Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2001
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Daerah wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah Pusat, termasuk Pinjaman Daerah.
…
Bentuk laporan informasi yang disampaikan dapat berupa narasi, tabel, dan atau grafis.
Tata cara penyusunan informasi harus memenuhi prinsip-prinsip akurasi, sederhana, mudah dimengerti, relevan, komparabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyampaian informasi dilakukan secara berkala dapat melalui media elektronik dan atau cetak.
Dalam hal Daerah tidak menyampaikan informasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 21 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG INFORMASI KEUANGAN DAERAH UMUM Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 28 menetapkan bahwa Daerah wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah Pusat. Informasi yang bersangkutan diperlukan Pemerintah Pusat untuk Sistem Informasi Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. Informasi Keuangan Daerah yang tersedia harus memenuhi prinsip-prinsip akurasi, sederhana, mudah dimengerti, relevan, komparabilitas, dan dapat dipertanggung-jawabkan, agar terwujudnya transparansi informasi sehingga dapat diketahui oleh semua pihak. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Cukup jelas
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)