DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 205

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2.Tindakan Darurat adalah upaya yang dilakukan segera untuk mengurangi dampak Konflik guna penyelamatan dan pelindungan korban di wilayah Konflik.
3.Penyelamatan Korban Konflik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka menyelamatkan individu dan/atau kelompok masyarakat yang menjadi korban tindakan kekerasaan, pembunuhan, pengejaran, dan pengusiran pada saat Konflik.
4.Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, terhindarnya dari berbagai resiko, dan ketidakpastian terhadap Korban Konflik.
5.Korban Konflik adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cidera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat Konflik.
6.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
7.Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
8.Kepolisian . . .
8.Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
9.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PENCEGAHAN KONFLIK

Pasal 2

(1)Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik.
(2)Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
2. b.mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
3. c.meredam potensi Konflik; dan
4. d.membangun sistem peringatan dini.

Pasal 3

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui penyelenggaraan kegiatan:

a.penguatan kerukunan umat beragama;
b.peningkatan . . .
b.peningkatan forum kerukunan masyarakat;
c.peningkatan kesadaran hukum;
d.pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
e.sosialisasi peraturan perundang-undangan;
f.pendidikan dan pelatihan perdamaian;
g.pendidikan kewarganegaraan;
h.pendidikan budi pekerti;
i.penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
j.penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
k.pembinaan kewilayahan;
l.pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
m.penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building);
n.pengentasan kemiskinan;
o.desa berketahanan sosial;
p.penguatan akses kearifan lokal;
q.penguatan keserasian sosial; dan
r.bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pencegahan Konflik oleh Pemerintah dilakukan kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pencegahan Konflik oleh pemerintah daerah dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsinya.
(3)Dalam melaksanakan pencegahan Konflik, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 5

(1)Pemerintah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.
(2)Sistem . . .
(2)Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi deteksi dini dan cegah dini.
(3)Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
2. b.penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
3. c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
4. d.peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
5. e.penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.
(2)Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi deteksi dini dan cegah dini.
(3)Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
2. b.penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
3. c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
4. d.peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
5. e.penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam melakukan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik, pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait.
(5)Pemetaan . . .
(5)Pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 7

(1)Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan Konflik, mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat.
(2)Penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
(3)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.tokoh agama;
2. b.tokoh adat; dan/atau
3. c.unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan/atau pranata sosialnya.
(4)Penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghormati norma agama, norma kesusilaan, norma adat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TINDAKAN DARURAT PENYELAMATAN DAN PELINDUNGAN KORBAN

Pasal 8

Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban dimaksudkan untuk:

a.meminimalisir jumlah korban;
b.memberikan . . .
b.memberikan rasa aman;
c.menghilangkan trauma; dan
d.memberikan layanan yang dibutuhkan bagi korban.

Pasal 9

(1)Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi Korban Konflik secara cepat dan tepat;
2. b.pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik;
3. c.pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
4. d.pelindungan terhadap kelompok rentan;
5. e.upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
6. f.penyelamatan sarana dan prasarana vital;
7. g.penegakan hukum;
8. h.pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
9. i.penyelamatan harta benda korban.

Pasal 10

Penyelamatan Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

a.pertolongan pertama kepada Korban Konflik; dan
b.pencarian Korban Konflik yang hilang.

Pasal 11

. . .

Isi peraturan

Teks205PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2.Tindakan Darurat adalah upaya yang dilakukan segera untuk mengurangi dampak Konflik guna penyelamatan dan pelindungan korban di wilayah Konflik.
3.Penyelamatan Korban Konflik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka menyelamatkan individu dan/atau kelompok masyarakat yang menjadi korban tindakan kekerasaan, pembunuhan, pengejaran, dan pengusiran pada saat Konflik.
4.Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, terhindarnya dari berbagai resiko, dan ketidakpastian terhadap Korban Konflik.
5.Korban Konflik adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cidera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat Konflik.
6.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
7.Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
8.Kepolisian . . .
8.Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
9.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PENCEGAHAN KONFLIK

Pasal 2

(1)Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik.
(2)Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
2. b.mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
3. c.meredam potensi Konflik; dan
4. d.membangun sistem peringatan dini.

Pasal 3

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui penyelenggaraan kegiatan:

a.penguatan kerukunan umat beragama;
b.peningkatan . . .
b.peningkatan forum kerukunan masyarakat;
c.peningkatan kesadaran hukum;
d.pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
e.sosialisasi peraturan perundang-undangan;
f.pendidikan dan pelatihan perdamaian;
g.pendidikan kewarganegaraan;
h.pendidikan budi pekerti;
i.penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
j.penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
k.pembinaan kewilayahan;
l.pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
m.penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building);
n.pengentasan kemiskinan;
o.desa berketahanan sosial;
p.penguatan akses kearifan lokal;
q.penguatan keserasian sosial; dan
r.bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pencegahan Konflik oleh Pemerintah dilakukan kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pencegahan Konflik oleh pemerintah daerah dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsinya.
(3)Dalam melaksanakan pencegahan Konflik, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 5

(1)Pemerintah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.
(2)Sistem . . .
(2)Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi deteksi dini dan cegah dini.
(3)Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
2. b.penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
3. c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
4. d.peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
5. e.penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.
(2)Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi deteksi dini dan cegah dini.
(3)Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
2. b.penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
3. c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
4. d.peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
5. e.penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam melakukan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik, pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait.
(5)Pemetaan . . .
(5)Pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 7

(1)Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan Konflik, mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat.
(2)Penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
(3)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.tokoh agama;
2. b.tokoh adat; dan/atau
3. c.unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan/atau pranata sosialnya.
(4)Penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghormati norma agama, norma kesusilaan, norma adat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TINDAKAN DARURAT PENYELAMATAN DAN PELINDUNGAN KORBAN

Pasal 8

Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban dimaksudkan untuk:

a.meminimalisir jumlah korban;
b.memberikan . . .
b.memberikan rasa aman;
c.menghilangkan trauma; dan
d.memberikan layanan yang dibutuhkan bagi korban.

Pasal 9

(1)Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi Korban Konflik secara cepat dan tepat;
2. b.pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik;
3. c.pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
4. d.pelindungan terhadap kelompok rentan;
5. e.upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
6. f.penyelamatan sarana dan prasarana vital;
7. g.penegakan hukum;
8. h.pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
9. i.penyelamatan harta benda korban.

Pasal 10

Penyelamatan Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

a.pertolongan pertama kepada Korban Konflik; dan
b.pencarian Korban Konflik yang hilang.

Pasal 11

. . .

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENCEGAHAN KONFLIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

TINDAKAN DARURAT PENYELAMATAN DAN PELINDUNGAN KORBAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENCEGAHAN KONFLIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

TINDAKAN DARURAT PENYELAMATAN DAN PELINDUNGAN KORBAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 9 Tahun 2016