Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2014
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATANDAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINANRES! GUDANG. MEMUTUSKAN:
bahwa untuk mengatur penetapan lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jarninan Resi Gudang serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44A ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 ten tang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 ten tang Sistem Resi Gudang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjarninan Resi Gudang; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERSYARATANDANTATACARAPENETAPANLEMBAGAPELAKSANA PENJAMINANRESI GUDANG TENTANG NOMOR 10 TAHUN 2014 PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA SALINAN Pasal Pasal 3 Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
Sebelum Lembaga Jaminan Resi Gudang berdiri dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Peru bah an atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana. . Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Agar ... Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
melakukana. mengumumkan penerimaan dan pendaftaran calon Lembaga Pelaksana;
. Pasal 4 anna Djaman 12----, Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIANSEKRETARIATNEGARA Perundang-undangan ;;;~~~~g Perekonomian, LEMBARANNEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2014 NOMOR 32 AMIR SYAMSUDIN ttd MENTERIHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal12 Februari 2014 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah iru dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. t-<t:.t-'UBLIK INDONESIA Dengan ... I. UMUM Setelab eliundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2011 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang pada tanggal 8 Agustus 2011, Sistem Resi Gudang eli Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan baik dan meningkat dengan cepat. Hal ini dikarenakan adanya pengaturan mengenai Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga Jaminan Resi Gudang bertindak sebagai penjamin apabila terdapat Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan (mishandling) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang elisimpan eli gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang. Dengan adanya pengaturan mengenai Lembaga Jaminan Resi Gudang, diharapkan pengaturan tersebut menjadi katalisator dalam mempercepat perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia. Selain itu, dengan adanya Lembaga Jaminan Resi Gudang diharapkan kepercayaan pelaku usaha (pemegang Resi Gudang, lembaga keuangan, dan Pengelola Gudang) terhadap integritas Sistem Resi Gudang akan makin meningkat. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha dari skala besar (pedagang, prosesor, eksportir, dan perusahaan perkebunan) sampai skala kecil [petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi) merasa terlindungi. Untuk membentuk suatu lembaga baru (Lembaga Jaminan Resi Gudang) memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, sebelum Lembaga Jaminan Resi Gudang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 ten tang Sistem Resi Gudang, fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan kegiatan penjaminan. Lembaga yang melaksanakan kegiatan penjaminan terse but merupakan lembaga atau badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang akan ditetapkan dengan peraturan pernerintah tersendiri. PENJELASAN . ATAS PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA NOMOR 10 TAHUN2014 TENTANG PERSYARATANDANTATACARAPENETAPANLEMBAGAPELAKSANA PENJAMINANRESI OUDANG TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5503 Pasal 6 Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 3 Hurufa Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud dengan "penjaminan" adalah penjaminan dalam arti luas seperti penjaminan kredit, penjaminan ekspor, penjaminan komoditas, pertanggungan, atau penjaminan lainnya. Hurufc Yang dimaksud dengan "terkait dengan kegiatan Sistem Resi Gudang" adalah termasuk lembaga atau badan usaha yang kegiatan usahanya tidak semata-rnata di bidang Sistem Resi Gudang. Hurufd Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas. Pasall Cukup jelas. Pasa12 Cukup jelas. II. PASALOEMI PASAL Dengan adanya pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang diharapkan dapat diperoleh lembaga yang melaksanakan kegiatan penjaminan yang kredibel dan berkompeten untuk mengemban tugas penjaminan dengan baik.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)