DokumenPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)Berlaku

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 37 Tahun 1960

Nomor: 37
Tahun: 1960
Ditetapkan: 14 Oktober 1960
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bahan-bahan galian mempunyai arti yang penting sebagai unsur guna pembangunan berbagai cabang industri dan sebagai bahan-bahan yang langsung diperlukan rakyat;
c.bahwa peraturan-peraturan pertambangan yang berlaku sekarang tidak sesuai lagi dengan dasar-dasar pembangunan semesta;
d.bahwa karena itu dianggap perlu adanya suatu peraturan baru tentang pertambangan agar penyelenggaraan usaha pembangunan dapat dilakukan dengan segiat-giatnya dan dengan tegas menuju kepada cita-cita bangsa yang dimaksud diatas;
e.bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Mengingat : ... Mengingat : 1. pasal 33 dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960; Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 September 1960;

Menetapkan

Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 26

(1)Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, barangsiapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 10 dan 11.
(2)Dihukum ...
(2)Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, barangsiapa yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Pasal 27. Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barangsiapa yang berhak atas tanah merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang syah. Pasal 28. Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah;
1. a.pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi Syarat-syarat yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang ini dan/atau Undang-undang termaksud dalam pasal 9 dan/atau Surat Keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan/atau Undang-undang termaksud dalam pasal 9 itu.
2. b.pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah- perintah dan/atau petunjuk yang berwajib berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Pasal 29.
(1)Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseroan, maka hukuman termaksud pada pasal 26, 27 dan 28 dijatuhkan kepada para anggota pengurus.
(2)Tindak-pidana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan-perbuatan lainnya adalah pelanggaran. Pasal 30.
(1)Semua hak pertambangan perusahaan dan/atau perseorangan yang bukan Perusahaan Negara, yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, tetap dapat dijalankan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya; Tenggang waktu itu akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, pemegang- pemegang hak-hak tersebut harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang ini.
(3)Hak-hak ...
(3)Hak-hak pertambangan perusahaan Negara yang masih ada pada saat berlakunya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menjadi kuasa-kuasa pertambangan untuk wilayah-wilayah kuasa pertambangan yang bersangkutan pada saat-saat Keputusan Menteri dikeluarkan untuk itu masing-masing seperti yang dimaksud dalam Pasal 11.
(4)Semua peraturan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan penguasahaan pertambangan oleh persahaan-perusahaan yang tersebut dalam ayat (1) diatas serta peraturan-peraturan pertambangan lainnya, yang masih berlaku sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku, dicabut pada saat berakhirnya waktu yang tersebut dalam ayat (1) diatas. Pasal 31. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-unang ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dan dapat disebut "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan". Agar ... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1960. Pejabat Presiden Republik DJUANDA. Diundangkan di JakartaIndonesia, pada tanggal 14 Oktober 1960. Ajun Sekretaris Negara, SANTOSO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 119. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 1960 TENTANG PERTAMBANGAN. UMUM. Pada tanggal 2 Agustus 1951 telah diterima oleh Parlemen sebuah mosi yang menghendaki agar dibentuk sebuah Panitia Negara untuk Urusan Pertambangan dengan tugas antara lain untuk merencanakan suatu Undang-undang tentang Pertambangan sebagai Pengganti "Indische Mijnwet". Berhubung dengan mosi tersebut diatas, maka oleh Pemerintah telah dibentuk suatu Panitia Negara yang susunannya bersifat politis, dengan dibantu oleh suatu Panitia Ahli. Sebagai hasil pekerjaan Panitia Negara itu, telah disampaikan kepada Pemerintah sebuah rancangan Undang-undang Pertambangan sebagai Undang-undang pokok dan sebuah rancangan Undang-undang Minyak dengan penjelasannya. Oleh Pemerintah kedua rancangan Undang-undang itu disesuaikan dengan Undang- undang Dasar 1945 dan setelah diadakan penyederhanaan seperlunya dan karena keadaan mendesak kedua rancangan Undang-undang itu disusun menjadi :

