Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2012
- Nomor
- 103
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Pasal I Pasal I . . . Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) diubah sebagai berikut:
evaluasi, pertimbangan, dan persetujuan Pimpinan Komisi dan pimpinan instansi asal.
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Agar . . . pada tanggal 10 Desember 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 268 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI I. UMUM Bahwa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi tidak hanya perlu didukung dana yang cukup, tetapi juga perlu didukung sumber daya manusia yang profesional, berintegritas tinggi, bermoral dan bertanggung jawab serta konsisten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Oleh sebab itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi, sumber daya manusia pada Komisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581), perlu dilakukan perubahan dan beberapa penambahan, yaitu masalah:
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pegawai Komisi dididik sesuai kebutuhan Komisi berdasarkan strategi dan target yang telah ditentukan. Pendidikan tersebut mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit sehingga untuk menjaga kesinambungan keahlian seluruh Pegawai Komisi dalam menjalankan tugas dan wewenang Komisi mereka perlu dipertahankan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi. Oleh sebab itu masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi ditentukan paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) . . . Ayat (6) Pemberian waktu 6 (enam bulan) dimaksudkan agar ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan pengganti Pegawai Negeri yang dipekerjakan, dan menjaga kelangsungan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh Komisi. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “pembinaan karir” adalah dalam rangka promosi. Huruf b Contoh:
Ayat (3) . . . Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 3
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “gaji dari instansi asal” terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan serta tunjangan jabatan dan uang lauk pauk/uang makan yang masih dibayarkan instansi asal. Ayat (3a) Tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai pemberi jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3b) Insentif bulanan terdiri dari insentif tetap dan insentif tidak tetap. Insentif tetap dihitung berdasarkan persentase dari insentif tahunan dan insentif tidak tetap dihitung berdasarkan tingkat jabatan (grade) tertentu yang diduduki oleh Pegawai dengan dilengkapi laporan timesheet per bulan. Insentif bulanan dibayarkan langsung kepada Pegawai Komisi. Insentif . . . Insentif tahunan dihitung berdasarkan pencapaian kinerja setahun dan dibayarkan langsung kepada Pegawai Komisi pada akhir tahun setelah adanya penilaian kinerja yang dilakukan oleh Komisi. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 4
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1a) Cukup jelas. Ayat (1b) Tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai pemberi jasa. Ayat (1c) Insentif bulanan terdiri dari insentif tetap dan insentif tidak tetap. Insentif tetap dihitung berdasarkan persentase dari insentif tahunan dan insentif tidak tetap dihitung berdasarkan tingkat jabatan (grade) tertentu yang diduduki oleh Tim Penasihat Komisi dilengkapi dengan laporan timesheet per bulan. Insentif bulanan dibayarkan langsung kepada Tim Penasihat Komisi. Insentif . . . Insentif tahunan dihitung berdasarkan pencapaian kinerja setahun dan dibayarkan langsung kepada Tim Penasihat Komisi pada akhir tahun setelah adanya penilaian kinerja yang dilakukan oleh Komisi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5374
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)