Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 1963
- Nomor
- 5
- Tahun
- 1963
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Mengingat : 1. Pasal 22 ayat 1 serta pasal 23 ayat 4 dan ayat 5 Undang- undang Dasar;
Memutuskan : … Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Surat Hutang Landreform. Pasal 1.
280).
1.000,- (seribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), menurut cara yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 2.
Pasal 3.
Pasal 4.
(2 ) Jika … (2 ) Jika bekas-pemilik-tanah atau ahli-warisnya itu tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menukar surat hutang landreform dengan barang-barang modal sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, maka kepada pemegang surat hutang landreform lainnya diberikan kesempatan pula untuk melakukan penukaran itu jika ternyata bahwa barang- barang modal tersebut masih ada sisanya,
Pasal 5. Kupon-kupon tahunan dan pelunasan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 2, 3 dan 4 dapat ditukar dengan uang pada semua kantor Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan badan-badan lain di Indonesia yang akan ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang akan ditetapkan olehnya. Pasal 6.
Pasal 7. … Pasal 7. Dalam melaksanakan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Stbl. 1925 No. 319) dan "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Stbl. 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah - terakhir dengan Undang- undang No. 13 Prp tahun 1959 dan Undang-undang No. 16 Prp tahun 1959 - maka :
Pasal 8.
Semua pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan surat hutang landreform dibebankan kepada Anggaran Negara Republik Indonesia, termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya. Pasal 10. Segala surat-surat pendaftaran, kwitansi-kwitansi, pemastian- pemastian perjanjian dan lain-lain yang dibuat untuk menjalankan Peraturan Pemeintah Pengganti Undang-undang ini bebas dari bea materai. Pasal 11. Untuk surat-surat hutang landreform dan kupon-kupon bunga yang hilang atau musnah dapat diberi gantinya menurut peraturan- peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri. Pasal 12. Hal-hal yang belum diatur guna pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tangggal 22 Juni 1963. Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd DJUANDA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1963. Sekretaris Negara, ttd A.W. SURJOADININGRAT S.H. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 63 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1963 tentang SURAT HUTANG LANDREFORM UMUM Didalam Undang-undang Pokok Agraria (pasal 17) ditentukan, bahwa kepada para bekas pemilik tanah yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan landreform akan diberikan ganti-kerugian. Ganti-kerugian itu akan diberikan sejumlah 10% dalam bentuk uang simpanan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan, sedang sisaanya berupa surat hutang landreform (pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961). Berhubung dengan itu, maka perlu diadakan suatu peraturan yang memberi ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pengeluaran surat-surat hutang landreform tersebut. Karena pengeluaran surat-surat hutang landreform itu merupakan suatu cara pembayaran ganti-kerugian oleh Pemerintah, maka biaya-biaya yang bersangkutan, termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya, merupakan beban Anggaran Negara. Maka peraturan yang dimaksudkan itu haruslah berbentuk atau setingkat Undang-undang. Oleh karena tanah-tanah yang terkena peraturan landreform itu sudah mulai dikuasai oleh Pemerintah sejak tanggal 24 September 1961 dan sebagian bahkan sudah dibagi- bagikan kepada para petani yang berhak menerimanya, maka sudah selayaknyalah kiranya jika ganti-kerugian tersebut diatas kepada para bekas pemiliknya diberikan secepat mungkin yaitu dimulai pada tanggal 24 September 1963. Oleh karena pengeluaran surat- surat hutang landreforrm itu memerlukan persiapan yang tidak sedikit, maka terpaksalah soalnya diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, agar pelaksanaannya dapat segera dimulai. PASAL … PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 4
Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa untuk mengeluarkan surat-surat hutang landreform itu. Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka surat-surat hutang landreform tersebut hanya akan diberikan kepada bekas pemilik tanah itu.
Berhubungan dengan itu dan adanya kemungkinan, bahwa jumlah barang- barang modal yang disediakan Pemerintah untuk pelunasan tersebut tidak mencukupi, maka ditetapkanlah didalam pasal 4, bahwa para bekas pemilik tanahlah yang diberi prioritas pertama untuk menukarkan surat-surat hutang landreformnya dengan barang-barang modal itu. Kalau … Kalau masih ada sisanya baru para pemegang surat hutang landreform lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun surat-surat hutang landreform itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada Panitia Landreform setempat tersedia daftar dari pada nama-nama para bekas pemilik tanah, maka kiranya tidak sukar untuk menentukan, apakah seorang pemegang surat hutang landreform itu seorang bekas pemilik atau bukan. Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai, sebesar nilai pari.
Mengingat sifat surat hutang landreform itu sebagai suatu tanda pemberian ganti- kerugian, maka sesuailah kiranya dengan keinginan orang-orang yang bersangkutan, jika mereka itu diperbolehkan untuk memegang dan menyimpannya sendiri menurut cara yang dikehendakinya.
Memperkenalkan surat-surat hutang landreform itu dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari Bank, akan berarti tidak sedikit menambah besarnya volume uang yang beredar, hal mana justru akan dicegah dengan cara pemberian ganti-kerugian berupa surat hutang landreform yang pelunasannya dilakukan dalam waktu 12 tahun itu.
… Pasal 7 s/d 13 Cukup jelas. Diketahui : Menteri/Pd. Sekretaris Negara, ttd A.W. SURJOADININGRAT S.H. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 2557
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)