)Penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.fasilitasi akses;
2. b.pendekatan awal dan kesepakatan bersama;
3. c.asesmen komprehensif dan berkelanjutan;
4. d.perencanaan layanan sosial;
5. e.implementasi;
6. f.monitoring dan evaluasi; dan/atau
7. g.pascalayanan dan terminasi.
(3)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 9

Fasilitasi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat berasal dari:

a.rujukan;
b.laporan pengaduan; dan/atau
c.penjangkauan kasus.

Pasal 10

(1)Pendekatan awal dan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.asesmen awal; jdih.kemensos.go.id
2. b.respon kasus; dan/atau
3. c.kesepakatan awal.
(2)Asesmen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam proses penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah .
(3)Respon kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merespon situasi darurat dan situasi krisis yang memerlukan penanganan cepat berdasarkan hasil asesmen cepat.
(4)Kesepakatan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk membahas kasus Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah oleh pekerja sosial, penyuluh sosial, atau profesi lainnya yang terlibat dalam penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah di lingkungan Kementerian Sosial.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dan pekerja migran Indonesia bermasalah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana jdih.kemensos.go.id telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
8.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
2.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
3.Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah, baik dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, pengusiran, keterlantaran, disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. jdih.kemensos.go.id
4.Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
5.Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Korban TPPO adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana Perdagangan Orang.
6.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
9.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dimaksudkan untuk:
1. a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; dan
3. c.meningkatkan ketahanan sosial Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.
(2)Penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan pekerjaan sosial.
(3)Selain Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanganan dilakukan terhadap Keluarga dan/atau keluarga pengganti.

Pasal 3

(1)Pendekatan pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan proses pertolongan profesional kepada Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah untuk mewujudkan keberfungsian sosial. jdih.kemensos.go.id
(2)Pekerja sosial dalam melakukan penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan profesi terkait lainnya.

BAB II

PENANGANAN

Pasal 4

Penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan asesmen oleh pekerja sosial.

Pasal 5

(1)Penanganan dilakukan bagi Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang terindikasi atau telah tereksploitasi di dalam maupun luar negeri.
(2)Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.pelacuran;
2. b.kerja atau pelayanan paksa;
3. c.perbudakan atau praktik serupa perbudakan;
4. d.penindasan;
5. e.pemerasan;
6. f.terpapar paham radikalisme atau terorisme;
7. g.pemanfaatan fisik, seksual, dan organ reproduksi termasuk eksploitasi seksual yang dilakukan secara langsung maupun dalam jaringan;
8. h.secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;
9. i.memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
10. j.penelantaran;
11. k.deportasi;
12. l.ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
13. m.mengalami Perdagangan Orang.

Pasal 6

(1)Penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dilakukan melalui:
1. a.Rehabilitasi Sosial;
2. b.Jaminan Sosial;
3. c.Pemberdayaan Sosial; dan/atau
4. d.Perlindungan Sosial.
(2)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui asistensi rehabilitasi sosial.
(3)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan sosial kesehatan. jdih.kemensos.go.id
(4)Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c diberikan dalam bentuk peningkatan ekonomi.
(5)Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk layanan dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.
(6)Pemberian Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat
(5)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Menteri dapat melakukan pemulangan bagi Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang akan atau telah mendapatkan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke daerah asal.
(2)Dalam melakukan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial merupakan tindak lanjut dari rujukan kementerian/lembaga, laporan dari masyarakat, dan/atau penjangkauan kasus.
(2)Penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.fasilitasi akses;
2. b.pendekatan awal dan kesepakatan bersama;
3. c.asesmen komprehensif dan berkelanjutan;
4. d.perencanaan layanan sosial;
5. e.implementasi;
6. f.monitoring dan evaluasi; dan/atau
7. g.pascalayanan dan terminasi.
(3)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 9

Fasilitasi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat berasal dari:

a.rujukan;
b.laporan pengaduan; dan/atau
c.penjangkauan kasus.

Pasal 10

(1)Pendekatan awal dan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.asesmen awal; jdih.kemensos.go.id
2. b.respon kasus; dan/atau
3. c.kesepakatan awal.
(2)Asesmen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam proses penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah .
(3)Respon kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merespon situasi darurat dan situasi krisis yang memerlukan penanganan cepat berdasarkan hasil asesmen cepat.
(4)Kesepakatan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk membahas kasus Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah oleh pekerja sosial, penyuluh sosial, atau profesi lainnya yang terlibat dalam penanganan Korban TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia Bermasalah di lingkungan Kementerian Sosial.