DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2003

Nomor: 18
Tahun: 2003
Ditetapkan: 7 Maret 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Lhoksukon di wilayah Kecamatan Lhoksukon berdasarkan hasil kajian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara maupun kajian oleh Pemerintah Pusat dinyatakan layak untuk ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Utara;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di wilayah Kabupaten Aceh Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.Undang ...
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4109 );

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN ACEH UTARA DARI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE KE LHOKSUKON DI WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal 1

(1)Ibukota Kabupaten Aceh Utara dipindahkan tempat kedudukannya dari Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
(2)Ibukota Kabupaten Aceh Utara merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
(3)Lhoksukon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kelurahan Lhoksukon;
2. b.Gampong Pantee;
3. c.Gampong Asan Ara Bungkok;
4. d.Gampong Rambat;
5. e.Gampong Matang Teungoh Ara Bungkok;
6. f.Gampong Dayah;
7. g.Gampong Beuringen;
8. h.Gampong Nga Lhoksukon Teungoh;
9. i.Gampong Asan Lhoksukon Barat;
10. j.Gampong Matang Meunyee;
11. k.Gampong Uleu Barat;
12. l.Gampong Teungoh;
13. m.Gampong Geulinggang;
14. n.Gampong …
15. n.Gampong Geumata;
16. o.Gampong Tutong;
17. p.Gampong Ranto;
18. q.Gampong Alue Nudem;
19. r.Gampong Alue Drien;
20. s.Gampong Keutapang;
21. t.Gampong Pulo Dulang;
22. u.Gampong Ceubrek;
23. v.Gampong Blang;
24. w.Gampong Trieng;
25. x.Gampong Meunyee;
26. y.Gampong Alue Buket;
27. z.Gampong Reudeup; aa. Gampong Nga Matang Ubi; bb. Gampong Manyang; cc. Gampong Jok; dd. Gampong Nga Lhoksukon Barat; ee. Gampong Rawa.

Pasal 2

(1)Lhoksukon mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Ara Kecamatan Lhoksukon dan Kecamatan Tanah Luas;
2. b.sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Bintang Hu Kecamatan Lhoksukon;
3. c.sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Babah Geudubang Kecamatan Lhoksukon;
4. d.sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Matang Kuli.
(2)Batas wilayah Lhoksukon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada peta terlampir yang meru-pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1)Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 1 ayat (1), dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah.
(2)Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang yang menyangkut Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membawahi Instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 35 P E N J E L A S A N A T A S PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN ACEH UTARA DARI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE KE LHOKSUKON DI WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA I. U M U M Sejalan dengan gerak laju pembangunan saat ini, Kabupaten Aceh Utara tumbuh dan berkembang cepat baik fisik, perekonomian, sosial, budaya maupun jumlah penduduk. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara perlu terus dipacu dengan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian di seluruh wilayah. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara perlu diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah khususnya bagi pusat pemerintahan/Ibukota Kabupaten Aceh Utara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memindahkan Ibukota Kabupaten Aceh Utara selaku pusat seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang masih berada di wilayah Kota Lhokseumawe. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional, dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Aceh Utara, upaya pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Kota Lhoksukon sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Utara dalam ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Lhoksukon. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) … Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Lhoksukon di wilayah Kecamatan Lhoksukon berdasarkan hasil kajian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara maupun kajian oleh Pemerintah Pusat dinyatakan layak untuk ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Utara;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di wilayah Kabupaten Aceh Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.Undang ...
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4109 );

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN ACEH UTARA DARI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE KE LHOKSUKON DI WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal 1

(1)Ibukota Kabupaten Aceh Utara dipindahkan tempat kedudukannya dari Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
(2)Ibukota Kabupaten Aceh Utara merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
(3)Lhoksukon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kelurahan Lhoksukon;
2. b.Gampong Pantee;
3. c.Gampong Asan Ara Bungkok;
4. d.Gampong Rambat;
5. e.Gampong Matang Teungoh Ara Bungkok;
6. f.Gampong Dayah;
7. g.Gampong Beuringen;
8. h.Gampong Nga Lhoksukon Teungoh;
9. i.Gampong Asan Lhoksukon Barat;
10. j.Gampong Matang Meunyee;
11. k.Gampong Uleu Barat;
12. l.Gampong Teungoh;
13. m.Gampong Geulinggang;
14. n.Gampong …
15. n.Gampong Geumata;
16. o.Gampong Tutong;
17. p.Gampong Ranto;
18. q.Gampong Alue Nudem;
19. r.Gampong Alue Drien;
20. s.Gampong Keutapang;
21. t.Gampong Pulo Dulang;
22. u.Gampong Ceubrek;
23. v.Gampong Blang;
24. w.Gampong Trieng;
25. x.Gampong Meunyee;
26. y.Gampong Alue Buket;
27. z.Gampong Reudeup; aa. Gampong Nga Matang Ubi; bb. Gampong Manyang; cc. Gampong Jok; dd. Gampong Nga Lhoksukon Barat; ee. Gampong Rawa.

Pasal 2

(1)Lhoksukon mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Ara Kecamatan Lhoksukon dan Kecamatan Tanah Luas;
2. b.sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Bintang Hu Kecamatan Lhoksukon;
3. c.sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Babah Geudubang Kecamatan Lhoksukon;
4. d.sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Matang Kuli.
(2)Batas wilayah Lhoksukon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada peta terlampir yang meru-pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1)Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 1 ayat (1), dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah.
(2)Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang yang menyangkut Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membawahi Instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2003

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999