1.Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan sebagai Undang-undang Pokok;
2.Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. A. Pokok-pokok persoalan. Peraturan pertambangan yang sekarang berlaku yaitu "Indische Mijnwet", tidak dapat dijadikan dasar untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, karena demikian perlu diganti dengan suatu peraturan Pertambangan baru. Sebagai pengganti dari "Indische Mijnwet", hal-hal yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan ini tidak hanya harus selaras dengan cita- cita dasar Negara Republik Indonesia dan garis-garis besar dari haluan negara sebagai termaksud dalam Manifesto Politik Republik Indonesia akan tetapi harus juga disesuaikan dengan perkembangan kepentingan Nasional dalam pertambangan, yang secara mendalam harus ditinjau baik dari sudut politis dan ekonomis, maupun dari sudut sosial dan strategis. Pokok-pokok persoalan tersebut adalah mengenai
1.penguasaan bahan-bahan galian yang berada didalam, dibawah dan diatas wilayah hukum pertambangan Indonesia;
2.pembagian bahan-bahan galian dalam beberapa golongan, yang didasarkan atas pentingnya bahan galian itu;
3.sifat dari perusahaan pertambangan, yang pada dasarnya harus dilakukan oleh Negara, Perusahaan Negara Daerah atau usaha- usaha lainnya berdasarkan azas- azas kekeluargaan;
4.pengertian konsesi ditiadakan, sedangkan wewenang kuasa untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan;
5.adanya peraturan peralihan untuk mencegah kekosongan (vacuum) dalam menghadapi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Penjelasan pokok-pokok persoalan.
1.Mengenai semua bahan galian yang terkandung didalam bumi dan wilayah hukum pertambangan Indonesia dinyatakan, bahwa bahan-bahan galian tersebut dikuasai olh Negara. Pernyataan ini adalah dasar, yang diletakkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan ini, sehingga dengan pernyataan ini Negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuh- penuhnya untuk kepentingan Negara Negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan-bahan galian tersebut adalah merupakan kekayaan nasional. Dengan pengertian baru yang disebut dataran Continental ("Kontinental chelf"), maka wilayah hukum pertambangan meliputi juga daerah diluar batas- batas perairan Indonesia. Pengertian perairan Indonesia inipun adalah pengertian se- sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1960, tentang Perairan Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 22 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1942).
2.Pembagian (gradasi) bahan bahan galian dalam golongan strategis golongan vital dan golongan yang tidak termasuk dalam golongan strategis dan vital didasarkan atas sifat masing-masing bahan galian sendiri, diperlengkapi menurut pendapat- pendapat baru mengenai hal ini, misalnya bahan-bahan galian yang radio- aktif dan lain-lain bahan galian yang vital pertahanan (strategis) dan pembangunan Negara. Dirasakan perlu pula untuk mengadakan Undang-undang ter- sendiri bagi bahan-bahan balian strategis seperti minyak bumi, aspal, lilin bumi dan sejenisnya serta semua jenis gas mudah ter- bakar, dan mungkin juga nantinya bahan galian yang radioaktif oleh karena sifatnya yang sangat khusus. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan ini dianggap sebagai peraturan pokok. Dalam pembuatan peraturan lanjutan, dasar-dasar termaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan ini harus diperhatikan dengan kemungkinan menambah atau menyimpang, berhubung dengan hal-hal yang khusus mengenai bahan galian yang diatur dengan peraturan itu. Manakala ada bahan-bahan galian yang dianggap perlu diusahakan oleh Negara sendiri, maka hal itu ditetapkan dengan Undang-undang.
3.Dalam mempergunakan kekayaan alam, dapat diambil cara-cara pengusahaannya seperti berikut :

