DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5503); MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat- syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
2.Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
3.Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
4.Lembaga Jaminan Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Jaminan adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.
5.Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Pelaksana adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Lembaga Jaminan.
6.Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
7.Premi . . .
7.Premi Penjaminan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Premi Penjaminan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pengelola Gudang sebagai peserta penjaminan kepada Lembaga Pelaksana dalam rangka kegiatan penjaminan Resi Gudang.
8.Penerima Hak Jaminan adalah pihak yang memegang atau berhak atas Hak Jaminan atas Resi Gudang sesuai dengan Akta Pembebanan Hak Jaminan.
9.Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
11.Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi dan diatur kembali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai Lembaga Pelaksana.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 3

Lembaga Pelaksana memiliki fungsi:

a.melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya; dan
b.memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Lembaga Pelaksana mempunyai tugas:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang; dan
2. b.melaksanakan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang.
(2)Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Lembaga Pelaksana mempunyai tugas:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang;
2. b.merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik); dan
3. c.melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).

Pasal 5

(1)Lembaga Pelaksana wajib:
1. a.membentuk struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan;
2. b.memiliki sarana dan sistem informasi yang terhubung secara online ke setiap Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang di seluruh Indonesia;
3. c.membuat laporan kegiatan dan pembukuan keuangan yang terpisah;
4. d.memiliki sistem manajemen risiko yang terpercaya; dan
5. e.membuat peraturan dan tata tertib dalam rangka pelaksanaan penjaminan.
(2)Lembaga Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan Sistem Resi Gudang kepada Menteri dan melaporkan kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 6

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Pelaksana mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Pengelola Gudang pertama kali menjadi peserta;
2. b.menetapkan dan memungut uang jaminan atas setiap barang yang disimpan;
3. c.melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Pelaksana;
4. d.mendapatkan . . .
5. d.mendapatkan dan memastikan data barang yang disimpan pemilik barang pada Pengelola Gudang sesuai dengan data dalam Resi Gudang, data dan laporan keadaan keuangan Pengelola Gudang;
6. e.melakukan pencocokan (rekonsiliasi), verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
7. f.menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
8. g.menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Pelaksana, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; dan
9. h.menjatuhkan sanksi administratif.
(2)Lembaga Pelaksana dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal.
(3)Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelaksana dapat bertindak sebagai kreditur terhadap Pengelola Gudang berdasarkan hak subrogasi dari Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Pelaksana terkait dengan pelaksanaan penjaminan Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Menteri.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pembinaan teknis penjaminan Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit meliputi:
1. a.memberikan asistensi dan bimbingan teknis pada Lembaga Pelaksana terkait dengan penyelenggaraan penjaminan dalam Sistem Resi Gudang;
2. b.memberikan pelatihan sumber daya manusia Lembaga Pelaksana terkait dengan penyelenggaraan penjaminan dalam Sistem Resi Gudang;
3. c.memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Lembaga Pelaksana terkait dengan penyelenggaraan penjaminan dalam Sistem Resi Gudang; dan
4. d.memberikan teguran tertulis dalam hal Lembaga Pelaksana tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan:
1. a.meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan;
2. b.memeriksa catatan, pembukuan, laporan, dan/atau dokumen pendukung lainnya; dan
3. c.meminjam atau membuat salinan atas catatan, pembukuan, laporan, dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Lembaga Pelaksana diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN

Pasal 9

(1)Sumber pendanaan Lembaga Pelaksana untuk kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang berasal dari:
1. a.Pemerintah;
2. b.kontribusi . . .
3. b.kontribusi Pengelola Gudang pada saat pertama kali menjadi anggota Lembaga Pelaksana;
4. c.Premi Penjaminan dari anggota Lembaga Pelaksana atas setiap barang yang disimpan;
5. d.hasil investasi dari dana yang dihimpun oleh Lembaga Pelaksana;
6. e.denda; dan/atau
7. f.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk pertama kalinya sumber pendanaan Lembaga Pelaksana untuk kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai penyertaan modal negara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 10

