Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2016
- Nomor
- 24
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 34
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Mengrnga.t : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1998 tentang Akta Tanah Tahun 1998 Republik MEMUTUSKAN: .. --'h(? 9,",'. $.*,p -*s>19 PRES IDEN REPUELIK INDONESIA MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat d<ta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu. Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai but<ti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 2. 3. 4.
.,.rlSt a..r'" q*iu *rtqutl{: PRES IDEN] REPUELIK IN DOI!ESIA
di bidang
,rj$?. ri.},t,. ff*# -a>g trRESll-JEl.l REFI.IBLIK II{DONESIA
(21 PPAT dilarang merangkap jabatart atau profesi:
pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tings swasta; surveyor berlisensi; penilai tanah; mediator; dan/atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
atau
e. f. c. h.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perpindahan PPAT diatur dengan Peraturan Menteri.
ffi *#t>*,,# (21 PRES IDEN REPUBLIl( INDOI\IESIA PPAT diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena:
PPAT diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena:
PPAT diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
(3)
ffi 7. 8.
(71 PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi PPAT.
Pasal ll dihapus. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan ditambah I (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi. Daerah ke{a PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai Pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah kerja PPAT diatur dengan Peraturan Menteri.
(3)
PPAT mempunyai tempat kedudukan di kabupaten/kota di provinsi yang menjadi bagran dari daerah keg'a.
(21 Dalam hal PPAT akan berpindah alamat kantor yang masih dalam kabupaten/kota tempat kedudukan PPAT, wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota tempat kedudukan PPAT.
(l) Dalam hal teq'adi pemekaran kabupaten/kota yang mengakibatkan teg'adinya perubahan tempat kedudukan PPAT, maka tempat kedudukan ppAT tetap sesuai dengan tempat kedudukan yang tercantum datram keputusan pengangkatan PPAT atau PPAT yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan yang sesuai. (21 Dalam hal terjadi pemekaran provinsi yang mengakibatkan te{adinya perubahan daerah keg'a PPAT, maka daerah kerja PPAT tetap sesuai dengan daerah ke4'a yang tercantum dalam keputusan pengangkatan PPAT atau PPAT yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah daerah kerja.
,.,r&?. +ii;. {:*i+ -*9,4'# REPUBLIK IN DOI.J ESIA 11. 12,
dihapus. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebn gai berikut:
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)