a.diusahakan oleh Perusahaan Negara;
b.diusahakan dengan perusahaan-bersama oleh badan-badan Negara dan/atau Daerah;
c.diusahakan oleh Perusahaan Daerah;
d.diusahakan secara campuran oleh Negara dan pihak swasta boleh campuran dengan perseorangan, asal kewarga-negaraan Indonesia dan boleh pula dengan badan swasta yang pengurus-nya adalah warga-negara Indonesia seuruhnya;
e.diusahakan oleh pihak swasta, boleh oleh perseorangan asal berkewarga- negaraan Indonesia atau oleh badan swasta yang seluruh pengurusnya berkewarga-negaraan Indonesia, terutama yang mempunyai bentuk koperasi.
1. 4.Pengertian konsesi selama ini memberikan hak yang terlalu luas dan terlalu kuat bagi pemegang konsesi itu. Pengertian yang sedemikian itu tidak dapat dipertahankan lagi, sebab itu pengertian ini ditukar dengan kuasa pertambangan. Hal ini dapat diperbandingkan dengan perubahan-perubahan yang terdapat dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960, Lembaran- Negara tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran-Negara No. 2043).
2. 5.Untuk mencegah kekosongan dalam menghadapi pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan ini, maka diadakan peraturan peralihan. Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-undang ini adalah pengganti "Indische Mijnwet" dan dimaksudkan sebagai peraturan pokok tentang Pertambangan. Disamping itu, seperti diuraikan dalam sub 2 diatas ada peraturan lanjutan. Lagi pula beberapa peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah akan dikeluarkan, sehingga dengan mulai ber- lakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, mengingat belum adanya peraturan-peraturan pelaksanaan, maka "Mijnordonnantie" dan beberapa verordeningen selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan selama belum diganti dengan peraturan-peraturan pelaksanaan baru, masih tetap berlaku. Peraturan-peraturan yang masih dipertahankan buat sementara waktu, dianggap sebagai peraturan-peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan ini, peraturan-peraturan mana kelak akan diganti, diubah, atau dicabut dengan Peraturan Pemerintah atau peraturan-peraturan instansi lain. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan ini, maka hak-hak pertambangan yang lama dan berdasarkan "Indische Mijnwet" yang masih berlaku, akan tetap berlaku, dengan ketentuan bahwa para pemegang kuasa pertambangan tersebut dalam waktu yang sesingkat- singkatnya harus menyesuaikan diri dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan ini. Tenggang waktu tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sesudah waktu tertentu itu lampau, hak itu itu tidak berlaku lagi, dan semua peraturan termaksud dicabut pada saat tenggang waktu itu habis. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Mengenai yang tersebut dalam huruf 1, dicatat disini bahwa Dataran Kontinental yang diartikan oleh dunia Internasional ialah semua daerah dibawah permukaan air dari pantai kearah laut, dimana dalamnya air masih memungkinkan penyelidikan dan pengambilan hasil sumber-sumber kekayaan alam dari dasar laut dan tanah dibawahnya. Pasal 2. Sebagai telah tersebut dalam penjelasan umum, maka dengan pasal ini dinyatakan dengan tegas bahwa semua bahan galian yang terdapat di Indonesia yang masih merupakan letakan-letakan atau timbunan-timbunan alam adalah