(1)Dana Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan penjaminan Sistem Resi Gudang, investasi, pengadaan barang, jasa dan biaya peningkatan kapasitas pelayanan penjaminan Sistem Resi Gudang.
(2)Dana Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dipergunakan untuk pembayaran klaim.
(3)Dana Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipergunakan untuk kegiatan penjaminan.
(4)Kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan operasional, pembayaran klaim, dan investasi.
(5)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam bentuk Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau simpanan pada bank nasional.
(6)Penggunaan . . .
(6)Penggunaan dana oleh Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjalankan fungsi dan tugas Lembaga Pelaksana sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5503); MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat- syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
2.Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
3.Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
4.Lembaga Jaminan Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Jaminan adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.
5.Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Pelaksana adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Lembaga Jaminan.
6.Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
7.Premi . . .
7.Premi Penjaminan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Premi Penjaminan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pengelola Gudang sebagai peserta penjaminan kepada Lembaga Pelaksana dalam rangka kegiatan penjaminan Resi Gudang.
8.Penerima Hak Jaminan adalah pihak yang memegang atau berhak atas Hak Jaminan atas Resi Gudang sesuai dengan Akta Pembebanan Hak Jaminan.
9.Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
11.Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

Pasal 2

BAB II

FUNGSI, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 3

Lembaga Pelaksana memiliki fungsi:

a.melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya; dan
b.memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Lembaga Pelaksana mempunyai tugas:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang; dan
2. b.melaksanakan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang.
(2)Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Lembaga Pelaksana mempunyai tugas:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang;
2. b.merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik); dan
3. c.melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).

Pasal 5

(1)Lembaga Pelaksana wajib:
1. a.membentuk struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan;
2. b.memiliki sarana dan sistem informasi yang terhubung secara online ke setiap Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang di seluruh Indonesia;
3. c.membuat laporan kegiatan dan pembukuan keuangan yang terpisah;
4. d.memiliki sistem manajemen risiko yang terpercaya; dan
5. e.membuat peraturan dan tata tertib dalam rangka pelaksanaan penjaminan.
(2)Lembaga Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan Sistem Resi Gudang kepada Menteri dan melaporkan kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 6

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Pelaksana mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Pengelola Gudang pertama kali menjadi peserta;
2. b.menetapkan dan memungut uang jaminan atas setiap barang yang disimpan;
3. c.melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Pelaksana;
4. d.mendapatkan . . .
5. d.mendapatkan dan memastikan data barang yang disimpan pemilik barang pada Pengelola Gudang sesuai dengan data dalam Resi Gudang, data dan laporan keadaan keuangan Pengelola Gudang;
6. e.melakukan pencocokan (rekonsiliasi), verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
7. f.menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
8. g.menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Pelaksana, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; dan
9. h.menjatuhkan sanksi administratif.
(2)Lembaga Pelaksana dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal.
(3)Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelaksana dapat bertindak sebagai kreditur terhadap Pengelola Gudang berdasarkan hak subrogasi dari Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Pelaksana terkait dengan pelaksanaan penjaminan Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Menteri.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pembinaan teknis penjaminan Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit meliputi:
1. a.memberikan asistensi dan bimbingan teknis pada Lembaga Pelaksana terkait dengan penyelenggaraan penjaminan dalam Sistem Resi Gudang;
2. b.memberikan pelatihan sumber daya manusia Lembaga Pelaksana terkait dengan penyelenggaraan penjaminan dalam Sistem Resi Gudang;
3. c.memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Lembaga Pelaksana terkait dengan penyelenggaraan penjaminan dalam Sistem Resi Gudang; dan
4. d.memberikan teguran tertulis dalam hal Lembaga Pelaksana tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan:
1. a.meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan;
2. b.memeriksa catatan, pembukuan, laporan, dan/atau dokumen pendukung lainnya; dan
3. c.meminjam atau membuat salinan atas catatan, pembukuan, laporan, dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Lembaga Pelaksana diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN

Pasal 9

(1)Sumber pendanaan Lembaga Pelaksana untuk kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang berasal dari:
1. a.Pemerintah;
2. b.kontribusi . . .
3. b.kontribusi Pengelola Gudang pada saat pertama kali menjadi anggota Lembaga Pelaksana;
4. c.Premi Penjaminan dari anggota Lembaga Pelaksana atas setiap barang yang disimpan;
5. d.hasil investasi dari dana yang dihimpun oleh Lembaga Pelaksana;
6. e.denda; dan/atau
7. f.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk pertama kalinya sumber pendanaan Lembaga Pelaksana untuk kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai penyertaan modal negara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 10

(1)Dana Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan penjaminan Sistem Resi Gudang, investasi, pengadaan barang, jasa dan biaya peningkatan kapasitas pelayanan penjaminan Sistem Resi Gudang.
(2)Dana Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dipergunakan untuk pembayaran klaim.
(3)Dana Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipergunakan untuk kegiatan penjaminan.
(4)Kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan operasional, pembayaran klaim, dan investasi.
(5)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam bentuk Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau simpanan pada bank nasional.
(6)Penggunaan . . .
(6)Penggunaan dana oleh Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjalankan fungsi dan tugas Lembaga Pelaksana sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2019