Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1969
- Nomor
- 23
- Tahun
- 1969
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN: Sambil menunggu peninjauan kembali kedudukan keuangan dari Lembaga-lembaga Negara Tertinggi dalam keseluruhannya; Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dalam gaji/gaji kehormatan/uang kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Lembaga-lembara Negara Tertinggi. Pasal 1. Dengan membatalkan semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, besarnya gaji/gaji kehormatan/uang kehormatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Lembaga- lembaga Negara Tertinggi ditetapkan sebagai berikut:
15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebulan;
Pasal 2. Di atas gaji/gaji kehormatan tersebut dalam pasal 1, huruf 1, 2 dan 3, diberikan tunjangan-tunjangan menurut peraturan- peraturan yang berlaku umum untuk pegawai negeri sipil yang digaji menurut Golongan II sampai dengan IV PGPS 1968. Pasal 3. Ketua, Wakil Ketua atau Anggota DPR-GR dan lain-lain Lembaga Negara, yang diangkat menjadi Anggota MPRS, tidak menerima uang- kehormatan lagi secara kumulatif. Pasal 4. Besarnya tunjangan/tunjangan kehormatan (honorarium) bagi Anggota Badan Pekerja/Panitia tetap/Panitia khusus ataupun bagi Ketua/Wakil Ketua Komisi/Panitia ad hoc/Unit dan sebagainya, seorang sebulan pada masing-masing Lembaga Negara Tertinggi, demikian pula penggantian uang sidang, biaya kendaraan lokal, biaya penginapan, yang juga disebut uang-paket-harian, untuk tiap hari menghadiri sidang/rapat atau rapat yang ditentukan oleh Pimpinan Lembaga Negara Tertinggi di luar mana sidang termasuk hari-hari mengerjakan sesuatu tugas guna kepentingan Lembaga Negara Tertinggi, ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama dengan/setelah mendengar Pimpinan Lembaga Negara yang bersangkutan. Pasal 5. Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai 1 Januari 1969, dengan ketentuan, bahwa kemungkinan perubahan mengenai jumlah tunjangan/tunjangan kehormatan dan uang-paket-harian yang, dimaksud dalam pasal 4 Peraturan ini, baru dijalankan mulai, 1 April 1969. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1969. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Mayor Jenderal T.N.I. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1969/35
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)