Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 12 Tahun 1960
- Nomor
- 12
- Tahun
- 1960
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Mengingat : pasal 22 Undang-undang Dasar Republik Indonesia; Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK.
Pasal 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 April 1960. Agar ... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1960. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1960. Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 37. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1960 tentang PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK. Dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Kekayaan yang dilola oleh Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak, ditetapkan peruntukan kekayaan-kekayaan itu secara membagi-bagi pengelolaannya kepada pelbagai Departemen-departemen Pemerintahan Pusat. Setelah pembagian pengelolaan ini terjadi, maka selesailah pekerjaan Panitya tersebut dan tiba saatnya untuk membubarkannya. Dengan dibubarkannya Panitya ini peraturan-peraturan yang bersangkutan dapat sekali dicabut. Peraturan-peraturan ini adalah :
Kalau sekiranya timbul pertanyaan, apakah barangkali dari peraturan-peraturan tersebut ada yang seyogiyanya dipertahankan untuk Departemen-departemen yang mengambil-alih pengelolaan kekayaan-kekayaan yang bersangkutan kekuasaan Panitya maka dapat dikatakan, bahwa tidak ada suatupun dari peraturan-peraturan yang semacam itu. "Besluit Vijandelijk Vermogen" sudah terang dapat dicabut seluruhnya oleh karena pengertian "kekayaan musuh" sekarang tidak ada lagi. Dari ... Dari "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" dapat ditinjau pasal-pasal yang berikut :
Panitya selaku Badan Hukum mempunyai kekayaan-kekayaan, yang selayaknya harus dinyatakan menjadi milik Negara, dan yang pengelolaannya sebaiknya diserahkan semua kepada Departemen Kehakiman. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1962.
Membuka PDF…
Dokumen
Undang-Undang