Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1974
- Nomor
- 10
- Tahun
- 1974
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1970 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.
Pasal 1, 2 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 1 Kepada seorang Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan diberikan tunjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini" "Pasal 2
"Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka :
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1974. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO JENDERAL-TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1974 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1970 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN I. PENJELASAN UMUM. Sebagai langkah lanjutan untuk memberikan jaminan yang layak bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara, dianggap perlu untuk mengubah besarnya jumlah tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970. Dengan Peraturan Pemerintah ini tunjangan yang semula berjumlah sebesar serendah-rendahnya Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) diubah menjadi serendah-rendahnya Rp. 9.800,- (Sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebulan bagi seorang Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. Bagi janda Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan tunjangannya ditetapkan separoh dari tunjangan suaminya. Tunjangan ini dibagi rata, apabila terdapat lebih dari seorang janda yang sah. Jumlah tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan ini diberikan secara "lumpsum" dalam arti, bahwa diatasnya tidak lagi diberikan tunjangan keluarga dan lain sebagainya. Namun … Namun disamping jumlah tersebut kepada para penerima tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan diberikan tunjangan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pensiun Pegawai Negeri Sipil. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Dengan ketentuan termaksud dalam Pasal 2 huruf a, maka semua surat keputusan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3026
Membuka PDF…