Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2013
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANPEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981 TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAINEGERI SIPIL SALINAN Pasal I ... TENTANGASURANSISOSIALPEGAWAINEGERI SIPIL. PERUBAHAN ATAS 25 TAHUN 1981 Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR MEMUTUSKAN:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) diubah sebagai berikut: PasalI
Pasa16A
• II "\ Pasa16C ...
(I) Akumulasi iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan dana milik peserta secara kolektif yang dikuasai oleh Pemerintah. Pasa16B
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. denganoptimalsecaradikembangkan
i-;
--~---~-----~--~----~ Agar ... Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran, dan besarnya iuran Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARARI Asisten Deputi Perundang-undangan ~~~~litik dan Kesejahteraan Rakyat, LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIAT:AHUN2013 NOMOR 55 AMIR SYAMSUDIN ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DR. H. SUSlLO BAMBANGYUDHOYONO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, penempat~nnya dalam Lernbaran Negara Republik Indonesia. denganiniPemerintahPeraturanpengundangan memerin tahkanorang mengetahuinya,setiapAgar F<EPUBLIK rNDO~\lESI·A Dengan ... Dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah telah menyelenggarakan pemberian kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil melalui sistem asuransi. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dimaksud, Pemerintah turut menanggung pembiayaan dalam penyelenggaraan tersebut. Oleh karena biaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan sistem asuransi juga berasal dari iuran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, perlu kiranya memperjelas status kepemilikan iuran dimaksud. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan iuran Asuransi Sosial dimaksud, perlu memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah melalui Menteri dalam mengembangkan akumulasi iuran Asuransi Sosial tersebut, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan. negara dalam menanggung pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pegawai Negeri Sipil. Akumulasi iuran kesejahteraan sosial Pegawai Negeri Sipil tersebut dikelola dan dikembangkan secara optimal dengan mempertim bangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati -hatian, keamanan dana, dan hasil yang mernadai. Untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi pemungutan dan penyetoran iuran Asuransi Sosial baik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan pemungutan dan penyetoran iuran ke Kas Negara maupun badan penyelenggara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA NOMOR20 TAHUN2013 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANPEMERINTAHNOMOR25 TAHUN1981 TENTANGASURANSISOSIALPEGAWAlNEGERI SIPIL Ayat (2) ... Yang dimaksud dengan "likuiditas" adalah kemampuan keuangan badan penyelenggara dalam memenuhi kewajibannya jangka pendek. Yang dimaksud dengan "solvabilitas" adalah kemampuan keuangan badan penyelenggara dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Yang dimaksud dengan "kehati-hatian" dalarn ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, arnan, dan tertib. Ayat (1) Angka 2 Pasal 6A Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Angka 1
PasalI II. PASALOEM! PASAL Dengan memperhatikan hal-hal terse but di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalarn Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. TAM BAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5407 Pasal II Cukup jelas. Angka 7
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)