Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2016
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 82
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perusahaan Umum (perum) BULOG; Pasal 5 ayat (2) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun; b. c. Mengingat : 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 4s rahun 2oo5 tentang Pendirian, Pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200s Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor a556); MEMUTUSKAN: MCNCTAPKAN : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1' Perusahaan umum (perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adarah Badan usaha-tvtilik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomoi 19 Tahun 2oo3 tentang Badan usaha Milik N.gara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa - kekayaai negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
2. 3.
6. 7. 8. 9. 10. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk t<epeniingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia !an! dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimani dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menladi kewenangan daerah otonom. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/ atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah silaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektoi peitanian. BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN Bagian Kesatu Dasar Hukum pendirian pasal 2 P_erusahaan yang didirikan dengan peraturan pemerinta_h Nomor 7 Tahun 2003 tentang pendirian perusahaan Umum (Perum) BIJLpG sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang pendirian f:ly:"n1"" lmum (p1um) BULoc, ditanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan pemerintah ini. Bagian R E P u JrTo= t,',?Sf; * . r, o Bagian Kedua Penugasan
BAB II
selain melanjutkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan peraturan pemerintah ini, Pemerintah memberikan penugasan kepada pemsahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupar
Dalam rangka ketahanan pangan nasional, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan untuk melakukan:
(21 (3)
Perusahaan dapat melakukan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk - melakuka'n hal_hal sebagaimana dimaksud pada ayat (i), ayat (2), dan ayat (3), kecuali penugasan untuk melaks".rukr.r, i-po.. P.enugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh perusahaan berdasari<an penunjukan langsung dari Pemerintah Daerah, """r"i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ay"t 1+;,
Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pa{a aylt (1), ayat (2), ayat (3), dan "Vut t+), perusahaan berkewajiban melaporkan pelaksanaan penugasan dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memberikan penugasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan pemerintah diatur dalam Peraturan presiden.
Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan berwenan! penuh dan wajib mengelola dan mengusahakan aset perusahaan, termasuk menarik manfaat atas aset yang bersangkutan. (s)
REPUBLII( INDONESIA
Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direksi menetapkan tarii pelayanan barang, jasa, fasilitas, sarana, dan prasarana milik Ferusahaan. BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN Bagian Kesatu Nama, Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu
BAB III
Perusahaan ini bernama perusahaan Umum (perum) BULOG atau disingkat perum BULOG. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun dl luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oieh Direksi dengan persetujuan Dewan pengawas. pasal 7 Perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
D,alam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan melakukan kegiatan usaha utama:
1) budi daya pangan beras dan pangan lainnya; dan 2) industri berbasis pangan beras dan pangan lainnya serta turunannya.
1) perdagangan hasil budi daya pangan beras dan pangan lainnya; dan 2) perdagangan hasil industri berbasis pangan beras dan pangan lainnya serta turunannya.
1) pengelolaan dan pengembangan logistik; 2) jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa perawatan, dan jasa distribusi pangan beras dan pangan lainnya; 3) pendidikan dan pelatihan di bidang pangan dan logistik; 4) penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan logistik; 5) pengelolaan dan pelaksanaan angkutan dan distribusi; 6) survey dan analisa terhadap mutu dan keamanan pangan; dan 7) perawatan . (3) 7) perawatan kualitas dan sanitasi pangan. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri. Bagian Ketiga Modal
Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Besarnya modal Perusahaan adalah sebesar Rp RP9.847. 135.795.560,00 (sembilan triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari:
(4)
Setiap perubahan penyertaan modal negara dalam Perusahaan, baik berupa penambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun pengurangan penyertaan modal Negara ditetapkan dengan peraturan Pemerintah. Setiap penambahan penyertaan modal negara dalam Perusahaan berupa penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh Menteri. Bagian Keempat Pengurusan perusahaan Paragraf I Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi pasal l0 Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi. Pasal l1
Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.
Pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri. Menteri dapat mendelegasikan kewenangan mengenai pembagian tugas dan kewenangan anggota Diieksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada Dewan Pengawas.
Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi berasal dari calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim {-an/ gtau lembaga profesional yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Menteri. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali pada posisi jabatan yang_ sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud padl ayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat l2l wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi. (l)
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah:
Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tlnggl untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan. (s)
Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal anggota Direksi lebih dari I (satu) orang, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)