Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 38 Tahun 1960
- Nomor
- 38
- Tahun
- 1960
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : 1. pasal 33 dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 September 1960;
Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu. Pasal 1.
Pasal 2. ... Pasal 2.
Pasal 3. ... Pasal 3.
Pasal 4.
Pasal 5. Untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan perusahaan- perusahaan besar yang berusaha dalam lapangan pertanian dan perekonomian rakyat didaerah wilayah kerjanya, pula demi kelancaran jalannya perusahaan, maka Menteri Agraria dapat mengadakan ketentuan-ketentuan agar perusahaan turut serta dalam usaha-usaha dibidang kesejahteraan - daerah yang bersangkutan. Pasal 6. ... Pasal 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1960. Pejabat Presiden Republik Indonesia, DJUANDA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1960. Ajun Sekretaris Negara, SANTOSO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 120. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1960 tentang PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU. UMUM.
Dengan demikian maka tidaklah akan ada jaminan bahwa tanaman-tanaman yang mempunyai arti yang penting bagi rakyat banyak dan Negara tidak akan terdesak oleh tanaman-tanaman yang lebih memberikan keuntungan finansiil bagi fihak yang menguasai tanah. Dengan demikian maka tidak ada jaminan bahwa kepentingan umum dan Negara akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Kiranya pemakaian tanah yang disertai planning itu akan dapat menghambat dan merintangi pelaksanaan program Peme- rintah tersebut diatas. Oleh karena itu maka perlu diadakan rencana penanaman yang teratur, suatu planning bagi tanah pertanian yang tersedia pada waktu ini. Dalam planning tersebut untuk jenis-jenis tanaman yang penting, baik tanaman bahan makanan, maupun tanaman perdagangan diberikan jatah tanah menurut keperluan rakyat dan Negara dalam rangka overall-planning pembangunan Pemerintah.
Berhubung dengan itu maka dibanyak daerah pabrik-pabrik gula sukar sekali untuk dapat menyewa tanah yang diperlukan. Oleh karena penanaman tebu pabrik itu terikat pada letaknya pabrik yang bersangkutan, maka pabrik seringkali terpaksa menyewa tanah-tanah yang kurang baik dan tanah-tanah yang letaknya terpencar satu dengan yang lain. Hal yang demikian terang berpengaruh yang tidak baik terhadap produksi gula dalam keseluruhannya. Mengingat akan pentingnya arti produksi gula itu bagi rakyat dan Negara, maka perlu segera diadakan tindakan-tindakan untuk mencegah merosotnya produksi tersebut, antara lain dengan mengusahakan supaya pabrik-pabrik yang bersangkutan dapat menyewa tanah-tanah didaerah kerjanya seluas yang diperlukan.
Pula Menteri Agraria setelah mendengar kedua Menteri tersebut dapat menetapkan batas maksimum luas tanah yang boleh ditanami dengan jenis-jenis tanaman yang tertentu, yaitu jenis-jenis tanaman (misalnya tembakau virginia) yang dikhwatirkan akan mendesak tanaman-tanaman lain yang lebih penting atau yang penanamannya terbatas pada daerah-daerah atau jenis-jenis tanah yang tertentu. Penetapan Menteri Agraria itu didasarkan atas wilayah kerja sesuatu perusahaan (misalnya rayon kerja sesuatu pabrik gula) ataupun atas wilayah sesuatu daerah, misalnya Daerah Swatantra tingkat II (pasal 1 ayat (1) dan pasal 2). Kemudian oleh Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan ditetapkan pembagian maksimum dan/tau minimum luas tanah untuk desa-desa didalam wilayahnya (pasal 2 ayat (1)]. Adapun tanah-tanah mana yang harus disediakan untuk dan/atau boleh ditanami dengan tanaman-tanaman yang tertentu itu ditetapkan oleh Panitia Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan 2 orang wakil tani yang ditunjuk oleh Camat (Asisten Wedana) [pasal 2 ayat (2)]. