DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1982

Nomor: 14
Tahun: 1982
Ditetapkan: 19 Mei 1982
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA KERTAS LECES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PERUBAHAN

Pasal 1

(1)Perusahaan Negara Kertas Leces yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 161) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
(2)Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan Negara Kertas Leces dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, dengan ketentuan bahwa hak dan kewajiban, kekayaan, serta perlengkapan dari Perusahaan Negara Kertas Leces yang ada pada saat pembubarannya, beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.
(3)Sebagai likuidatur dalam pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara Kertas Leces sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ditunjuk suatu tim/panitia yang susunan keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil Departemen Perindustrian selaku Ketua dan Anggota, wakil-wakil dari Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman masing-masing selaku Anggota dan wakil dari Perusahaan Kertas Leces selaku Sekretaris.
(4)Pelaksanaan pembentukan, perincian tugas, masa kerja, pembiayaan dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas tim/panitia likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian.
(5)Pengesahan atas pertanggungjawaban likuidatur sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)pasal ini, dilakukan oleh Menteri Perindustrian berdasarkan atas hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) adalah untuk melakukan kegiatan- kegiatan produksi dalam sektor industri pulp dan kertas.

BAB III

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya merupakan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Negara Kertas Leces sampai saat pembubarannya, yang penetapan nilainya dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian.
(2)Modal dasar dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3)Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan Perusahaan Perseroan (PERSERO) diatur dalam Anggaran Dasarnya termasuk ketentuan mengenai modal dasarnya yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
(4)Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 4

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987).

Pasal 5

(1)Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dengan disertai hak substitusi kepada Menteri Perindustrian, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Kepada …
(3)Kepada Menteri Perindustrian diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikutserta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

Pasal 6

Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta dibubarkannya Perusahaan Negara Kertas Leces sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 161) dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1982 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1982 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 23

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA KERTAS LECES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PERUBAHAN

Pasal 1

(1)Perusahaan Negara Kertas Leces yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 161) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
(2)Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan Negara Kertas Leces dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, dengan ketentuan bahwa hak dan kewajiban, kekayaan, serta perlengkapan dari Perusahaan Negara Kertas Leces yang ada pada saat pembubarannya, beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.
(3)Sebagai likuidatur dalam pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara Kertas Leces sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ditunjuk suatu tim/panitia yang susunan keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil Departemen Perindustrian selaku Ketua dan Anggota, wakil-wakil dari Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman masing-masing selaku Anggota dan wakil dari Perusahaan Kertas Leces selaku Sekretaris.
(4)Pelaksanaan pembentukan, perincian tugas, masa kerja, pembiayaan dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas tim/panitia likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian.
(5)Pengesahan atas pertanggungjawaban likuidatur sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)pasal ini, dilakukan oleh Menteri Perindustrian berdasarkan atas hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) adalah untuk melakukan kegiatan- kegiatan produksi dalam sektor industri pulp dan kertas.

BAB III

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya merupakan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Negara Kertas Leces sampai saat pembubarannya, yang penetapan nilainya dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian.
(2)Modal dasar dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3)Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan Perusahaan Perseroan (PERSERO) diatur dalam Anggaran Dasarnya termasuk ketentuan mengenai modal dasarnya yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
(4)Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 4

Pasal 5

(1)Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dengan disertai hak substitusi kepada Menteri Perindustrian, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Kepada …
(3)Kepada Menteri Perindustrian diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikutserta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

Pasal 6

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1982

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PENGALIHAN BENTUK DAN PERUBAHAN

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 3

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PENGALIHAN BENTUK DAN PERUBAHAN

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 3

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2000