DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1984

Nomor: 13
Tahun: 1984
Ditetapkan: 18 Mei 1984
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan penjadwalan kembali proyek tersebut, dipandang perlu untuk menjual seluruh saham milik Negara pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Madura yang telah didirikan dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan pabrik semen di Madura kepada pihak swasta yang berminat untuk terus melanjutkan proyek pembangunan pabrik tersebut;
c.bahwa penjualan seturuh saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Madura sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir denpn Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Peraturan …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalain Bidang Industri Semen (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 52);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJUALAN SELURUH SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN MADURA.

BAB I

PENJUALAN SAHAM

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melepaskan penyertaan modal sahamnya pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Madura dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya dalam PERSERO tersebut kepada pihak swasta.

BAB II

PELAKSANAAN PENJUALAN

Pasal 2

Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian mengatur lebih lanjut pelaksanaan penjualan saham-saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Madura termasuk penetapan harga jual saham PERSERO dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

…

Pasal 3

Terhitung sejak tanggal diselesaikannya penjualan/pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Bidang Industri Semen (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 52) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1984 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TTD SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1984 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA TTD SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 16

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan penjadwalan kembali proyek tersebut, dipandang perlu untuk menjual seluruh saham milik Negara pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Madura yang telah didirikan dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan pabrik semen di Madura kepada pihak swasta yang berminat untuk terus melanjutkan proyek pembangunan pabrik tersebut;
c.bahwa penjualan seturuh saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Madura sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir denpn Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Peraturan …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalain Bidang Industri Semen (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 52);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJUALAN SELURUH SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN MADURA.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1984

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENJUALAN SAHAM

Pasal 1

PELAKSANAAN PENJUALAN

Pasal 2

…

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1971

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENJUALAN SAHAM

Pasal 1

PELAKSANAAN PENJUALAN

Pasal 2

…

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1971