kekayaan nasional dan dikuasai oleh Negara. Pasal 3. Pembagian dalam tiga golongan bahan galian didasarkan pada pentingnya bahan galian yang bersangkutan bagi Negara. Bahan galian strategis dalam arti kata "strategis" untuk pertahanakan/keamanan Negara ataupun "strategis" untuk menjamin perekonomian Negara. Bahan galian vital dalam arti dalam menjamin hajat hidup orang banyak. Sedang yang tidak termasuk kedalam kedua golongan itu tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecilnya jumlah letaknya (deposit) bahan galian itu. Berhubung dengan kemungkinan-kemungkinan dalam perkembangan teknis, yang dapat merubah nilai pentingnya sesuatu bahan galian dianggap lebih bijaksana penggolongan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 4, 5, 6. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditegaskan pengusahaan masing-masing bahan galian. Bahan-bahan galian golongan a hanya dapat diusahakan oleh Negara atau Negara bersama dengan Daerah golongan b boleh oleh Negara, boleh oleh Daerah tingkat I atau tingkat II dan boleh oleh pihak swasta atau dalam bentuk campuran, tetapi tentu saja dengan pengutamaan kepada Negara dan/atau koperasi. Golongan c dan bahan-bahan galian yang tidak disebut kecil- nya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diserahkan pengaturannya kepada Daerah tingkat I. Usaha yang dilakukan oleh Negara dan/atau Daerah dapat ber- bentuk :
a.Perusahaan Negara;
b.Perusahaan Daerah, yaitu semacam Perusahaan Negara yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, baik Daerah tingkat I atau tingkat II;
c.Perusahaan-bersama, yang dibentuk bersama-sama oleh Negara dan Daerah;
d.Perusahaan-campuran. Pasal 7. Cukup jelas. Pasal 8. Ketentuan dalam pasal ini bermaksud untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya. Dalam pelaksanaannya akan diberikan pengutamaan kepada Koperasi. Pasal 9. Pada saat ini yang sudah sangat dirasakan pentingnya adalah pengaturan tentang minyak dan gas bumi serta sejenisnya. Untuk itu sudah disiapkan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Pasal 10. Dalam suatu kuasa pertambangan yang diberikan dapat dibatasi hanya untuk satu dari usaha-usaha pertambangan yang tersebut dalam pasal ini, tetapi dapat juga lebih dari satu usaha pertambangan itu diberikan sekaligus, melihat pada tujuan dan kesanggupan pengusahanya. Pasal 11. Untuk pengertian hak-hak pertambangan yang telah kita kenal selama ini, sekarang diperlukan istilah kuasa pertambangan. Perbedaan yang pokok disini ialah bahwa yang diberikan dengan kuasa pertambangan hanyalah kekuasaan untuk melaksanakan usaha pertambangan dan tidak memberikan hak pertambangan kepada sipemegang kuasa pertambangan. Dalam Keputusan Menteri yang memberikan kuasa pertambangan itu dijelaskan sampai kemana jauhnya pemberian kuasa pertambangan tadi serta usaha pertambangan apa yang diliputi oleh kuasa pertambangan itu. Pasal 12. Cukup jelas. Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14. Ditetapkannya syarat harus membuktikan kesanggupan tentang modal dan kemampuan tehnik dimaksudkan untuk menghindari terhentinya pekerjaan usaha pertambangan ditengah jalan, sehingga mendatangkan kelambatan dalam pembangunan dibidang pertambangan. Pasal 15. Cukup jelas. Pasal 16. Cukup jelas. Pasal 16. Cukup jelas. Pasal 17. Cukup jelas. Pasal 18. Cukup jelas.

