Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1962
- Nomor
- 2
- Tahun
- 1962
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Mendengar : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentangKewajiban Perusahaan Minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pasal 1. … Pasal 1. Semua perusahaan minyak di Indonesia diwajibkan ikut serta memenuhi kebutuhan dalam negeri akan hasil-hasil pengolahan minyak bumi. Pasal 2. Bahagian masing-masing perusahaan dalam minyak bumi dan hasil- hasilnya seperti tersebut dalam pasal 1 ditetapkan menurut sistim pro rata penghasilan minyak mentah dari masing-masing perusahaan minyak. Pasal 3.
Pasal 4. Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan mengambil tindakan-tindakan pelaksanaan agar supaya tiap perusahaan minyak memenuhi kewajibannya seperti dimaksud dalam pasal 1, 2, 3. Pasal 5. … Pasal 5. Hal-hal pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Perindustrinn Dasar/Pertambangan. Pasal 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 12 Mei 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 18 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1962 tentang KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI. I. UMUM Pemakaian minyak bumi dan hasil-hasilnya dinegara kita merupakan soal penting, karena pengaruhnya yang amat luas dalam bidang ekonomi, politik dan pertahanan. Karena itu Pemerintah menganggap perlu mengikut-sertakan semua perusahaan minyak yang berada di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak bumi dan hasil-hasilnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut diatas, tiap-tiap perusa- haan memikul kewajiban yang perbandingannya disesuaikan dengan perbandingan hasil minyak mentahnya. Perusahaan-perusahaan minyak yang mempunyai penyulingan sendiri wajib menerima dan mengolah minyak mentah dari perusahaan yang tidak mempunyai penyulingan dan segala ongkos penyulingan ditanggung oleh perusahaan yang tersebut terakhir. Dalam hal sesuatu perusahaan berhubung dengan kapasitas penyulingannya tidak dapat memenuhi kewajibannya perusahaan tersebut harus menggantikannya dengan membeli minyak bumi dan hasil-hasilnya dari perusahaan minyak dalam negeri dengan mengutamakan perusahaan Nasional. Dalam hal ada pembelian dari perusahaan lain dalam negeri, nilainya harus dibayar dalam valuta asing, dengan tidak mengu- rangi berlakunya peraturan-peraturan devisen yang ada. II. PASAL DEMI PASAL. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2430
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang