DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1994

Nomor: 19
Tahun: 1994
Ditetapkan: 30 April 1994
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia;
c.bahwa untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan dan bahaya terhadap kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya, limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola secara khusus agar dapat dihilangkan atau dikurangi sifat bahayanya;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan pengaturan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi;
2.Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia;
3.Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut;
4.Penghasil limbah B3 adalah setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 dan menyimpan sementara limbah tersebut di dalam lokasi kegiatannya sebelum limbah B3 tersebut diserahkan kepada pengumpul atau pengolah limbah B3;
5.Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan untuk diserahkan kepada pengolah limbah B3;
6.Pengolah…
6.Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan akhir hasil pengolahannya;
7.Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun, atau memungkinkan agar limbah B3 dimurnikan dan/atau didaur ulang;
8.Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3;
9.Pengangkutan limbah B3 adalah proses pemindahan limbah B3 dari penghasil ke pengumpul dan/atau ke pengolah termasuk ke tempat penimbunan akhir dengan menggunakan alat angkut.

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan beracun limbah B3 agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 3

Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik:

a.mudah meledak;
b.mudah terbakar;
c.bersifat reaktif;
d.beracun;
e.menyebabkan…
e.menyebabkan infeksi;
f.bersifat korosif, dan
g.limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksikologi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B3.

Pasal 4

(1)Jenis limbah B3 meliputi:
1. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik;
3. c.Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
(2)Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Setiap orang atau badan usaha dilarang membuang limbah B3 secara langsung ke dalam air, tanah atau udara.

Pasal 6

(1)Penghasil limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3.
(2)Penghasil limbah B3 yang tidak mampu melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkan, wajib menyerahkan limbah B3 kepada pengolah limbah B3.
(3)Apabila...
(3)Apabila pengolah limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum tersedia atau tidak memadai untuk mengolah limbah B3, pengolahan limbah B3 tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab penghasilan limbah B3 yang bersangkutan.
(4)Penyerahan limbah B3 oleh penghasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan secara langsung kepada pengolah limbah B3 atau melalui pengumpul limbah B3.
(5)Pengumpul limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang diterima dari penghasil kepada pengolah limbah B3.
(6)Pengumpul dilarang melakukan kegiatan pengumpulan apabila pengolah limbah B3 belum tersedia.

Pasal 7

Pengelolaan limbah radio aktif dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab atas pengelolaan radio aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENYIMPANAN, PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN

Pasal 8

(1)Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama sembilan puluh hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pengolah limbah B3.
(2)Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan di tempat penyimpanan yang khusus dibuat untuk itu.
(3)Tempat...
(3)Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)wajib dibuat dengan kapasitas yang sesuai dengan jumlah limbah B3 yang akan disimpan sementara dan memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, secara geologi dinyatakan stabil;
2. b.perancangan bangunan disesuaikan dengan karekteristik limbah dan upaya pengendalian pencemaran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3 ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 9

(1)Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang:
1. a.jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
2. b.jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3;
3. c.nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pengolah limbah B3.
(2)Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
(3)Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk:
1. a.Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
2. b.Sebagai bahan evaluasi di dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan limbah B3. Pasal 10…

Pasal 10

(1)Pengumpul limbah B3 dapat dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
(2)Penghasil limbah B3 dapat bertindak sebagai pengumpul limbah B3.
(3)Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengumpul limbah B3, maka wajib memenuhi segala ketentuan yang berlaku bagi pengumpul limbah B3.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia;
c.bahwa untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan dan bahaya terhadap kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya, limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola secara khusus agar dapat dihilangkan atau dikurangi sifat bahayanya;
d.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan pengaturan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi;
2.Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia;
3.Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut;
4.Penghasil limbah B3 adalah setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 dan menyimpan sementara limbah tersebut di dalam lokasi kegiatannya sebelum limbah B3 tersebut diserahkan kepada pengumpul atau pengolah limbah B3;
5.Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan untuk diserahkan kepada pengolah limbah B3;
6.Pengolah…
6.Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan akhir hasil pengolahannya;
7.Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun, atau memungkinkan agar limbah B3 dimurnikan dan/atau didaur ulang;
8.Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3;
9.Pengangkutan limbah B3 adalah proses pemindahan limbah B3 dari penghasil ke pengumpul dan/atau ke pengolah termasuk ke tempat penimbunan akhir dengan menggunakan alat angkut.

Pasal 2

Pasal 3

Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik:

a.mudah meledak;
b.mudah terbakar;
c.bersifat reaktif;
d.beracun;
e.menyebabkan…
e.menyebabkan infeksi;
f.bersifat korosif, dan
g.limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksikologi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B3.

Pasal 4

(1)Jenis limbah B3 meliputi:
1. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik;
3. c.Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
(2)Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Setiap orang atau badan usaha dilarang membuang limbah B3 secara langsung ke dalam air, tanah atau udara.

Pasal 6

(1)Penghasil limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3.
(2)Penghasil limbah B3 yang tidak mampu melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkan, wajib menyerahkan limbah B3 kepada pengolah limbah B3.
(3)Apabila...
(3)Apabila pengolah limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum tersedia atau tidak memadai untuk mengolah limbah B3, pengolahan limbah B3 tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab penghasilan limbah B3 yang bersangkutan.
(4)Penyerahan limbah B3 oleh penghasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan secara langsung kepada pengolah limbah B3 atau melalui pengumpul limbah B3.
(5)Pengumpul limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang diterima dari penghasil kepada pengolah limbah B3.
(6)Pengumpul dilarang melakukan kegiatan pengumpulan apabila pengolah limbah B3 belum tersedia.

Pasal 7

Pengelolaan limbah radio aktif dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab atas pengelolaan radio aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENYIMPANAN, PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN

Pasal 8

(1)Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama sembilan puluh hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pengolah limbah B3.
(2)Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan di tempat penyimpanan yang khusus dibuat untuk itu.
(3)Tempat...
(3)Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)wajib dibuat dengan kapasitas yang sesuai dengan jumlah limbah B3 yang akan disimpan sementara dan memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, secara geologi dinyatakan stabil;
2. b.perancangan bangunan disesuaikan dengan karekteristik limbah dan upaya pengendalian pencemaran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3 ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 9

(1)Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang:
1. a.jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
2. b.jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3;
3. c.nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pengolah limbah B3.
(2)Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
(3)Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk:
1. a.Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
2. b.Sebagai bahan evaluasi di dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan limbah B3. Pasal 10…

Pasal 10

(1)Pengumpul limbah B3 dapat dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
(2)Penghasil limbah B3 dapat bertindak sebagai pengumpul limbah B3.
(3)Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengumpul limbah B3, maka wajib memenuhi segala ketentuan yang berlaku bagi pengumpul limbah B3.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1994

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENYIMPANAN, PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENYIMPANAN, PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1995