Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1970
- Nomor
- 18
- Tahun
- 1970
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
14 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 23) khusus mengenai Perusahaan perusahaan Negara Perkebunan IV dan. VI. Mengingat :
Memutuskan : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH Nomor 14 TAHUN 1968 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NOMOR 23). BAB I. KETENTUAN UMUM.
Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:
Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 dirubah dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab I sampai dengan BAB V Peraturan Pemerintah ini, khusus mengenai struktur organisasi dan pengelolaan Perusahaan Negara Perkebunan IV dan VI. BAB II DIREKSI
BAB II
tahun 1960.
a.1. penyusunan Anggaran Perusahaan; a.2. perjanjian hutang-hutang Perusahaan; a.3. penggunaan pendapatan bersih untuk cadangan umum, reinvestasi dan pembayaran dividend kepada Negara; a.4. ketentuan-ketentuan kepegawaian, termasuk penerimaan dan pemberhentian pegawai; a.5. rencana investasi, produksi, pemasaran dan rencana-rencana lainnya dari Perusahaan;
Direksi bertanggungjawab kepada Menteri.
Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. BAB III. PIMPINAN PELAKSANA PERUSAHAAN.
Pasal 8. (1)Para anggota Pimpinan Pelaksana Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul dan pertimbangan Direksi. (2)Keanggotaan dalam Pimpinan Pelaksana Perusahaan tidak boleh dirangkap oleh anggota Direksi. Pasal 9. (1)Pimpinan Umum bertanggung-jawab kepada Direksi. (2)Pimpinan Produksi dan Pimpinan Komersiil bertanggung jawab kepada Pimpinan Umum untuk bidangnya masing-masing. BAB IV. KETENTUAN KHUSUS. Pasal 10. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 sepanjang tidak dirobah tetap berlaku untuk perusahaan Negara Perkebunan IV dan VI. BAB V. KETENTUAN PENUTUP.
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan ditetapkan kemudian. Pasal 12. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 21 Mei 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOERARTO. Jenderal TNI. Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 21 Mei 1970. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSJAH. Mayor Jenderal TNI. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1970 tentang PEROBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 14 TAHUN 1968 (LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 No. 23). A. PENJELASAN UMUM.
Pada sektor perkebunan ini dengan perluasan modal yang relatip kecil dapat diharapkan penghasilan yang relatip besar dalam waktu yang singkat, jika perluasan modal tersebut dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan produksi yang pengurusan dan pengelolaannya diselenggarakan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip ketata-laksanaan dan ekonomi yang rasionil. Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana perluasan modal ini ialah masalah penyediaan dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk ini ialah mempergunakan dana-dana yang disediakan oleh fihak ketiga dalam bentuk pinjaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut pengalaman yang telah berjalan, pengarahan dan penggunaan bantuan/pinjaman sering tidak sesuai dengan rencana semula, hal mana disebabkan karena kurang baiknya struktur organisasi dari kesatuan produksi yang mempergunakan bantuan/pinjaman tersebut. Sehubungan dengan ini, maka dalam rangka untuk lebih menjamin pengurusan dan pengelolaan kesatuan produksi yang bersangkutan berdasarkan prinsip-prinsip ketata-laksanaan dan ekonomi yang rasional, sehingga memungkinkan penggunaan bantuan/pinjaman tersebut dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu untuk terlebih dahulu memperbaiki struktur organisasi dan cara pengurusan serta pengelolaan dari kesatuan produksi yang bersangkutan. Inilah yang merupakan dasar pertimbangan untuk meninjau kembali struktur organisasi dan cara pengurusan serta pengelolaan Perusahaan-perusahaan Negara Perkebunan IV dan VI sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968.
Sesuai dengan hal ini, maka dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bahwa tugas dan wewenang Direksi adalah dalam bidang-bidang penentuan kebijaksanaan Perusahaan serta pengawasan. Dalam menentukan kebijaksanaan ini, Direksi harus berpedoman kepada kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan atau Pemerintah serta berdasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang- undangan yang berlaku. Yang berfungsi sebagai pelaksana dari semua kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi adalah Pimpinan Pelaksana Perusahaan. Dengan demikian penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan sehari-hari dari Perusahaan dilaksanakan oleh Pimpinan Pelaksana Perusahaan berdasarkan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Direksi Perusahaan. Sehubungan dengan hal ini sudamah merupakan keharusan bahwa Direksi melaksanakan pengawasan terhadap Pimpinan Pelaksana Perusahaan dalam hubungannya dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan Direksi serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Direksi kepada Pimpinan Pelaksana Perusahaan. B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
dan 2. Cukup jelas. Pasal 3. Ayat (1). Cukup jelas. Ayat (2).
a.1. Cukup jelas. a.2. Ketentuan dalam dictum ini tidak mengurangi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59), yang berbunyi Direksi mewakili Perusahaan Negara di dalam dan di luar pengadilan, sebab yang dimaksud dengan Direksi dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Direksi menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut di atas. a.3. Yang dimaksud dengan ketentuan ini ialah, Direksi menentukan kebijaksanaan yang menyangkut: - pengurusan/penggunaan dana yang dipupuk dari pendapatan bersih untuk cadangan umum serta reinvestasi, dan - pelaksanaan pembayaran deviden kepada Negara;sebagaimana yang masing-masing pembagiannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 (Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 23) yakni untuk cadangan umum dalam pasal 18 ayat (1) huruf c; reinvestasi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b; dan deviden kepada Negara dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a. a.4. Cukup jelas. a.5. Yang dimaksud dengan rencana-rencana lainnya dari Perusahaan ialah rencana-rencana lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan Perusahaan sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Perusahaan. a.6. Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)