BAB XIII

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 19

dan 20. Apabila kuasa pertambangan berakhir, ada kemungkinan, bahwa pada bahagian dari wilayah kuasa pertambangan yang dikerjakan masih terdapat bahan-bahan galiannya. Sebab itu maka apabila suatu kuasa pertambangan berakhir harus dijaga agar tempat itu tidak rusak, sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan usaha penambangannya. Untuk itu diperlukan ketentuan penjagaan dari kemungkinan kerusakan tersebut disamping kesempatan bagi bekas pemegang kuasa pertambangan itu untuk mengambil hak miliknya yang berada pada tempat itu. Pasal 21, 22 dan 23. Dalam pasal-pasal ni juga ditegaskan kewajiban mereka yang berhak atas tanah untuk memperkenankan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan, dan sekaligus ditegaskan pula kewajiban pemegang kuasa pertambangan untuk mengganti kerugian dan/atau sumbangan kepada mereka yang berhak atas tanah sebagai perimbangan. Pasal 24. Dengan ditentukannya penentuan lebih lanjut tentang pungutan Negara ini oleh Peraturan Pemerintah maka akan lebih mudah dan lebih cepat dapat diatur apabila diperlukan suatu perubahan dalam pungutan Negara itu. Pasal 25. Cukup jelas. Pasal 26. Cukup jelas. Pasal 27. Cukup jelas. Pasal 28. Ketentuan ini diperlukan agar pelanggaran terhadap keputusan Menteri dapat dihukum, karena keputusan Menteri tidak dapat memuat ancaman hukuman. Pasal 29. Cukup jelas. Pasal 30. Maksud Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ialah untuk merubah seluruh peraturan pertambangan dari zaman penjajahan, yang tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasional sekarang. Tetapi untuk jangka waktu tertentu perlu diadakan suatu masa peralihan. Tenggang waktu masaperalihan itu haruslah sesingkat- singkatnya dan akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah agar mudah menyesuaikannya dengan keadaan. Pasal 31. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2055. -------------------------------- CATATAN Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bahan-bahan galian mempunyai arti yang penting sebagai unsur guna pembangunan berbagai cabang industri dan sebagai bahan-bahan yang langsung diperlukan rakyat;
c.bahwa peraturan-peraturan pertambangan yang berlaku sekarang tidak sesuai lagi dengan dasar-dasar pembangunan semesta;
d.bahwa karena itu dianggap perlu adanya suatu peraturan baru tentang pertambangan agar penyelenggaraan usaha pembangunan dapat dilakukan dengan segiat-giatnya dan dengan tegas menuju kepada cita-cita bangsa yang dimaksud diatas;
e.bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Mengingat : ... Mengingat : 1. pasal 33 dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960; Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 September 1960;

Menetapkan

Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 26

(1)Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, barangsiapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 10 dan 11.
(2)Dihukum ...
(2)Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, barangsiapa yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Pasal 27. Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barangsiapa yang berhak atas tanah merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang syah. Pasal 28. Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah;
1. a.pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi Syarat-syarat yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang ini dan/atau Undang-undang termaksud dalam pasal 9 dan/atau Surat Keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan/atau Undang-undang termaksud dalam pasal 9 itu.
2. b.pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah- perintah dan/atau petunjuk yang berwajib berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Pasal 29.
(1)Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseroan, maka hukuman termaksud pada pasal 26, 27 dan 28 dijatuhkan kepada para anggota pengurus.
(2)Tindak-pidana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan-perbuatan lainnya adalah pelanggaran. Pasal 30.
(1)Semua hak pertambangan perusahaan dan/atau perseorangan yang bukan Perusahaan Negara, yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, tetap dapat dijalankan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya; Tenggang waktu itu akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, pemegang- pemegang hak-hak tersebut harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang ini.
(3)Hak-hak ...
(3)Hak-hak pertambangan perusahaan Negara yang masih ada pada saat berlakunya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menjadi kuasa-kuasa pertambangan untuk wilayah-wilayah kuasa pertambangan yang bersangkutan pada saat-saat Keputusan Menteri dikeluarkan untuk itu masing-masing seperti yang dimaksud dalam Pasal 11.
(4)Semua peraturan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan penguasahaan pertambangan oleh persahaan-perusahaan yang tersebut dalam ayat (1) diatas serta peraturan-peraturan pertambangan lainnya, yang masih berlaku sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku, dicabut pada saat berakhirnya waktu yang tersebut dalam ayat (1) diatas. Pasal 31. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-unang ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dan dapat disebut "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan". Agar ... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1960. Pejabat Presiden Republik DJUANDA. Diundangkan di JakartaIndonesia, pada tanggal 14 Oktober 1960. Ajun Sekretaris Negara, SANTOSO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 119. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 1960 TENTANG PERTAMBANGAN. UMUM. Pada tanggal 2 Agustus 1951 telah diterima oleh Parlemen sebuah mosi yang menghendaki agar dibentuk sebuah Panitia Negara untuk Urusan Pertambangan dengan tugas antara lain untuk merencanakan suatu Undang-undang tentang Pertambangan sebagai Pengganti "Indische Mijnwet". Berhubung dengan mosi tersebut diatas, maka oleh Pemerintah telah dibentuk suatu Panitia Negara yang susunannya bersifat politis, dengan dibantu oleh suatu Panitia Ahli. Sebagai hasil pekerjaan Panitia Negara itu, telah disampaikan kepada Pemerintah sebuah rancangan Undang-undang Pertambangan sebagai Undang-undang pokok dan sebuah rancangan Undang-undang Minyak dengan penjelasannya. Oleh Pemerintah kedua rancangan Undang-undang itu disesuaikan dengan Undang- undang Dasar 1945 dan setelah diadakan penyederhanaan seperlunya dan karena keadaan mendesak kedua rancangan Undang-undang itu disusun menjadi :

