Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1969
- Nomor
- 17
- Tahun
- 1969
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat:
MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1968 (Lembaran- Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 23). BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan: a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia; b."Menteri" ialah Menteri Pertanian Republik Indonesia; c."Perusahaan" ialah Perusahaan-perusahaan Negara Perkebunan V dan VII sebagaimana yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 23); d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan. Pasal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1968 diubah dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab I sampai dengan BAB IV Peraturan Pemerintah ini, khusus mengenai struktur organisasi dan pengelolaan Perusahaan Negara Perkebunan V dan VII. BAB II. DIREKSI Pasal 3. Masing-masing Perusahaan dipimpin dan dikendalikan oleh sebuah Direksi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960, yang mempunyai tanggungjawab penuh terhadap segala hal-ikhwal yang bertalian dengan pengelolaan Perusahaan yang bersangkutan, termasuk operasi physik dan finansiilnya. Pasal 4. (1)Direksi bertugas:
Pasal 5.
a.minta berhenti; b.bertindak merugikan Perusahaan yang bersangkutan; c.bertindak atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara; d.meninggal dunia. Pasal 6. Direksi bertanggungjawab kepada Menteri. Pasal 7. Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. BAB III. PIMPINAN PELAKSANA PERUSAHAAN Pasal 8.
Pasal 9. Para anggota Pimpinan Pelaksana Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Direksi. Pasal 10. (1)Pimpinan Umum bertanggungjawab kepada Direksi. (2)Pimpinan Produksi dan Pimpinan Komersiil bertanggungjawab kepada Pimpinan Umum untuk bidangnya masing-masing. BAB IV. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 11. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan ditetapkan kemudian. Pasal 12. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1969. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Mayor Jenderal TNI PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1969 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1968 (LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NOMOR 23). A. PENJELASAN UMUM : Peningkatan kapasitas produksi dibidang ekspor, antara lain dari hasil sektor Perkebunan, merupakan salah satu sasaran utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada sektor tersebut dengan investasi yang relatif kecil dapat diharapkan penghasilan yang relatif besar dalam waktu yang singkat, jika investasi tersebut dilaksanakan oleh Perusahaan-perusahaan Negara Perkebunan tertentu yang pengurusan dan pengelolaannya diselenggarakan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan ekonomi. Untuk memungkinkan pelaksanaan investasi ini masalah permodalan merupakan masalah yang utama. Sumber-sumber permodalan ini dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dalam hubungan ini telah banyak Negara Sahabat dan Badan Keuangan Internasional yang menaruh perhatian serta yang ingin memberikan bantuan kredit. Kita menyadari bahwa menurut pengalaman pengarahan dan penggunaan bantuan sering tidak sesuai dengan rencana semula, hal mana terutama disebabkan karena kurang baiknya struktur organisasi unit yang mempergunakan kredit tersebut. Di samping itu perlu pula diakui bahwa unsur-unsur non-ekonomis masih banyak tercampur dalam pengelolaan aparatur ekonomi kita, termasuk Perusahaan-perusahaan Negara. Hal-hal ini dapat membangkitkan keengganan fihak yang akan memberikan bantuan yang sifatnya benar-benar ekonomis. Sehubungan dengan ini maka struktur organisasi Unit-unit Produksi tersebut dan pengelolaannya perlu kita perbaiki lebih dahulu untuk memungkinkan penggunaan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Inilah yang merupakan dasar pertimbangan untuk menyesuaikan struktur organisaasi Perusahaan-perusahaan Negara Perkebunan V dan V1 dan pengelolaannya, sehingga produktivitas Perusahaan- perusahaan yang bersangkutan dapat ditingkatkan dengan effektif dan effisien. Inti yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah ini adalah memberikan wewenang dan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi Perusahaan-perusahaan Negara tersebut dalam hal-ikhwal yang bersangkutan dengan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan- perusahaan yang bersangkutan. Mengingat tugas dan wewenangnya yang begitu berat, maka jumlah anggota Direksi Perusahaan-perusahaan Negara tersebut dapat ditambah. Untuk mencegah supaya tidak bekerja berat sebelah dalam arti hanya mengutamakan bidang-bidang kultur teknik saja, maka diusahakan supaya anggota-anggotanya mempunyai pengalaman- pengalaman dan/atau keakhlian yang sangat diperlukan untuk pengelolaan Perusahaan. Untuk meningkatkan kegiatan sehari-hari dari Direksi dibentuk sebuah badan yang diberi nama Pimpinan Pelaksana Perusahaan yang berfungsi sebagai pelaksana dari semua kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi. Baik Direksi maupun Pimpinan Pelaksana Perusahaan, anggota- anggotanya dapat terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah maupun orang-orang Swasta. B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL: Pasal 1 sampai dengan 7. Cukup jelas. Pasal 8. Ayat (1): Yang dimaksud dengan Pimpinan Pelaksana Perusahaan ialah mereka yang menyelenggarakan pengelolaan (management) Perusahaan. Penyelenggaraan pengelolaan ini dilakukan berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Direksi Perusahaan. Ayat (2) : Cukup jelas.
dan 10. Cukup jelas.
dan 12. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1969/28; TLN Nomor 2898
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)