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Ayat 1. Penetapan Menteri Agraria tentang maksimum luas tanah yang boleh ditanami dengan dan/atau minimum luas tanah yang harus disediakan untuk sesuatu jenis tanaman yang tertentu itu tidak perlu meliputi seluruh daerah Negara, tetapi dapat juga hanya mengenai daerah-daerah tertentu saja yang dipandangnya perlu untuk diadakan penetapan tersebut. Ayat 3. Terdesaknya tanaman tertentu oleh tanaman lain seringkali disebabkan karena besarnya perbedaan antara hasil yang diperoleh dari kedua macam tanaman itu. Misalnya mengenai tebu pabrik dan tembakau virginia dalam contoh diatas yang menjadi sebab ialah karena dasarnya perbedaan antara jumlah sewa tanah untuk tebu dan hasil yang diperoleh dari tanaman atau persewaan tanah untuk tembakau. Berhubung dengan itu maka misalnya penetapan luas tanah yang harus disediakan untuk tanaman tebu pabrik dan luas minimun tanah yang boleh ditanami tembakau virginia yang dimungkinkan oleh pasal 1 ayat (1), perlu dibarengi pula dengan penetapan jumlah sewa tanah untuk tebu pabrik yang dianggap layak. Untuk itu maka diadakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) ini. Selain itu sudah barang tentu oleh Pemerintah dapat diambil pula tindakan-tindakan lainnya untuk mengimbangi kerugian yang mungkin diderita oleh rakyat yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengusahaan tanah lainnya" ialah misalnya jika tanah yang bersangkutan diusahakan sendiri oleh yang empunya atau diusahakan dengan cara mengadakan perjanjian bagi-hasil. Untuk bentuk pengusahaan yang terakhir ini sudah ada ketentuan-ketentuannya yang diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 2) tentang "Perjanjian bagi-hasil". Pasal 2. Ayat 2. "Wakil-wakil tani" yang dimaksud dalam ayat (2) ini bisa pemilik tanah, tetapi mungkin juga wakil-wakil organisasi-organisasi tani didesa yang bersangkutan, hal mana tergantung pada keadaan didesa itu dan terserah pada kebijaksanaan Camat (Asisten Wedana)" Ayat 3. Agar supaya kewajiban untuk menyediakan tanah untuk tanaman-tanaman yang tertentu tidak terus-menerus dibebankan kepada orang-orang yang tertentu saja, hingga mungkin merugikan mereka yang yang bersangkutan, maka ditetapkan dalam pasal ayat (3) ini suatu ketentuan, agar hal itu diatur secara bergiliran, dengan memperhatikan pula kepentingan perusahaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan letak dan macamnya tanah yang diperlukan serta kelangsungan kesuburan- tanahnya. Ayat 4. Yang dimaksud dengan "instansi-instansi lain" itu misalnya Kantor Urusan Perusahaan-perusahaan yang berada dalam pengusahaannya. Ayat 5. Didaerah-daerah dimana ada Residen (Kepala Keresidenan atau Residen Koordinator) sebaiknya wewenang ini diserahkan kepadanya.
dan 4. Agar supaya planning yang sudah ditetapkan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat pula sanksi pidana dalam pasal 3 dan 4 ini. Pasal 5. Pasal ini memberi wewenang kepada Menteri Agraria untuk mengikut-sertakan sesuatu perusahaan dalam usaha-usaha dibidang kesejahteraan daerah wilayah kerjanya, misalnya dalam pembuatan bangunan-bangunan pengairan, rumah-rumah sekolah dan lain sebagainya. Perusahaan itu dapat menyelenggarakan sendiri usaha- usaha itu atau bersama dengan instansi-instansi lain. Adapun maksud dari pada mengikut-sertakannya perusahaan dalam usaha-usaha kesejahteraan daerah itu ialah agar terjaga keseimbangan antara perkembangan perusahaan dan perekonomian rakyat didaerah itu serta demi kelancaran jalannya perusahaan itu sejdiri, misalnya didalam hal mendapatkan tanah-tanah yang diperlukan untuk tanamannya. Menteri Agraria dapat menggunakan wewenangnya tersebut dengan mengingat keadaan daerah dan perusahaan yang bersangkutan. TAMBAHAN LEMBARN NEGARA NOMOR 2058. -------------------------------- CATATAN Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)