1.Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan sebagai Undang-undang Pokok;
2.Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. A. Pokok-pokok persoalan. Peraturan pertambangan yang sekarang berlaku yaitu "Indische Mijnwet", tidak dapat dijadikan dasar untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, karena demikian perlu diganti dengan suatu peraturan Pertambangan baru. Sebagai pengganti dari "Indische Mijnwet", hal-hal yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan ini tidak hanya harus selaras dengan cita- cita dasar Negara Republik Indonesia dan garis-garis besar dari haluan negara sebagai termaksud dalam Manifesto Politik Republik Indonesia akan tetapi harus juga disesuaikan dengan perkembangan kepentingan Nasional dalam pertambangan, yang secara mendalam harus ditinjau baik dari sudut politis dan ekonomis, maupun dari sudut sosial dan strategis. Pokok-pokok persoalan tersebut adalah mengenai
1.penguasaan bahan-bahan galian yang berada didalam, dibawah dan diatas wilayah hukum pertambangan Indonesia;
2.pembagian bahan-bahan galian dalam beberapa golongan, yang didasarkan atas pentingnya bahan galian itu;
3.sifat dari perusahaan pertambangan, yang pada dasarnya harus dilakukan oleh Negara, Perusahaan Negara Daerah atau usaha- usaha lainnya berdasarkan azas- azas kekeluargaan;
4.pengertian konsesi ditiadakan, sedangkan wewenang kuasa untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan;
5.adanya peraturan peralihan untuk mencegah kekosongan (vacuum) dalam menghadapi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Penjelasan pokok-pokok persoalan.
1.Mengenai semua bahan galian yang terkandung didalam bumi dan wilayah hukum pertambangan Indonesia dinyatakan, bahwa bahan-bahan galian tersebut dikuasai olh Negara. Pernyataan ini adalah dasar, yang diletakkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan ini, sehingga dengan pernyataan ini Negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuh- penuhnya untuk kepentingan Negara Negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan-bahan galian tersebut adalah merupakan kekayaan nasional. Dengan pengertian baru yang disebut dataran Continental ("Kontinental chelf"), maka wilayah hukum pertambangan meliputi juga daerah diluar batas- batas perairan Indonesia. Pengertian perairan Indonesia inipun adalah pengertian se- sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1960, tentang Perairan Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 22 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1942).
2.Pembagian (gradasi) bahan bahan galian dalam golongan strategis golongan vital dan golongan yang tidak termasuk dalam golongan strategis dan vital didasarkan atas sifat masing-masing bahan galian sendiri, diperlengkapi menurut pendapat- pendapat baru mengenai hal ini, misalnya bahan-bahan galian yang radio- aktif dan lain-lain bahan galian yang vital pertahanan (strategis) dan pembangunan Negara. Dirasakan perlu pula untuk mengadakan Undang-undang ter- sendiri bagi bahan-bahan balian strategis seperti minyak bumi, aspal, lilin bumi dan sejenisnya serta semua jenis gas mudah ter- bakar, dan mungkin juga nantinya bahan galian yang radioaktif oleh karena sifatnya yang sangat khusus. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan ini dianggap sebagai peraturan pokok. Dalam pembuatan peraturan lanjutan, dasar-dasar termaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan ini harus diperhatikan dengan kemungkinan menambah atau menyimpang, berhubung dengan hal-hal yang khusus mengenai bahan galian yang diatur dengan peraturan itu. Manakala ada bahan-bahan galian yang dianggap perlu diusahakan oleh Negara sendiri, maka hal itu ditetapkan dengan Undang-undang.
3.Dalam mempergunakan kekayaan alam, dapat diambil cara-cara pengusahaannya seperti berikut :

a.diusahakan oleh Perusahaan Negara;
b.diusahakan dengan perusahaan-bersama oleh badan-badan Negara dan/atau Daerah;
c.diusahakan oleh Perusahaan Daerah;
d.diusahakan secara campuran oleh Negara dan pihak swasta boleh campuran dengan perseorangan, asal kewarga-negaraan Indonesia dan boleh pula dengan badan swasta yang pengurus-nya adalah warga-negara Indonesia seuruhnya;
e.diusahakan oleh pihak swasta, boleh oleh perseorangan asal berkewarga- negaraan Indonesia atau oleh badan swasta yang seluruh pengurusnya berkewarga-negaraan Indonesia, terutama yang mempunyai bentuk koperasi.
1. 4.Pengertian konsesi selama ini memberikan hak yang terlalu luas dan terlalu kuat bagi pemegang konsesi itu. Pengertian yang sedemikian itu tidak dapat dipertahankan lagi, sebab itu pengertian ini ditukar dengan kuasa pertambangan. Hal ini dapat diperbandingkan dengan perubahan-perubahan yang terdapat dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960, Lembaran- Negara tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran-Negara No. 2043).
2. 5.Untuk mencegah kekosongan dalam menghadapi pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan ini, maka diadakan peraturan peralihan. Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-undang ini adalah pengganti "Indische Mijnwet" dan dimaksudkan sebagai peraturan pokok tentang Pertambangan. Disamping itu, seperti diuraikan dalam sub 2 diatas ada peraturan lanjutan. Lagi pula beberapa peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah akan dikeluarkan, sehingga dengan mulai ber- lakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, mengingat belum adanya peraturan-peraturan pelaksanaan, maka "Mijnordonnantie" dan beberapa verordeningen selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan selama belum diganti dengan peraturan-peraturan pelaksanaan baru, masih tetap berlaku. Peraturan-peraturan yang masih dipertahankan buat sementara waktu, dianggap sebagai peraturan-peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan ini, peraturan-peraturan mana kelak akan diganti, diubah, atau dicabut dengan Peraturan Pemerintah atau peraturan-peraturan instansi lain. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pertambangan ini, maka hak-hak pertambangan yang lama dan berdasarkan "Indische Mijnwet" yang masih berlaku, akan tetap berlaku, dengan ketentuan bahwa para pemegang kuasa pertambangan tersebut dalam waktu yang sesingkat- singkatnya harus menyesuaikan diri dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan ini. Tenggang waktu tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sesudah waktu tertentu itu lampau, hak itu itu tidak berlaku lagi, dan semua peraturan termaksud dicabut pada saat tenggang waktu itu habis. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Mengenai yang tersebut dalam huruf 1, dicatat disini bahwa Dataran Kontinental yang diartikan oleh dunia Internasional ialah semua daerah dibawah permukaan air dari pantai kearah laut, dimana dalamnya air masih memungkinkan penyelidikan dan pengambilan hasil sumber-sumber kekayaan alam dari dasar laut dan tanah dibawahnya. Pasal 2. Sebagai telah tersebut dalam penjelasan umum, maka dengan pasal ini dinyatakan dengan tegas bahwa semua bahan galian yang terdapat di Indonesia yang masih merupakan letakan-letakan atau timbunan-timbunan alam adalah kekayaan nasional dan dikuasai oleh Negara. Pasal 3. Pembagian dalam tiga golongan bahan galian didasarkan pada pentingnya bahan galian yang bersangkutan bagi Negara. Bahan galian strategis dalam arti kata "strategis" untuk