Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 35 Tahun 1960
- Nomor
- 35
- Tahun
- 1960
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : 1. Undang-undang No. 11 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 40),Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No.1).
Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan,
Memutuskan: Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kredit dan Likwiditet Bank. Pasal 1. Dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan semua badan kredit dapat diwajibkan untuk:
Pasal 2.
Pasal 3.
Pasal 4. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini selanjutnya ditugaskan kepada Bank Indonesia. Agar ... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1960 Presiden Republik Indonesia SOEKARNO Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 1960. Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 95. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1960 tentang KREDIT DAN LIKWIDITET BANK. UMUM. Seperti diketahui salah satu sebab dari pada tekanan inflasi adalah pemberian kredit oleh bank-bank. Berhubung dengan itu perlulah pemberian kredit ini dikuasai, agar dapat dicapai penyesuaian volume kredit terhadap jumlah-jumlah yang benar-benar dibutuhkan guna perkembangan ekonomi secara sehat. Penguasaan ini perlu dilakukan baik dari sudut kwantitatif maupun dari sudut kwalitatif, yaitu disamping penetapan jumlah- jumlah kredit yang dapat diberikan Menteri Keuangan harus ber- wenang pula untuk menetapkan imbangan-imbangan dalam jumlah-jumlah itu diantara sektor-sektor ekonomi tertentu. Lain dari pada itu kewajiban-kewajiban membayar terhadap Pemerintah dan Bank-bank Negara perlu dipenuhi secara tepat, agar uang yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan aktivitet- aktivitet ekonomi yang sehat selekas mungkin ditarik kembali dari peredaran, sehingga dapat dihindari bahwa uang yang kelebihan itu ("idle balances") digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak dikehendaki. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Pasal ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengadakan pembatasan-pembasan tertentu agar disatu fihak dapat diatur volume kredit yang diberikan oleh bank-bank, dilain fihak ada jaminan bagi pemegang-pemegang giro bahwa uang mereka yang disimpan dibank adalah aman. Pasal 2. Agar bank-bank memenuhi ketentuan-ketentuan yang diadakan berdasarkan pasal 1 Peraturan ini, maka mereka diharuskan membayar bunga tambahan, jika mereka lalai dalam menjalankan ketentuan-ketenuan itu, dan bahkan idzin untuk melanjutkan usahanya dapat dicabut untuk sementara waktu atau untuk seterusnya. Pasal 3. Kewajiban membayar serupa diwajibkan pula kepada bank-bank dan perusahaan- perusahaan Negara yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2032.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen