Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2014
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.
dan
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5022), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 hari sejaktanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 37… PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI I. UMUM Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Riset dan Teknologi sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Riset dan Teknologi telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Riset dan Teknologi, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi dengan Peraturan Pemerintah ini. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5507 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENISPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKUPADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF I PERIZINAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHAASING, DAN ORANG ASING: A. Izin Bagi Peneliti dari Perguruan Tinggi Asing:
per orang Rp 1.750.000,00
per orang Rp 2.500.000,00
per orang Rp 5.000.000,00
per orang Rp 750.000,00
NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
per orang Rp 1.250.000,00
per orang Rp 2.500.000,00
per orang Rp 1.000.000,00
per orang Rp 500.000,00 B. Izin Bagi Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing:
per orang Rp 1.750.000,00
per orang Rp 2.500.000,00
per orang Rp 5.000.000,00
per orang Rp 750.000,00
per orang Rp 1.250.000,00
per orang Rp 2.500.000,00
NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
per orang Rp 1.000.000,00
per orang Rp 500.000,00 C. Izin Bagi Peneliti dari Badan Usaha Asing:
per orang Rp 3.000.000,00
per orang Rp 5.000.000,00
per orang Rp 10.000.000,00
per orang Rp 1.750.000,00
per orang Rp 2.500.000,00
per orang Rp 5.000.000,00
per orang Rp 1.000.000,00
NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
per orang Rp 500.000,00 D. Izin Bagi Orang Asing:
per orang Rp 750.000,00
per orang Rp 1.300.000,00
per orang Rp 1.500.000,00
per orang Rp 500.000,00
per orang Rp 650.000,00
per orang Rp 750.000,00
per orang Rp 1.000.000,00
per orang Rp 500.000,00 II PELATIHAN . . . NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF II PELATIHAN ALIH TEKNOLOGI: A. Pelatihan Alih Teknologi Pertanian Terpadu (Kapasitas 15 orang durasi 15 hari); per orang Rp 5.000.000,00 B. Pemagangan atau Praktik Kerja Lapangan Pertanian Terpadu; per orang per bulan Rp 30.000,00 C. Pendampingan Penelitian; per orang per bulan Rp 200.000,00 D. Praktikum. per orang per hari Rp 5.000,00 III. PENJUALAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BALAI AGRO TEKNOLOGI TERPADU: A. Bidang Pertanian:
per ekor Rp 5.000,00
per ekor Rp 5.000,00
NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
per unit Rp 880.000,00 C. Bidang Perikanan:
A. Tarif Non Paket Graha Widya Bhakti dan Wisma Tamu Puspiptek:
per 8 jam Rp 3.250.000,00
per 8 jam Rp 2.600.000,00
NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
per 8 jam Rp 1.950.000,00
per 8 jam Rp 1.560.000,00
per 8 jam Rp 7.800.000,00
per 8 jam Rp 6.500.000,00
1) Kapasitas 25-30 orang pada ruang rapat atau seminar kapasitas 30; per orang Rp 150.000,00 2) Kapasitas 31-50 orang pada ruang rapat atau seminar kapasitas 50; per orang Rp 132.000,00 3) Kapasitas 51-70 orang pada ruang rapat atau seminar kapasitas 70; per orang Rp 123.000,00 4) Kapasitas 71-130 orang pada ruang Auditorium kapasitas 130 kursi. per orang Rp 114.000,00
NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
1) Kapasitas 25-30 orang; per orang Rp 203.000,00 2) Kapasitas 31-50 orang; per orang Rp 185.000,00 3) Kapasitas 51-70 orang; per orang Rp 176.000,00 4) Kapasitas 71-130 orang. per orang Rp 167.000,00
1) Kamar standar: a) Kapasitas 1 orang; b) Kapasitas 2 orang; c) Kapasitas 3 orang. per orang per orang per orang Rp Rp Rp 428.000,00 322.000,00 306.000,00 2) Kamar deluxe: a) Kapasitas 1 orang; b) Kapasitas 2 orang; c) Kapasitas 3 orang. per orang per orang per orang Rp Rp Rp 478.000,00 347.000,00 328.000,00
1) Kamar standar: a) Kapasitas 1 orang; b) Kapasitas 2 orang; c) Kapasitas 3 orang. per orang per orang per orang Rp Rp Rp 410.000,00 304.000,00 287.000,00 2) Kamar deluxe: a) Kapasitas 1 orang; b) Kapasitas 2 orang; c) Kapasitas 3 orang. per orang per orang per orang Rp Rp Rp 460.000,00 325.000,00 310.000,00
NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
1) Kamar standar: a) Kapasitas 1 orang; b) Kapasitas 2 orang; c) Kapasitas 3 orang. 2) Kamar deluxe: a) Kapasitas 1 orang; b) Kapasitas 2 orang; c) Kapasitas 3 orang; per orang per orang per orang per orang per orang per orang Rp Rp Rp Rp Rp Rp 401.000,00 295.000,00 279.000,00 451.000,00 316.000,00 301.000,00
1) Kamar standar: a) Kapasitas 1 orang; b) Kapasitas 2 orang; c) Kapasitas 3 orang. 2) Kamar deluxe: a) Kapasitas 1 orang; b) Kapasitas 2 orang; c) Kapasitas 3 orang. per orang per orang per orang per orang per orang per orang Rp Rp Rp Rp Rp Rp 392.000,00 286.000,00 269.000,00 442.000,00 307.000,00 292.000,00 C. Balai Pengobatan untuk Mendukung Kegiatan Penelitian dan Pengembangan pada Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:
per gigi Rp 55.000,00
NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
per tindakan Rp 30.000,00
per tindakan Rp 30.000,00
per tindakan Rp 420.000,00
per vaksin Rp 50.000,00
NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
per film Rp 50.000,00
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)