pertahanakan/keamanan Negara ataupun "strategis" untuk menjamin perekonomian Negara. Bahan galian vital dalam arti dalam menjamin hajat hidup orang banyak. Sedang yang tidak termasuk kedalam kedua golongan itu tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecilnya jumlah letaknya (deposit) bahan galian itu. Berhubung dengan kemungkinan-kemungkinan dalam perkembangan teknis, yang dapat merubah nilai pentingnya sesuatu bahan galian dianggap lebih bijaksana penggolongan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 4, 5, 6. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditegaskan pengusahaan masing-masing bahan galian. Bahan-bahan galian golongan a hanya dapat diusahakan oleh Negara atau Negara bersama dengan Daerah golongan b boleh oleh Negara, boleh oleh Daerah tingkat I atau tingkat II dan boleh oleh pihak swasta atau dalam bentuk campuran, tetapi tentu saja dengan pengutamaan kepada Negara dan/atau koperasi. Golongan c dan bahan-bahan galian yang tidak disebut kecil- nya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diserahkan pengaturannya kepada Daerah tingkat I. Usaha yang dilakukan oleh Negara dan/atau Daerah dapat ber- bentuk :
a.Perusahaan Negara;
b.Perusahaan Daerah, yaitu semacam Perusahaan Negara yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, baik Daerah tingkat I atau tingkat II;
c.Perusahaan-bersama, yang dibentuk bersama-sama oleh Negara dan Daerah;
d.Perusahaan-campuran. Pasal 7. Cukup jelas. Pasal 8. Ketentuan dalam pasal ini bermaksud untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya. Dalam pelaksanaannya akan diberikan pengutamaan kepada Koperasi. Pasal 9. Pada saat ini yang sudah sangat dirasakan pentingnya adalah pengaturan tentang minyak dan gas bumi serta sejenisnya. Untuk itu sudah disiapkan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Pasal 10. Dalam suatu kuasa pertambangan yang diberikan dapat dibatasi hanya untuk satu dari usaha-usaha pertambangan yang tersebut dalam pasal ini, tetapi dapat juga lebih dari satu usaha pertambangan itu diberikan sekaligus, melihat pada tujuan dan kesanggupan pengusahanya. Pasal 11. Untuk pengertian hak-hak pertambangan yang telah kita kenal selama ini, sekarang diperlukan istilah kuasa pertambangan. Perbedaan yang pokok disini ialah bahwa yang diberikan dengan kuasa pertambangan hanyalah kekuasaan untuk melaksanakan usaha pertambangan dan tidak memberikan hak pertambangan kepada sipemegang kuasa pertambangan. Dalam Keputusan Menteri yang memberikan kuasa pertambangan itu dijelaskan sampai kemana jauhnya pemberian kuasa pertambangan tadi serta usaha pertambangan apa yang diliputi oleh kuasa pertambangan itu. Pasal 12. Cukup jelas. Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14. Ditetapkannya syarat harus membuktikan kesanggupan tentang modal dan kemampuan tehnik dimaksudkan untuk menghindari terhentinya pekerjaan usaha pertambangan ditengah jalan, sehingga mendatangkan kelambatan dalam pembangunan dibidang pertambangan. Pasal 15. Cukup jelas. Pasal 16. Cukup jelas. Pasal 16. Cukup jelas. Pasal 17. Cukup jelas. Pasal 18. Cukup jelas.

BAB XIII

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 37 Tahun 1960

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 26

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 10 Tahun 1960

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1960

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 26

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 10 Tahun 1960

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1960